<![CDATA[Perjanjian bagi hasil merupakan hubungan hukum keperdataan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sengketa wanprestasi terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Pantai Sari Ringgung dan pemilik lahan pribadi (Bapak Zulkarnain Halim) terkait penggunaan akses jalan dalam penyelenggaraan acara Sari Ringgung Countdown Festival. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK, serta mengevaluasi akibat hukum yang timbul dari tindakan wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini murni merupakan hubungan kontraktual keperdataan mengenai penggunaan akses lahan dengan klausul kompensasi tiket sebesar Rp27.000,00 per pengunjung (dari harga tiket Rp100.000,00), dan bukan merupakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (UUPBH). Hakim secara tepat menerapkan Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban pokok pemenuhan prestasi sebesar Rp116.478.000,00 (perhitungan Rp27.000,00 × 4.314 pengunjung riil) yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus. Penelitian merekomendasikan agar para pihak merumuskan klausul kewajiban secara terperinci dan memahami batas keberlakuan UUPBH dibanding hukum kontrak umum.]]>
Copyrights © 2027
