Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

FAKTOR PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 (STUDI PUTUSAN NOMOR144/Pdt.G/2012/PA.Sgt) Fajar, Muhamad Nur; Amnawaty, Amnawaty; Adhan, Sepriyadi
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan poligami adalah hal yang diperbolehkan menurut Hukum Nasional hal ini disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun    Inpres No. 1 Tahun 1991. Kebolehan melakukan poligami dengan syarat dimana baik dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan yakni, perlunya persetujuan istri terdahulu. Namun sulitnya mendapatkan persetujuan istri terdahulu membuat laki-laki untuk mencari jalan pintas dengan cara memalsukan identitas diri dimana pihak laki-laki telah kawin tetapi dalam identitas dirinya ditulis belum kawin/masih perjaka.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan tipe judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukanan alisis secara kualitatif.Hasil penelitian menentukan bahwa istri pertama selaku pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya unsur pemalsuan identitas dimana pihak laki-laki telah kawin namun mengaku berstatus perjaka. Pihak pemohon melengkapi gugatannya dengan alat bukti akta perkawinan antara Pemohon dengan Tergugat I dan akta perkawinan antara tergugat I dengan Tergugat II. Selain itu pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang kesaksiannya bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan. Adapun pihak Termohon I tidak melakukan bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon sehingga disimpulkan Termohon I mengakui Perbuatannya. Hal ini yang membuat majelis hakim pada amar putusannya mengabulkkan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Majelis hakim berpendapat terpenuhinya unsur bahwa suatu ikatan perkawinan menjadi penghalang atas perkawinan termohon I dengan termohon II menjadi faktor penyebab pembatalan perkawinan. Mengenai akibat hukum dalam amarnya disebutkan putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sehingga antara temohon I dengan termohon II tetap memiliki hubungan nasab dengan anaknya. Kata Kunci: Faktor, Perkawinan, Pembatalan Perkawinan
Law Enforcement Against Environmental Pollution by the Way Kanan District Environmental Service Ati Yuniati; Upik Hamidah; Marlia Eka Putri; Eka Deviani; Sepriyadi Adhan S; Rodhi Agung Saputra
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.5381

Abstract

Environmental management and protection is currently a fundamental problem in Indonesia. The form of environmental protection regulation is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. One form of environmental pollution found in Way Kanan Regency is environmental pollution caused by the manufacture of liquid rubber waste. The research method used is a normative-empirical research method, using a statute approach and an in-depth interview approach related to environmental law enforcement against environmental pollution. The problems that will be discussed in this study are How is Law Enforcement by the Environmental Service against environmental pollution in Way Kanan Regency and what are the inhibiting factors for the Environmental Service in implementing environmental pollution law enforcement in Way Kanan Regency.
PENYULUHAN PEMBUATAN SABUN CUCI TANGAN SEBAGAI SARANA DALAM MENINGKATKAN KEBIASAAN CUCI TANGAN MASYARAKAT DESA SIRAMAN Sepriyadi Adhan S.; Pandu Galang Pangestu; Ragil Mustika Sari; Reni Safitri; Hafidz Thoriqsyah; Virginia Nuh Reza Amanda; Wahyu Andika; Bunga Cahya
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.894 KB) | DOI: 10.23960/buguh.v2n2.1027

Abstract

Era pandemi virus Covid-19 seperti saat ini, keberadaan sabun cuci tangan dirasa penting sebagai media dalam membersihkan permukaan kulit tangan. Sabun cair pembersih tangan sebagai media pembersih yang dalam saponifikasi menggunakan penambahan zat lain ataupun tanpa penambahan zat lain yang tidak menimbulkan iritasi kulit tangan. Artikel ini berupaya memberikan gambaran dan penjelasan terkait program kerja pembuatan sabun cuci tangan yang meliputi proses, tahapan, hasil, dan manfaatnya. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatif. Data-data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan dari hasil observasi di lapangan, serta data sekunder yang didapatkan dari data-data penelitian terdahulu. Hasilnya masyarakat mendapatkan wawasan terkait proses pembuatan sabun cuci tangan dan lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan tangan khususnya dimasa pandemi seperti saat ini. Selain itu masyarakat juga mendapatkan ide baru dalam mengembangkan usaha milik desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK Ati Yuniati; Sepriyadi Adhan; Andika SAputra
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.569 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i1.1430

Abstract

Kabupaten layak anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak. Maka atas dasar tersebut dan dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak serta pembangunan yang responsif maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan perda Nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak yang bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Permasalahan anak di daerah menjadi perhatian tersendiri mengingat saat ini berkembang berbagai perlakuan tak layak terhadap anak seperti kekerasan, penyakit Stunting, kenakalan anak, Eksploitasi anak, pekerja anak dan kondisi traumatis terhadap anak.Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1).Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (2). Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lampung Barat. Metode yang di gunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu Normatif empiris dengan data dan sumber data yang di gunakan data primer dan data Sekunder yaitu dengan studi lapangan dan dari bahan- bahan pustaka. Sumber data penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Kepala Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan Leading sector dalam membidangi perlindungan anak. Hasil penelitian (1).Implementasi Perda Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan cukup baik dilihat dari keseriusan pemerintah kabupaten Lampung Barat dengan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus (2).Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan bersumber dari faktor eksternal dan internal yaitu komitmen pempin dan pelaksana kebijakan, forum anak, serta Dunia usaha. Adapun faktor penghambat secara internal yaitu kurangnya Sumber daya manusia, anggaran, dan komunikasi dari faktor eksternal yaitu kurangnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Penyuluhan Hukum Prinsip Perlindungan Anak dalam Dunia Pendidikan di SMAN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Ati Yuniati; Eka Deviani; Marlia Eka Putri; Sepriyadi Adhan
Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/seandanan.v2i2.39

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan Nomor untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yaitu melalui pembentukan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan dan masa depan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan dan hak anak. Pada implementasinya masih banyakminasi permasalahan yang disebabkan oleh belum terlaksananya pemenuhan prinsip perlindungan anak, salah satunya yaitu Prinsip Non-diskri, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan lainnya yang dilakukan oleh guru di sekolah maupun sesama murid di sekolah.Dalam kegiatan ini khususnya Siswa pada SMAN 1 Gedong tataan perlu menyadari pentingnya pendidikan dalam membantu masa depan, oleh karena itu perlu dilakukan suatu penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan bagi semua siswa mengenai undang-undang perlindungan anak yang akan mendukung penuh tentang perlindungan anak dalam mendapatkan Pendidikan yang layak. Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENYULUHAN PENTINGNYA KESEIMBANGAN GIZI DAN GARAM BERYODIUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA UNTUK MENCEGAH STUNTING Ati Yuniati; Sepriyadi Adhan S; Pangestu Prasetyo; Dea Aulia Putri; Chintia Sindi Chania Primadani; Khoirun Nisa Thalita Prasetia; Grahito Satria Anggara
Archipelago Vol 4, No 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v4i1.925

Abstract

Masa balita adalah periode emas tumbuh kembang seorang anak. Pada masa ini juga terdapat berbagai masalah gizi yang dapat menyebabkan stunting. Beberapa pnyebab stunting adalah kekurangan gizi dan garam beryodium. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan pentingya keseimbangan gizi dan garam beryodium terhadap pertumbuhan balita. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan model deskriptif. Hasilnya, masyarakat menerima pemahaman dan wawasan baru tentang penyebab dan bahaya stunting, kebutuhan gizi pada balita dan manfaat penggunaan garam beryodium. Selain itu, masyarakat dapat memaksimalkan bahan-bahan sederhana yang ada dirumah dalam memenuhi kebutuhan gizi pada balita, sehingga resiko terjadinya stunting dapat berkurang. Artikel ini juga berkontribusi dalam keilmuan gtizi dan kesehatan serta praktik dan strategi pengimplementasian poin SDGs.
PENYULUHAN HUKUM DAMPAK PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI SMAN 1 GEDONGTATAAN Sepriyadi Adhan; Torkis Lumban Tobing; Dwi Pujo Prayitno; Lindati Dwiatin; Siti Nurhasanah; Ati Yuniati
Archipelago Vol 4, No 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v4i1.926

Abstract

Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali bermunculan media sosial. tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan media sosial, bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan media sosial yang sekarang sedang berkembang. Bagaimanapun juga arus media internet tidak bisa terbendung dan dicegah, karena hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan arus teknologi informasi, sehingga apapun resiko positif dan negatif akibat dari dampak yang ditimbulkan merupakan sebuah akibat dari perkembangan teknologi informasi saat ini. Dari hasil  prasurvey terhadap pelajar SMA yang ditemui, fakta menunjukkan bahwa sebagian penggunaan jejaring sosial memanfaatkan jejaring sosial untuk hanya sekedar iseng belaka. Penyuluhan hukum di kalangan pelajar ini dikarenakan sejauh ini yang rawan menjadi korban dari perkembangan media sosial ini adalah kalangan pelajar. Melalui penyuluhan ini juga di harapkan peserta didik mampu menggunakan teknologi informasi maupun media sosial sesuai dangan asas kemanfaatannya dan norma-norma yang berlaku secara baik, bijak dan bertanggung jawab. Selain itu penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyadaran dan pemahaman kepada peserta didik bahwa penggunaan teknologi informasi maupun media sosial itu diatur dan dilindungi oleh negara melalai undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa dan siswi SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai dampak penyalahgunaan media sosial
EDUKASI LITERASI DIGITAL TERHADAP PELAJAR SMAN 1 PADANG CERMIN DALAM MENANGKAL HOAX DI ERA NEW NORMAL Ati Yuniati; Upik Hamidah; Nurmayani Nurmayani; Marlia Eka Putri; Sepriyadi Adhan S
Archipelago Vol 3, No 2 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v3i2.838

Abstract

Hidup di era yang semuanya sudah digital, menjadi tantangan tersendiri bagi semua kalangan khususnya anak-anak, remaja, dan para pelajar. Pesatnya perkembangan teknologi akan menuntut kita untuk dapat terus berevolusi, berinovasi, dan berfikir kreatif.  Munculnya fenomena tentang penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia disebabkan oleh masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat. Oleh sebab itu, maka diperlukan lebih banyak upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran berita hoax dimasyarakat, salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa dan siswi SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di salah satu ruang kelas sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar pelajar memiliki pengetahuan dan pemahaman literasi yang baik sehingga tidak menyebarkan berita hoax dan mampu menangkal berita hoax yang dapat menyesatkan pihak lain.
Evolving the Concept of Default in Relation to Losses Arising from Standard Agreements for Bank Account Openings Sulaiman, Sepriyadi Adhan; Emirzon, Joni; Hamzah, Hamzah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no4.3015

Abstract

This research examines the legal responsibility of banks as commercial service providers, which is primarily based on contractual obligations with consumers. While the foundation for customer claims against banks typically arises from breaches of these agreements, the Consumer Protection Law does not explicitly outline various forms of responsibility, resulting in numerous decisions by the Consumer Dispute Settlement Body being overturned by the Supreme Court. One significant issue is the law’s lack of provision for legal claims beyond tort. Using a normative methodology based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, this study underscores the need for a legal framework that emphasizes risk-based bank responsibility for losses stemming from standard agreements in opening bank accounts. This development is essential for strengthening consumer protection and achieving a balance between consumer interests and the rights of business actors, thereby promoting a healthier economic environment.
EDUKASI LITERASI PELAJAR SMAN 2 BANDAR LAMPUNG DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT BERTANGGUNG JAWAB DI MEDIA SOSIAL Yuniati, Ati; Nurmayani, Nurmayani; Hamidah, Upik; Adhan, Sepriyadi
Archipelago Vol 4, No 2 (2023): EDISI DESEMBER 2023
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v4i2.1062

Abstract

Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, masyarakat harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal.  faktanya saat ini, beberapa kasus hukum kembali mencuat akibat penyalahgunaan media sosial sebagai ruang publik. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat ataupun pengguna media sosial khusus nya pelajar tidak paham dengan aturan Undang-Undang No. 19 Taahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. selain itu banyak juga yang tidak mengerti cara menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu pelajar SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di salah satu ruang kelas/ aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar pelajar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai cara dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab di media sosial.
Co-Authors Adrianto, Yudho Adzra, Nabilah Ahmad Zazili Alieffa Nanda Ervian Alifvio Bramandika Karindra Amnawaty Amnawaty Andaresta, Revi Andika SAputra Annisa, Fiki Ria Ardiyansyah, Yoga Ariesta, Azzahra Putri Arif, Wayan Santie Asep Sukohar Ati Yuniati Aulia, Safira Auliany, Nafisa Bila Aldama, Keysa Bunga Cahya Chintia Sindi Chania Primadani Dea Aulia Putri Desvita, Ni Made Diffa Kurnia Dinda Ariandini Dwi Pujo Prayitno Echa Cristi Eka Deviani Eka Putri, Ameera Nurril Avriella Fadhilatul Amiroh Fajar, Muhamad Nur Farhan Gibran, Muhammad Fatuha, Akmal Alfian Febriana, Nabilah Firmansyah, Ade Arif FX Sumarja, FX Ghanyy, Rafly Grahito Satria Anggara Hafidz Thoriqsyah Hamzah Hamzah Hamzah Hanny Queena Marrizahra Harsa Wahyu Ramadhan Hasmal, Aditia Leo Heni Siswanto Herendra, Ricardo Hidayat, Yuliyan Hieronymus Soerjatisnanta Joni Emirzon Juliyani, Adellia Juwita, Kiki Kasmawati khairunnisa, Fadia Khoirun Nisa Thalita Prasetia Kirana Sita, Han Damaila Labib Muhadz, Muhammad Laxemi, Komang Raja Vidya Lindati Dwiatin Liza, Putri Permata Manik, Irvan Juli Alfredo Marlia Eka Putri Miranda Muhammad Faisal Aziz Muhammad Habibi Nenny Dwi Ariani Ningrum, Aji Pratiwi Kusuma Noverman Duadji Novita Tresiana Nunung Rodliyah Nur Kholan Karima Nurfani, Anggun NURMAYANI NURMAYANI Nurmayani Nurmayani Pandu Apriliansyah Pandu Galang Pangestu Pangestu Prasetyo Pranata, Fernanda Putra, Ervianda Dwijaya Putri Idrus, Indrayati Qorry Kharisma Sari Ragil Mustika Sari Ramadhan, Rofif Raza Reni Safitri Restya Amanda Putri Rinaldy Amrullah Riska Pebri Utami Rodhi Agung Saputra Rohaini Safero, Muhammad Daffa Salsabila, Dina Sanjaya, Alfulan Nur Saputra, Damar Widi Saputri, Ragil Sasmitha, Shela Satria Prayoga Sausan Tadzkia Shalihah Setiawan, Ananda Rafli Putra Simbolon, Thessaloniq Clara Syebat Siti Khoiriah SITI MAHMUDAH Siti Nurhasanah Sumarja, F.X. Sunaryo Sunaryo Sunaryo Surya Laga surya prameswari, regita Syafira, Sofiyatul Tita Azarya, Rahel Torkis Lumban Tobing Trijaya, Moh. Wendy Ulya, Ainani Unda, Unda Upik Hamidah Upik Hamidah Upik Hamidah Virginia Nuh Reza Amanda Wahyu Andika Warda Zakiya Yusdiyanto Zulaikha, Aisah Atnia