<![CDATA[Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam, namun memiliki keterbatasan kemampuan dalam upaya mengolah kekayaan tersebut agar memiliki nilai tambah yang lebih besar bagi menunjang perekonomian negara. Keterbatasan tersebut tidak saja berupa kemampuan teknologi dan keahlian sumberdaya manusia, namun juga memiliki keterbatasan modal. Sehingga berbagai bentuk kekayaan sumberdaya alam lebih banyak diekspoitasi dan diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah gencar mencanangkan kebijakan hilirisasi, yaitu produk sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, agar diolah di dalam negeri dan melarang ekspor dalam bentuk bahan mentah. Hal ini untuk menarik investor agar membangun industri pengolahan di dalam negeri, yang selain membawa modal, juga membawa teknologi ke Indonesia, sehingga diharapkan ada transfers of knowledge bagi SDM Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan tujuan untuk menganalisis apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan rakyat Indonesia, namun sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pada prinsipnya telah melakukan upaya perlindungan hukum bagi investor melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, selain upaya tersebut pada hakekatnya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepentingan nasional]]>
Copyrights © 2026
