Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.762
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Keterapian Fisik Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Elemen Jurnal Literasiologi Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Dinasti International Journal of Management Science BENING JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT) Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD Instal : Jurnal Komputer Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP) Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Journal of Information Systems and Technology Research Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS JPLED Journal of Prosthetics Orthotics and Science Technology (JPOST) Jurnal Pendidikan Kesehatan (e-Journal) Grafting : Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian Jurnal Solutif: Jurnal Pengabdian Masyarakat SASI Azimuth: Journal of Islamic Astronomy LamLaj
Muhammad Syaifuddin
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERSPEKTIF GLOBAL PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DI INDONESIA Syaifuddin, Muhammad
DE JURE de Jure (Vol. 2, No. 1
Publisher : syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan UUPM No. 25/2007 adalah konsekwensi yuridis dari ratifikasi Perjanjian WTO, termasuk  TRIMs, yang bertujuan menciptakan hukum investasi, termasuk hukum penyelesaian sengketa investasi, yang sesuai dengan kehendak investor asing dalam perspektif global, yaitu: pertama, mengandung karakter hukum  yang berkepastian, berkeadilan, dan berefisiensi; dan kedua, berlandaskan spirit hukum yang mengarahkan pemerintah dan penanaman modal asing menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrase internasional daripada pengadilan bahkan arbitrase nasional di Indonesia. Krisis lembaga peradilan di Indonesia harus diselesaikan dengan cara membangun sistem hukum peradilan dengan mengacu pada Pancasila sebagai cita hukum investasi Indonesia, sebagai suatu syarat bagi terbentuknya aturan hukum penyelesaian sengketa investasi yang serasi dalam perspektif global dan lokal (Indonesia).Indonesian Investment Law Number 25 Year 2007 is yuridical obligation from ratification of WTO Agreement by Indonesia Government, include TRIM’s. The goal of the law is not only to regulate aspects of the investment, but also dispute settlement procedure which is for globalization era, especially for foregin investment acceptable in; firstly, contain certainty legal character, just and efficiently; secondly, based on legal legal spirit, the dispute among the government and foreign investor, point to settle in international arbitration rather than national court and  national arbitration in Indonesia. The crisis of  the Indonesia justice institution should be based on legal justice system, which Pancasila as an Indonesian Investment Law in ideal is the center of it. The are conditions to legal form in investment dispute settlement which the end-goal is to harmonise in global and local perspectives.Kata Kunci: Perspektif global, Sengketa investasi, Arbitrase
PERSPEKTIF GLOBAL PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DI INDONESIA Syaifuddin, Muhammad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1320

Abstract

UUPM No.25/2007 is a yuridical consequence from World Trade Organization agreement (WTO) ratification. TRIMSs, aims to make investation law, including law on nvestation conflict solution hich is accordance with foreign investor tendency in global perspective namely; firts, the content has law characters which are definite, just, efficient; second, law spirit based directing the goverment and foreign investor to solve the investation conflict through national and international agreement  rather than court. The crisis of court institution in Indonesia must be solved by building court law system refering to pancasila as Indonesian investation law goal. That has been a requirement to form formal regulation for ideal investation conflict solution in local and international perspectivePembentukan UUPM No. 25/2007 adalah konsekwensi yuridis dari ratifikasi Perjanjian WTO. TRIMs, yang bertujuan menciptakan hukum investasi, termasuk hukum penyelesaian sengketa investasi, yang sesuai dengan kehendak investor asing dalam perspektif global, yaitu: pertama, mengandung karakter hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berefisiensi; dan kedua, berlandaskan spirit hukum yang mengarahkan pemerintah dan penanaman modal asing menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrase internasional daripada pengadilan bahkan arbitrase nasional di Indonesia. Krisis lembaga peradilan di Indonesia harus diselesaikan dengan cara membangun sistem hukum peradilan dengan mengacu pada Pancasila sebagai cita hukum investasi Indonesia. Hal tersebut adalah  suatu syarat bagi terbentuknya aturan hukum penyelesaian sengketa investasi yang serasi dalam perspektif global dan lokal (Indonesia).
PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP/CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) Utami, Fina Rizki; Syaifuddin, Muhammad; Syarifuddin, Achmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.274

Abstract

Penulisan artikel ini difokuskan pada apakah alasan hukum dan akibat hukum terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV dalam perubahan status CV menjadi PT, serta bagaimana peranan Notaris dalam perubahan status CV menjadi PT. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersisi empirik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil yaitu alasan hukum perubahan status CV menjadi PT, karena persyaratan pekerjaan, tanggung jawab terbatas pada PT, konsep aturan PT yang lebih jelas dan konkrit, dan ketentuan izin usaha. Akibat hukum perubahan status CV menjadi PT terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV yaitu akibat hukum internal dan eksternal. Peranan Notaris dalam hal ini yaitu : Bentuk peranan Notaris diabtaranya memberikan penyuluhan hukum, memformulasikan isi akta pendirian PT, dan memastikan bahwa CV sudah melakukan pemberesan aset. Proses peranan Notaris yaitu pemesanan nama PT, pembuatan akta pendirian PT, pengumuman dalam 2 koran nasional, proses pengesahan, daftar perseroan, dan Pengumuman dalam BN/TBN RI. Hambatan peranan Notaris: nama yang diajukan ditolak oleh sistem, kurangnya aturan khusus mengenai perubahan CV menjadi PT, dan akses terbatas pada SABH. Saran bagi penghadap agar mematuhi aturan dan melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap aset CV. Notaris sebaiknya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pemerintah seharusnya memformulasikan aturan hukum tentang CV dan perubahan status CV menjadi PT guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.
INTERNALISASI PRINSIP ETIKA PROFESI KE DALAM NORMA HUKUM POSITIF SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN FIGUR HUKUM KEPERAWATAN Arrie Budhiartie; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 18 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.764 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v18i2.1023

Abstract

The code of ethics is a moral rule for people with professions that serve as a code of conduct (guidelines) in applying science and knowledge to the community. The code of ethics is not a legal norm. Violation of ethical principles will has given the moral and ethics sanctions by professional organizations and is not punishable by law. One of those professions that are bounded to a code of conduct is the nursing profession. Nursing ethics is a measure of professional conduct based on moral values ​​which are believed; ​​those come from universal values and from the local or national characteristics of social and cultural values. But the tendency of change in view of the nursing service that originally is altruism towards services of a commercial nature led to opportunities for moral degradation becomes larger. It required political law that aims to protect the interests of society as a recipient of nursing services through deregulation values ​​and ethical principles into legal norms. The final goal of re-regulation on ethics to the law norms is to provide legal protection and legal certainty in order to create order and social justice have been based on Pancasila. Keywords: ethical code, morality, legal norm, nurse.
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE Muhammad Syahri Ramadhan; Muhammad Syaifuddin; Theta Murty; Neisa Angrum Adisti; M Zainul Arifin; Rizka Nurliyantika; M Ardian Nugraha; Conie Pania Putri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.843

Abstract

Pada dasarnya perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce ini sama seperti perusahaan yang kegiatan bisnisnya masih menggunakan cara – cara konvensional. Di samping itu perusahaan tersebut juga membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce meskipun kegiatan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bisnisnya tidak sebesar dengan perusahaan konvensional, namun perusahaan tersebut tetap saja membutuhkan anggaran untuk menjamin kelangsungan bisnis tersebut. Perusahaan yang bergerak bidang e – commerce tentunya selain mengandalkan kepada modal dasar yang dimiliki, namun perusahaan  pasti juga bergantung kepada sumber anggaran lainnya yaitu melalui kegiatan utang. Perusahaan apabila memanfaatkan pola utang ini, ada kemungkinan perusahaan di bidang e – commerce tersebut akan dapat dipailitkan jika ternyata perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Masalah selanjutnya tentunya mengenai mekanisme penentuan harta kekayaan perusahaan di bidang e-commerce tersebut untuk dijadikan boedel/harta pailit. Hal ini mengingat aset perusahaan di bidang e-commerce selain berupa benda yang berwujud seperti gedung kantor, uang, kendaraan perusahaan dan semcamnya. Di sisi lain perusahaan juga mempunyai aset dalam bentuk yang tidak berwujud yaitu aplikasi sistem e-commerce itu sendiri.
THE COMPARISON OF LEGAL DAMAGES FOR COPYRIGHT & BRAND INFRINGEMENT AMONG INDONESIA-CHINA LAWS Heri Gunawan; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 8, No 3 (2021): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v8i3.17482

Abstract

Intellectual Property Rights or what is often abbreviated as HAKI is a legal protection given by a certain country to a person or group of individuals who express their ideas in the form of works. This law is a state territory. This means that a work will only be protected by rights in the country where the work originated to obtain IPR. As stated in the Copyright Laws, Intellectual Property Rights are exclusive rights granted by a regulation to a person or group of people for their copyrighted works. This protected work is in the form of intangible objects such as copyrights, patents, and trademarks and tangible objects in the form of information, technology, literature, art, skills, science, and so on. The idea of compensation law for copyright and trademark infringement in Indonesia, of course, can imitate the copyright law and trademark law of the People's Republic of China in regulating more clearly the calculation of the value of losses for copyright and trademark infringement in order to be able to provide legal certainty for the owner / rights holders whose rights have been violated. The research use normative juridical approach. The purpose of writing is to analyze and explain the calculation of compensation by looking at the criteria, evidence, basis, form and formulation of calculating compensation for copyright and trademark infringement. The results of the study stated that the law for compensation that arises as a result of copyright and trademark infringement according to positive law in Indonesia still does not regulate in detail the calculation of the value of the loss of both copyrights and trademarks. Copyright Act No.28 of 2014 and Trademark Act No.20 of 2016 only gives rights to the right owner/right holder to file a claim for compensation, but the law does not regulate how to determine the value of the loss for a copyright infringement as well as brands.
Does Judge Has Ex Officio Rights In determining Mut’ah and Iddah? Sri Turatmiyah; Muhammad Syaifuddin; Annalisa Yahanan; Febrian Febrian; Arfianna Novera
Sriwijaya Law Review VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol3.Iss2.249.pp187-198

Abstract

The research aims to analyze the factors why the Religious Court judges do not use their ex officio rights in divorce lawsuits. In divorce case, the defendant who does not have any knowledge about divorce laws generally does not ask for mut'ah and iddah to the plaintiff.  The question of this research is what factors caused the judges of Religious Court in South Sumatera, especially Palembang and Kayuagung do not exercise the ex officio rights in determining the quality of mut'ah and iddah due to divorce. This research used normative juridical method with empirical juridical through statute approach and case approach. The results show that during 2017 the Religious Court of Palembang used only once its ex officio rightwhile the Religious Court of Kayuagung did it three times. The reasons are: the judges grant only the petitum of the petitioner solely for the reason that the defendant party does not file a counter-claim, in which judge’s reasoning is based on Article 178 paragraph (3) HIR/189 paragraph (3) RBG that the judge is prohibited from giving a verdict which is more than being petitioned known as the ultra petitum partium, the wife's side as the defendant never attended the hearing, the wife never gave an answer or response to the argument in the application of the plaintiff, the wife was not present in the verdict (verstek), the wife of nusyuz, (does not do her duties as wife) the husband is economically insufficient, the wife does not want to demand the maintenance of mut'ah and iddah, the judge sees the causality. This study suggests that judges should exercise their ex officio rights and give advice as well sufficient information to the wife in order to fulfill her rights and interests as the result of the divorce.
Mediation Regulation Re-Arrangement’s Efforts At The State Court Based On Confidential Principles As The Parties’ Protection Rika Destiny Sinaga; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no2.2332

Abstract

Mediation has a confidentiality principle as an advantage that should be able to safeguard the reputation of the disputing parties. Still, mediation arrangements in district courts are influenced by the principle of open trial to the public, causing problems, which are; how is the confidentiality principle-based mediation arrangement in district courts in providing protection for the reputation of the party in the dispute and how efforts to reform mediation arrangements in court to realize the confidentiality principle in settlement of civil cases in district courts which is oriented towards legal protection of the reputation of the litigant by using normative legal research that uses primary, secondary and tertiary legal materials collected by document study and then analyzed using descriptive, comparative, evaluative and argumentative techniques. The conclusion is that the mediation procedure in court is regulated by the Supreme Court Regulation Number 02 of 2003 then replaced by the Supreme Court Regulation Number 01 of 2008. Finally, the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has regulated the principle of confidentiality but has not fully regulated the principle of confidentiality so that efforts are needed. Regulations on mediation experience law unification and reformation of the civil procedural law. The House of Representatives and the government form a special law to regulate mediation to become the legal basis for laws and regulations that use mediation.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek pada Pembangunan Ekonomi Kreatif di indonesia Suci Lestari; Annalisa Y; Muhammad Syaifuddin
VERITAS Vol 9 No 2 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i2.3110

Abstract

The development of the creative economy in Indonesia has become a main focus in recent years. One important aspect is legal protection for brand holders. This legal protection is crucial because brands are valuable assets in the creative industry. The Indonesian government has taken steps to strengthen brand protection through stricter laws and regulations. This legal protection includes the exclusive right of the brand owner to control the use of its brand, prevent counterfeiting, and protect the brand's reputation. Strong legal protection for brand owners has a positive impact on the growth of the creative economy. This has an impact on creative industry players willingness to invest in their brands, increase consumer trust, and encourage innovation. In a global context, brand protection opens the door for business expansion into international markets. But challenges remain, including effective law enforcement and awareness of brand rights. Therefore, collaboration between government, industry, and brand holders is very important to ensure effective legal protection while advancing Indonesia's creative economy.
Increasing Understanding of Legal Responsibilities in Ship Accidents (Study at Sinar Bahari Palembang Shipping Vocational School) Adrian Nugraha; Muhammad Syaifuddin; Akhmad Idris; Dedeng Dedeng; Mahcmod Zakaria Al Fansorie
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i1.60759

Abstract

This study examines the effectiveness of a community service initiative aimed at enhancing understanding of legal responsibilities in ship accidents among participants from the Sinar Bahari Palembang Shipping Vocational School in Indonesia. Given the dense maritime activity in the region, which exposes vessels to various risks including shipwrecks, groundings, collisions, and fires, a clear comprehension of legal accountability is crucial. The initiative utilized legal counseling sessions incorporating presentations and interactive question-and-answer methods. These sessions engaged 40 participants, including both educators and students, in discussions concerning maritime safety protocols, identification of liable parties in accidents, the role of the National Transportation Safety Commission, and law enforcement measures. Results indicate a significant improvement in participants’ understanding across various key areas. Participants demonstrated heightened awareness regarding maritime security and safety protocols, enabling them to better navigate potential risks. Additionally, they gained clarity on the parties legally responsible for ship accidents, which is essential for ensuring accountability and fair compensation in case of incidents. Moreover, participants acquired insights into the role played by the National Transportation Safety Commission in handling ship accidents, including its investigative and regulatory functions. Understanding these roles helps in facilitating effective accident response and prevention strategies. Furthermore, participants developed a better understanding of the legal enforcement mechanisms applicable to ship accident cases. This knowledge is crucial for ensuring adherence to maritime laws and regulations, thereby promoting safety and accountability within the maritime industry.
Co-Authors Abdul Ghoni Adelin, Muhammad Adi Damanhuri, Adi Adji, Gilang Bagas Putra Adrian Nugraha Adrian Nugraha, Adrian Ahmad, Gelar Ali Akbar, Muhammad Syaiful Akhmad Idris Akhmad Idris, Akhmad Amini, Fitria Anggra, Fiveriati Annalisa Y Annalisa Y, Annalisa Annalisa Yahanan Arfianna Novera Ariyani, Siska Arrie Budhiartie Azzanira, Azzanira Basir, Cik Busra, Aminudin Cahyono, Slamet Nur Catrawedarma CONIE PANIA PUTRI Dahrani, Dahrani Dedeng Dedeng dedeng, dedeng Desi Rahmawati Faadiyah, Naflah Fathi, Muhammad Febrian Febrian Febriani, Riska Suci Firdaus Firdaus Firman Muntaqo Fitriana, Shania Mulya Habib Abdullah, Habib Hadi, Saputra Hakim, Muhammad Nur Rohman Hartatik, Chici Martinie Heri Gunawan Insani, Eliyah Mulyasa Jafril Khalil Joni Emirzon Joni Emirzon Joni Emirzon Jumanah Jumanah Jumanah, Jumanah Jumrotun, Siti Khairina Khairina, Khairina KN Sofyan Hasan KN Sofyan Hasan Latifah Hanum Lubha, Lubha M Ardian Nugraha M Zainul Arifin Mahcmod Zakaria Al Fansorie Mahendra Putra, Bagoes Mardiah Mardiah Maulid Taembo, Maulid Meirina Nurlani Minanurrohman, Minanurrohman Morinda, Claudio Gita Muhammad Syahri Ramadhan Muharriyadi, Muharriyadi Mujtahidin, Mujtahidin Mukhlis, M. Hasbi Musaffa, Akhmad Fikril Nangim, Ngainun Ndururu, Eferoni Neisa Angrum Adisti Ningsih, Cica Trimandasari Nuraini Nuraini Nurlani, Meirina Pamuji, Dian Ridlo Prasada, Erisa Ardika Pratama, Dandy Putra Prawira, Yudhi Puspitorini, Palupi Putra, M. Rezi Muda Putri, Rizha Claudilla Putri, Triana Rofika Rahman, Bohri Ramadhan, Muhammad Syahri Rika Destiny Sinaga Rizadiliyawati, Rizadiliyawati Rizka Nurliyantika Saharudin Saharudin Saidi Ramadan Siregar Samsul Arifin Saputra, Ricky Sari, Dwi Nofika Sari, Eli Novita Septiani, Anissa Eka Septiani, Iga Sofyan Hasan, Sofyan SRI RAHAYU Sri Turatmiyah Suci Lestari Sumartik Syafi'i, Muhammad Syahputra, Andri Syarifuddin, Achmad Tambak, Syahraini Taroman Pasyah Tasbih, M. Irfan Taufik, Faisal Thahirah, Iqlima Theta Murty Trinanda, Moulyta Elgi Trisaka, Agus Tuti Andriani Utami, Fina Rizki Wahid, Muhammad Abdul Yunithia Putri, Taufani Zulfi Azhar