<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Zakat profesi merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dalam mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasi pembayaran zakat profesi di kalangan ASN masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS, tokoh agama, praktisi hukum, serta ASN sebagai informan utama, serta studi dokumentasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah hubungan antara norma hukum, kebijakan daerah, dan praktik sosial pembayaran zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran zakat profesi ASN di Kota Makassar telah dilaksanakan melalui mekanisme pemotongan gaji yang difasilitasi BAZNAS, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Tingkat kepatuhan ASN dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman hukum zakat, persepsi terhadap kewajiban zakat profesi, tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan BAZNAS, serta aspek regulasi yang belum memiliki sanksi hukum yang bersifat memaksa. Secara yuridis, kewajiban zakat profesi masih lebih menekankan pada kesadaran moral dan religius dibandingkan kewajiban hukum positif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan BAZNAS dalam merumuskan kebijakan zakat profesi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.]]>
Copyrights © 2026
