Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, kriminalisasi terhadap pembela lingkungan masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Pasal 66 UU PPLH sebagai ketentuan Anti-SLAPP dan menilai kontribusi Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 dalam menutup kelemahan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, yang diperkaya data sekunder dari laporan lembaga masyarakat sipil dan literatur terdahulu. Analisis memakai teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan Pasal 66 bersifat reaktif dan bergantung pada tafsir aparat sehingga belum memberikan kepastian hukum; (2) Permen LHK 10/2024 mengandung prosedur administratif dan terbentur hierarki norma serta undang-undang sektoral; dan (3) mekanisme prosedural seperti early dismissal sebagaimana dikenal di California dan Filipina perlu diadopsi. Penelitian merekomendasikan revisi Pasal 66, pengaturan hukum acara Anti-SLAPP, dan pedoman internal penegak hukum.
Copyrights © 2026