Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe menghadapi kendala kapasitas yang mendorong munculnya pemulung sebagai aktor informal penyelamat lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pemulung, kedudukan sosial mereka, serta bentuk pengakuan dari pemerintah daerah dalam tata kelola persampahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang dianalisis memakai model interaktif serta triangulasi sumber. Hasil penelitian menemukan bahwa pemulung memberikan sumbangsih besar melalui pemilahan material bernilai ekonomi dan pemeliharaan kebersihan area penampungan secara mandiri sebagai strategi bertahan hidup. Meskipun Qanun Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan pemberian subsidi dan penghargaan, pemulung justru hidup dalam kerentanan sosial dan kesehatan tinggi tanpa perlindungan kerja. Ketiadaan pendataan resmi oleh pemerintah membuat kelompok ini mengalami ketidakterlihatan administratif sehingga memutus akses mereka terhadap hak dan bantuan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pendataan menyeluruh terhadap pemulung menjadi syarat utama bagi pemerintah untuk mewujudkan perlindungan formal dan keadilan kebijakan publik.
Copyrights © 2026