Perubahan sosial dan pola pembentukan keluarga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan kafa’ah (kesepadanan calon pasangan) dalam fikih perkawinan. Penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan ini membandingkan pertimbangan kesepadanan dalam tradisi fikih dan merumuskan kerangka evaluasi berdasarkan maqasid al-syari’ah. Kajian membedakan syarat keabsahan perkawinan dan persetujuan para pihak dari pertimbangan sosial seperti nasab, pekerjaan, dan kekayaan yang kedudukan hukumnya tidak seragam di antara mazhab. Hasil analisis mengusulkan pengujian fungsional yang mencakup persetujuan bebas, tanggung jawab keagamaan dan etis, pencegahan bahaya, kesalingan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan memenuhi kewajiban ekonomi. Kriteria ini ditautkan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi bukan syarat sah perkawinan baru. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam telah membatasi keberatan karena ketidaksepadanan, dengan pengecualian terkait perbedaan agama. Karena itu, usulan lebih tepat diterapkan sebagai pedoman penafsiran dan konseling pranikah; dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga masih memerlukan pengujian empiris.
Copyrights © 2026