<![CDATA[Penelitian ini menelaah Pasal 244 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hubungannya dengan hak atas kemerdekaan pribadi terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan metode normatif yang didukung survei persepsi terbatas terhadap 26 responden, artikel ini membedakan putusan bebas dari putusan lepas, pengajuan banding penuntut umum dari dasar penahanan yang berdiri sendiri, serta alasan pembenar dari alasan pemaaf. Hasilnya menunjukkan perlunya menilai legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan pengawasan hakim atas penahanan pascaputusan. Proporsi 76,9 persen dalam survei hanya menggambarkan pendapat responden, bukan tingkat penerapan nasional atau bukti inkonstitusionalitas. Penulis mengusulkan perubahan hukum agar banding tidak secara otomatis memperpanjang penahanan, tanpa meniadakan kewenangan hakim atas perintah penahanan baru yang memenuhi syarat hukum.]]>
Copyrights © 2026
