<![CDATA[Perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam menjamin kepastian dan pengakuan hak ahli waris atas tanah warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830, 528, dan 584 KUHPerdata yang menegaskan bahwa hak waris timbul sejak pewaris meninggal dunia sebagai hak kebendaan yang sah. Namun dalam praktik masih terjadi penguasaan tanah warisan tanpa dasar hukum oleh pihak tertentu seperti PT Jaya Beton Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris dan menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata bagi ahli waris serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh kembali hak atas tanah warisan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Mdn dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif berupa pengakuan status ahli waris, penolakan penguasaan sepihak, gugatan perbuatan melawan hukum, serta penyelesaian melalui jalur litigasi dan non-litigasi yang saling melengkapi untuk menjamin kepastian dan pemulihan hak ahli waris atas tanah warisan.]]>
Copyrights © 2026
