<![CDATA[Pembagian harta bersama dalam perkara perceraian sering menimbulkan sengketa terkait proporsi pembagian, khususnya ketika terdapat ketidakseimbangan kontribusi ekonomi antara suami dan istri selama masa perkawinan, sementara Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian sama rata yang dalam praktik tidak selalu diterapkan secara kaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus posisi, kedudukan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, serta batas pembagian harta bersama di luar ketentuan sama rata dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn dengan menggunakan metode analisis konten melalui pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berkedudukan sebagai ketentuan dasar yang berlaku sebagai aturan umum sehingga dapat disimpangi apabila terdapat bukti ketidakseimbangan kontribusi yang signifikan; dalam perkara yang dikaji, hakim menetapkan pembagian secara proporsional dengan perbandingan 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat berdasarkan kontribusi riil yang terbukti, khususnya kontribusi finansial dominan dalam pembangunan objek sengketa. Penentuan proporsi tersebut tidak dilakukan secara matematis, melainkan melalui penilaian kualitatif yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan hak para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama merupakan hasil penalaran hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, sehingga ketiadaan parameter eskplisit dalam hukum positif mengenai batas penyimpangan dari pembagian sama rata menunjukkan perlunya pengembangan kriteria yang lebih terstruktur guna menjaga konsistensi putusan tanpa mengabaikan fleksibilitas dalam mencapai keadilan.]]>
Copyrights © 2026
