Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam
Aziz Sholeh
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) CIKELET GARUT Aziz Sholeh
VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5140

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan suatu ketentuan bagi manusia untuk menjaga kelestarian generasinya, mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang, mengaplikasikan sikap rasa tanggung jawab. Namun demikian dalam membina rumah tangga sering juga terjadi kesalah pahaman antara suami istri yang dapat mengakibatkan ketegangan, dan berujung pada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analistis, yang ditempuh dengan cara penelitian lapangan dengan proses wawan­cara, angket serta penelitian kepustakaan. Hasil Penelitian menunjuk­kan bahwa masih banyak masyarakat dalam Kecamatan Cikelet yang melaksanakan perceraian tidak di depan pengadilan, hampir mencapai 25 persen dari total pelaksanaan perceraian. Hal ini terjadi karena masih rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, juga karena masyarakat masih awam terhadap proses perceraian di pengadilan, yang menurut mereka sangat berbelit-belit dan menghabiskan waktu yang sangat lama serta dana yang dikeluarkan sangat banyak. Akibat yang ditimbulkan yaitu tidak adanya legalitas hukum terhadap perceraian yang dilaksanakan, istri tidak bisa mendapatkan dan menuntuk haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat untuk sadar dan taat hukum dengan melaksanakan perceraiannya di depan sidang pengadilan. Kepada aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat untuk selalu mengawasi masyarakatnya dalam melaksanakan proses per­ceraian, dan mengadakan penyuluhan hukum tentang proses perceraian di pengadilan agar tidak ada lagi masyarakat yang melak­sanakan proses perceraian di luar pengadilan.
Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat Neng Yani Nurhayani; Aziz Sholeh; Zulbaidah Zulbaidah; Bobang Noorisnan Pelita; Dedi Supriyadi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29601

Abstract

The Indonesian Ulema Council should maintain professionalism and independence when providing halal certification to ensure that the needs of Muslim consumers are met in accordance with religious teachings. Objectivity should be prioritized to avoid any subjective evaluations. The purpose of this research was to investigate the mechanism for issuing halal guarantee certification in the Processed Food Industry in West Java. Additionally, the study aimed to examine the application of the principles of independence and professionalism of the Indonesian Ulema Council in issuing Halal Guarantee Certification. The methodology employed in this research involved a qualitative approach through field research. The process for obtaining halal assurance certification starts when the Company provides written confirmation that it intends to implement SJH in accordance with the rules outlined by LPPOM MUI. Independence is not just determined by the organizational structure of an institution; expertise, field data, and appearance must also be considered. The Indonesian Ulema Council's application of the Professionalism principle in granting Halal Guarantee Certification to the food processing industry in West Java is evident in its product assessment methods. The Council has effectively coordinated with LPPOM to carry out the process appropriately and efficiently.Majelis Ulama Indonesia senantiasa dituntut untuk menjunjung profesionalisme dan independensi dalam pemberian penetapan halal agar kebutuhan konsumen muslim dapat tetap terjaga dari hal-hal yang diharamkan menurut ajaran agama. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal pada Industri Olahan Makanan di Jawa Barat; serta penerapan prinsip independensi dan profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal diawali dengan Perusahaan menyatakan secara tertulis tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh LPPOM MUI. Aspek independensi tidak hanya dilihat dari kemandirian dalam penyelenggaraan suatu lembaga saja, jauh dari itu pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama. Penerapan prinsip Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal pada industri makanan olahan di Jawa Barat dapat dilihat pada metode pengkajian produk industri olahan makanan. Majelis Ulama Indonesia telah mampu melaksanakan koordinasi yang baik dan tepat dengan memberikan peran ini pada LPPOM.
INDIKASI DOMINASI PASAR : BENTUK USAHA GOGGLE Ikhwan Aulia Fatahillah; Syamsul Falah; Bobang Noorrisnan; Yana Sutiana; Fahmi Ihsan Margolang; Aziz Sholeh
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19669

Abstract

Indonesia sebagai Negara yang menganut konsep hukum normatif, dengan memiliki Undang-Undang terkait penstabilan ekonomi, yaitu terdapat pada UU No.5 Tahun 1999 yang secara tegas mengatur terkait persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk usaha Goggle di Indonesia, dengan meneliti aspek normatif terkait persaingan usaha tidak sehat, dengan meneliti bentuk-bentuk usaha goggle tersebut terdapat beberapa indikasi dominasi pasar yang dilakukan oleh Goggle di Indonesia, seperti pada halnya adanya sistem aplikasi bawaan yang dipasang pada sistem android, kemudian sistem iklan yang mengganggu juga dimonopoli oleh pihak Goggle, maka dengan indikasi awal ini, diharapkan menjadi perhatian yang cukup serius untuk melakukan pengawasan pada Goggle.
IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR PENCATATAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BEKASI TIMUR Hania Kamila; Aziz Sholeh; Riyan Ramdani
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/rmsj7r94

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji factor-faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, mendeskripsikan implementasi program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GAS), serta menganalisis upaya KUA Kecamatan Bekasi Timur dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama, studi kepustakaan serta studi dokumenstasi terhadap laporan mitigasi GAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bekasi Timur disebabkan oleh empat factor utama, yaitu ketidaklengkapan dokumen administratif, usia dibawah ketentuan hukum, keterbatasan ekonomi, dan praktik poligami tanpa prosedur resmi. Program GAS yang dilaksanakan pada periode Juli hingga Desember 2025 berhasil mengidentifikasi 662 kasus perkawinan tidak tercatat, tahapan dalam program ini meliputi: pendataan berbasis RT/RW, sosialisasi, dan fasilitasi isbat nikah massal. Diukur menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, program ini terbukti meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah pencatatan perkawinan dari 1.132 kasus pada tahun 2024 menjadi 1.204 kasus pada tahun 2025.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI (Analisis Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn. Tentang Pembagian Harta Bersama) Zikri Harefa; Ramdani Wahyu Sururie; Aziz Sholeh
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 2 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembagian harta bersama dalam perkara perceraian sering menimbulkan sengketa terkait proporsi pembagian, khususnya ketika terdapat ketidakseimbangan kontribusi ekonomi antara suami dan istri selama masa perkawinan, sementara Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian sama rata yang dalam praktik tidak selalu diterapkan secara kaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus posisi, kedudukan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, serta batas pembagian harta bersama di luar ketentuan sama rata dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn dengan menggunakan metode analisis konten melalui pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berkedudukan sebagai ketentuan dasar yang berlaku sebagai aturan umum sehingga dapat disimpangi apabila terdapat bukti ketidakseimbangan kontribusi yang signifikan; dalam perkara yang dikaji, hakim menetapkan pembagian secara proporsional dengan perbandingan 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat berdasarkan kontribusi riil yang terbukti, khususnya kontribusi finansial dominan dalam pembangunan objek sengketa. Penentuan proporsi tersebut tidak dilakukan secara matematis, melainkan melalui penilaian kualitatif yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan hak para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama merupakan hasil penalaran hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, sehingga ketiadaan parameter eskplisit dalam hukum positif mengenai batas penyimpangan dari pembagian sama rata menunjukkan perlunya pengembangan kriteria yang lebih terstruktur guna menjaga konsistensi putusan tanpa mengabaikan fleksibilitas dalam mencapai keadilan.
Co-Authors Bobang Noorisnan Pelita Bobang Noorrisnan Dedi Supriyadi Fahmi Ihsan Margolang Hania Kamila Ikhwan Aulia Fatahillah Neng Yani Nurhayani Ramdani Wahyu Sururie Riyan Ramdani Syamsul Falah Yana Sutiana Zikri Harefa Zulbaidah