<![CDATA[Pelestarian warisan budaya tak benda (WBTB) Melayu memerlukan tata kelola yang tidak berhenti pada inventarisasi, tetapi mampu menghubungkan dokumentasi, partisipasi komunitas, regenerasi, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan sumber daya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat heritage culture governance dalam pengembangan budaya Melayu pada WBTB di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif melalui koordinasi mitra, pemetaan kebutuhan, Focus Group Discussion (FGD), penyampaian materi, dialog multipihak, dokumentasi, dan perumusan tindak lanjut. Forum melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, Balai Pelestarian Kebudayaan, Lembaga Adat Melayu, komunitas budaya, dan mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan enam isu utama, yaitu kebutuhan kolaborasi multipihak, penguatan riset dan dokumentasi, regenerasi budaya, diseminasi digital, pendanaan berkelanjutan, serta akuntabilitas komunitas. Konteks capaian yang disampaikan dalam FGD mencatat 111 WBTB Kepulauan Riau telah ditetapkan, 8 tambahan telah disetujui, dan 42 usulan masih berproses dari target 50 usulan. Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan model penguatan heritage culture governance yang bertumpu pada empat dimensi: riset dan dokumentasi; pendidikan dan regenerasi; kolaborasi kelembagaan; serta pendanaan dan akuntabilitas. Model ini menempatkan komunitas bukan sekadar penerima program, melainkan aktor utama dalam proses pelestarian. Kegiatan merekomendasikan pengembangan pusat data WBTB terpadu, pendampingan akademik, integrasi pembelajaran budaya, penguatan konten digital ramah generasi muda, dan diversifikasi sumber pendanaan yang transparan.]]>
Copyrights © 2026
