Kedudukan Alat Bukti Elektronik sebagai Perluasan Alat Bukti Surat Menurut Ketentuan Pasal 164 HIR dan UU No. 11 Tahun 2008 Mengenai ITE

Callista Caesaria Lionoro (Universitas Pelita Harapan)
Yeremia Haganta Kaban (Universitas Pelita Harapan)
Tricia Laurent Sutanto (Universitas Pelita Harapan)
Keiser Shanderos Partogi (Universitas Pelita Harapan)
Jennifer Christina Junycia (Universitas Pelita Harapan)
Graciela Koyansow (Universitas Pelita Harapan)
Geby Khusi Manuella (Universitas Pelita Harapan)
Fadhel Bidha Koto Mulyono (Universitas Pelita Harapan)
Chrisylla Tanichi (Universitas Pelita Harapan)
Yuni Priskila Ginting (Universitas Pelita Harapan)

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains

Penelitian ini membahas kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perdata yang masih berlandaskan HIR, yang pada prakteknya belum seragam meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti surat. Melalui metode yuridis-normatif dan studi Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 977/Pdt.G/2022/PA.Kjn, penelitian ini mengkaji bukti elektronik dapat disetarakan dengan surat jika memenuhi integritas dan otentisitas.Hasil penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi HIR dan UU ITE, serta merekomendasikan pembaruan regulasi, pedoman teknis, dan peningkatan kompetensi hakim untuk mendukung peradilan digital yang lebih adil dan efektif.