Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perbedaan Regulasi Kosmetika Global: Analisis Komparatif terhadap Persyaratan Wajib Penilaian Keamanan dan Daftar Zat yang Dilarang dalam Kerangka Uni Eropa dan Indonesia Dwi Putra Nugraha; Callista Caesaria Lionoro; Keiser Shanderos Partogi; Tricia Laurent Sutanto
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5k6gh833

Abstract

Industri kosmetik mengalami perkembangan yang pesat karena kesadaran konsumen terhadap estetika dan kesehatan kulit. Akan tetapi, dibalik peningkatan ini terdapat juga tantangan terkait keamanan produk, terutama akibat penggunaan bahan kimia berbahaya yang tidak memenuhi standar. Dalam hal ini Uni Eropa menerapkan beberapa regulasi ketat yang terdiri dari Regulation (EC) No. 1223/2009, REACH, dan Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) untuk menjaminkan keamanan produk sebelum diedarkan dalam pasar. Disisi lain, Indonesia menerapkan sistem notifikasi dengan pengawasan administratif yang masih terbatas dari segi kapasitas laboratorium dan tenaga ahli. Penelitian ini membandingkan regulasi dari kedua negara tersebut dengan mengidentifikasi gap dan peluang harmonisasi. Adopsi model penilaian keamanan berbasis risiko (Cosmetic Product Safety Report) dari Uni Eropa dianggap penting dalam memperkuat perlindungan konsumen Indonesia di era globalisasi.
Kedudukan Alat Bukti Elektronik sebagai Perluasan Alat Bukti Surat Menurut Ketentuan Pasal 164 HIR dan UU No. 11 Tahun 2008 Mengenai ITE Callista Caesaria Lionoro; Yeremia Haganta Kaban; Tricia Laurent Sutanto; Keiser Shanderos Partogi; Jennifer Christina Junycia; Graciela Koyansow; Geby Khusi Manuella; Fadhel Bidha Koto Mulyono; Chrisylla Tanichi; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4014

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perdata yang masih berlandaskan HIR, yang pada prakteknya belum seragam meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti surat. Melalui metode yuridis-normatif dan studi Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 977/Pdt.G/2022/PA.Kjn, penelitian ini mengkaji bukti elektronik dapat disetarakan dengan surat jika memenuhi integritas dan otentisitas.Hasil penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi HIR dan UU ITE, serta merekomendasikan pembaruan regulasi, pedoman teknis, dan peningkatan kompetensi hakim untuk mendukung peradilan digital yang lebih adil dan efektif.