<![CDATA[Pencemaran lingkungan merupakan persoalan hukum yang memerlukan kepastian dalam menentukan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku, khususnya terhadap pencemaran yang dilakukan secara sengaja. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kriminalisasi pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta implikasi yuridis penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 98 mensyaratkan pembuktian kesengajaan, pelampauan baku mutu atau kriteria kerusakan lingkungan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat pencemaran. Pembuktian memerlukan integrasi bukti ilmiah dan analisis yuridis, terutama dalam perkara yang melibatkan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus mempertimbangkan kewenangan, keterlibatan, dan atribusi kesalahan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan struktur sanksi yang berimplikasi terhadap diskresi hakim dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 98 bergantung pada konsistensi pembuktian unsur delik, penentuan pertanggungjawaban pidana, dan penerapan sanksi berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, serta kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2026
