Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia berlangsung lebih cepat dibandingkan kesiapan kerangka hukum yang menaunginya, sehingga muncul dua persoalan yang saling berkaitan: bagaimana kepatuhan syariah (shar?‘ah compliance) seharusnya dimaknai, dan bagaimana sengketa ekonomi syariah seharusnya diselesaikan secara berkeadilan dan berkepastian hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis dua persoalan tersebut melalui lensa maq??id al-shar?‘ah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariat yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kajian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, yang bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan fatwa DSN-MUI, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan pokok. Pertama, kepatuhan syariah tidak dapat direduksi menjadi formalisme akad (‘aqd) semata, melainkan menuntut penerapan empat parameter secara terpadu — akad, maqasid al-shar?‘ah, pelaporan keuangan, dan dokumentasi legal. Kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih menghadapi dualisme kewenangan dan kekosongan pengaturan, khususnya pada pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan sengketa pasar modal syariah. Ketiga, kerangka penyelesaian sengketa berbasis maqasid menawarkan jalan tengah yang lebih komprehensif dan lentur, dengan menempatkan perdamaian , arbitrase , mediasi berbasis syariah, dan penguatan kapasitas hakim sebagai instrumen pemeliharaan harta dan perwujudan kemaslahatan. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparatur peradilan, dan pelembagaan indikator kepatuhan yang berorientasi maqasid.
Copyrights © 2026