<![CDATA[Penelitian ini menganalisis problematika hukum pemalsuan akta kelahiran anak angkat yang digunakan sebagai dasar klaim warisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Fenomena pencantuman nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran anak angkat telah menimbulkan kompleksitas hukum dalam pewarisan, khususnya terkait hak ahli waris yang sah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta kelahiran anak angkat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP serta Pasal 95 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks hukum perdata, akta kelahiran palsu yang mencantumkan anak angkat sebagai anak kandung merugikan ahli waris yang sah dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini juga menganalisis perbedaan hak waris anak angkat menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris yang sah memerlukan mekanisme verifikasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemalsuan dokumen kependudukan, serta pentingnya penetapan pengadilan sebagai syarat sah pengangkatan anak untuk menghindari manipulasi status hukum anak angkat dalam pewarisan.]]>
Copyrights © 2026
