Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Exploratory Dynamic Problems
Andika Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Lingkungan Dalam Era Perubahan Iklim: Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Nidya; Ivans Januardy; Satriya Nugraha; Andika Wijaya
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 2 (2026): Vol.3 No.2 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i2.249

Abstract

Kejahatan lingkungan oleh korporasi semakin memperparah krisis perubahan iklim dan menimbulkan kerusakan ekologis berskala luas di Indonesia. Meskipun sistem hukum nasional telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi hambatan normatif dan struktural. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan konstruksi hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi serta merumuskan model rekonstruksi yang lebih responsif terhadap dinamika perubahan iklim. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim hukum yang berlaku belum secara optimal mengintegrasikan prinsip strict liability dalam ranah pidana, belum mengakomodasi secara tegas mekanisme pertanggungjawaban pada struktur korporasi berlapis, serta masih menghadapi kendala pembuktian kesalahan korporasi. Sebagai novelty, penelitian ini menawarkan model pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis ekologi konstitusional yang menempatkan hak atas lingkungan hidup sebagai landasan normatif utama. Model ini diharapkan memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim secara lebih komprehensif.
Ekspansi Kriminalisasi Dalam KUHP Baru Dan Risiko Overcriminalization Terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia Priyono; Andika Wijaya; Rizki Setyobowo Sangalang; Thea Farina
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 2 (2026): Vol.3 No.2 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i2.250

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai transformasi signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecenderungan ekspansi kriminalisasi dalam KUHP baru serta potensi terjadinya overcriminalization dan implikasinya terhadap kebebasan sipil. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah ketentuan-ketentuan baru yang memperluas ruang lingkup kriminalisasi, terutama yang berkaitan dengan kesusilaan, penghinaan terhadap pejabat negara, serta pengaturan mengenai penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkenalkan sejumlah delik baru dan memperluas beberapa ketentuan pidana yang berpotensi menimbulkan risiko overcriminalization. Beberapa ketentuan dirumuskan secara luas dan berpotensi multitafsir sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang dijamin konstitusi. Penelitian ini menawarkan kontribusi berupa kerangka analisis integratif yang menggabungkan teori ultima ratio, asas legalitas (lex certa dan lex stricta), serta perspektif hak asasi manusia internasional untuk menilai proporsionalitas kriminalisasi dalam KUHP baru. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan evaluasi dan reformulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan sipil, baik melalui mekanisme pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi maupun melalui penyesuaian legislatif yang partisipatif.
Co-Authors Ivans Januardy Nidya Priyono Rizki Setyobowo Sangalang Satriya Nugraha Thea Farina