Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hak asasi dan martabat anak, tetapi juga menimbulkan dampak traumatik jangka panjang secara fisik, psikologis, maupun sosial. Permasalahan ini menjadi fenomena menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berkedudukan di daerah perbatasan negara dengan karakteristik geografis, sosial, dan kultural tersendiri. Berdasarkan data empiris, Pengadilan Negeri Atambua memutus puluhan perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan dominasi kasus persetubuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak di wilayah perbatasan memerlukan penanganan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengevaluasi upaya penanggulangannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum (hakim Pengadilan Negeri Atambua dan penyidik Unit PPA Polres Belu), studi kepustakaan, serta analisis dokumen perkara. Seluruh data diolah melalui tahapan pemeriksaan dan rekonstruksi data untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh konvergensi berbagai faktor multidimensional, yaitu disfungsi lingkungan keluarga dan lemahnya pengawasan orang tua, kondisi ekonomi serta rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum masyarakat, pola relasi kekuasaan yang timpang akibat budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum kolektif, serta karakteristik geografis Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan yang memengaruhi pengawasan lintas batas dan akses terhadap layanan perlindungan hukum. Upaya penanggulangan dioperasionalkan melalui tiga pilar utama. Pilar preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi perlindungan anak, serta Program "Jumat Ceria" oleh Polres Belu. Pilar represif dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana yang tegas oleh aparat penegak hukum. Pilar rehabilitatif direalisasikan melalui pendampingan psikososial, permohonan restitusi, serta pemulihan medis dan psikologis bekerja sama dengan Dinas PPA dan LPSK. Meskipun demikian, efektivitas penanggulangan masih dihadapkan pada kendala keterbatasan personel, sarana prasarana, anggaran pemeriksaan ilmiah (scientific crime investigation), serta masih kuatnya kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur nonformal atau adat.
Copyrights © 2026