<![CDATA[Kemunculan media sosial turut melahirkan bentuk hukuman sosial baru di ruang digital, yang dikenal dengan istilah cancel culture. Istilah ini menggambarkan upaya bersama untuk menarik dukungan dari seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang dianggap menyalahi norma sosial dan moral. Tulisan ini menelaah cancel culture sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial informal di lingkungan digital. Datanya berasal dari tinjauan pustaka sistematis atas sepuluh penelitian periode 2021–2026, ditambah data sekunder tentang penetrasi internet di Indonesia dan tujuh kasus cancel culture yang ramai diperbincangkan publik Indonesia. Analisis memakai pendekatan tematik-komparatif untuk membedakan ciri kontrol sosial konvensional dari kontrol sosial berbasis digital. Temuan menunjukkan bahwa cancel culture bersifat ambivalen. Pada satu sisi, ia dapat menjadi jalan untuk menuntut akuntabilitas publik, terlebih saat jalur hukum formal dinilai lamban merespons. Pada sisi lain, ia dapat bergeser menjadi digital vigilantism yang berisiko menjatuhkan hukuman secara tidak proporsional dan meninggalkan dampak psikososial bagi sasarannya. Kontribusi baru artikel ini ialah Model Ambivalensi Kontrol Sosial Digital (MAKSD), sebuah kerangka konseptual terpadu yang menyatukan sudut pandang sosiologi (konsep kontrol sosial dan anomie), hukum (akuntabilitas dan hak atas reputasi), serta psikologi (dampak psikososial) dalam satu alur penjelasan. Kerangka seperti ini belum secara eksplisit ditemukan dalam studi cancel culture sebelumnya, yang umumnya bertumpu pada satu disiplin dan terfokus pada kasus tertentu. Diharapkan artikel ini menyediakan peta analitis bagi peneliti dan pengambil kebijakan untuk memahami serta menanggapi dinamika kontrol sosial digital di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
