<![CDATA[Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kewenangan penuntut umum di Indonesia. Sejak 2020, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (PERJA 15/2020) menjadi dasar utama bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan melalui penyelesaian secara restoratif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, kini mengatur keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai Pasal 88, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan penyelesaian di luar proses peradilan sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan. Artikel ini mengkaji dasar hukum penghentian penuntutan oleh Kejaksaan dari perspektif asas legalitas serta menganalisis kedudukan dan keberlakuan PERJA 15/2020 setelah KUHAP berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Perbandingan dilakukan terhadap substansi PERJA 15/2020 dan KUHAP, lalu keduanya dinilai berdasarkan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PERJA 15/2020 masih dapat berlaku sebagai peraturan teknis berdasarkan Pasal 365 KUHAP sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun, kecukupannya sebagai satu-satunya dasar penghentian penuntutan masih dipertanyakan. Klausul “keadaan yang bersifat kasuistik”, belum adanya mekanisme penetapan pengadilan, dan rujukan Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP pada penyelesaian “sebagaimana diatur dalam undang-undang” menimbulkan keraguan. Artikel ini merekomendasikan agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam undang-undang dengan parameter dan prosedur yang jelas.]]>
Copyrights © 2026
