<![CDATA[Konstitusi Indonesia mengakui bahwa hak atas pendidikan merupakan hak mendasar yang harus dilindungi negara. Hak ini menekankan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas atas dasar kesetaraan. Namun pemenuhan hak pendidikan masih mendapatkan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya terkait legalitas tanah atas pendirian bangunan sekolah. Permasalahan hukum inilah yang dialami oleh TK ABA Pasuruan, yang pertama terdapat kesulitan untuk mendaftarkan tanah TK ABA sebagai salah satu asset kepemilikan Yayasan. Kemudian yang kedua terjadi penggembokkan (penutupan) secara sepihak dari pihak lain terhadap TK ABA yang berdampak pada penghentian aktivitas belajar mengajar siswa. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya legalitas status tanah sekolah, menyediakan sarana prasarana pendidikan untuk peserta didik, dan mendapatkan atensi dari Instansi pemerintah berkenaan dengan bantuan penyelesaian atas konflik yang berlangsung. Metode pengabdian ini menggunakan matode PAR (Participatory Action Research), dengan 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang disertai monitoring secara berkala. Kegiatan pendampingan dilakukan pada bulan Agustus 2023 – Maret 2024. Hasil pengabdian diperoleh penyebab tidak diurusnya pendaftaran tanah adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas tanah untuk bangunan sekolah, dan tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai tahapan untuk memperoleh legalitas tanah. Pendampingan dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan kegiatan, yang diawali dengan kegiatan konsultasi hukum, gelar perkara, sosialisasi kegiatan pengabdian, pendampingan hukum terkait pembuatan dan penyusunan dokumen hukum, serta kegiatan evaluasi dan monitoring sebagai upaya keberlanjutan untuk menjamin program pengabdian ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Abstract The Indonesian Constitution recognizes that the right to education is a fundamental right that the state must protect. This right emphasizes that everyone, without discrimination, has access to quality education on the basis of equality. However, the fulfillment of the right to education still has obstacles in the implementation of education, one of which is related to the legality of land for the establishment of school buildings. This legal problem is experienced by TK ABA Pasuruan, the first of which is the difficulty in registering TK ABA land as one of the Foundation's ownership assets. Then the second is the unilateral padlocking (closure) of another party against TK ABA which has an impact on the cessation of student teaching and learning activities. This service program aims to increase legal awareness of the importance of the legality of school land status, provide educational infrastructure for students, and get attention from government agencies regarding assistance in resolving ongoing conflicts. This service method uses the PAR (Participatory Action Research) method, with 3 (three) stages, namely preparation, implementation, and evaluation accompanied by regular monitoring. Assistance activities were carried out in August 2023 - March 2024. The results of the service obtained the cause of not taking care of land registration is a lack of knowledge about the importance of land legality for school buildings, and there is no socialization obtained regarding the stages of obtaining land legality. Assistance is carried out in the form of several stages of activities, which begin with legal consultation activities, case titles, socialization of service activities, legal assistance related to the preparation and preparation of legal documents, as well as evaluation and monitoring activities as a sustainability effort to ensure this service program runs well according to plan.]]>
Copyrights © 2025
