Penerapan Prinsip Amanan dan Transparansi dalam Sistem Manajemen Gudang Rimbun Pokat Jorong Kubu Katapiang Ditinjau dari Bisnis Syariah

Selvia Putri (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)
Endri Yenti (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)

Muamalah Insights
Vol. 1 No. 2 (2026): Juni 2026

Penelitian ini di latar belakangi oleh seringnya terjadi kesalahan dalam penyotiran buah alpukat dan keterbatasan tenaga kerja dalam mengelola gudang, serta adanya selisih berat barang pada proses distribusi yang berpotensi menurunkan kepercayaan mitra usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen gudang rimbun pokat jorong kubu katapiang serta untuk mengetahui sistem manajemen gudang rimbun pokat di jorong kubu katapiang perspektif manajemen bisnis syariah. Kajian ini dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang berlangsung di lapangan berdasarkan berbagai informasi yang berhasil dihimpun. Informasi tersebut diperoleh melalui pengamatan secara langsung, percakapan dengan pihak yang mengelola dan para pekerja, serta penelusuran berbagai berkas yang berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung di lokasi. Seluruh informasi kemudian disusun, dipilih sesuai kebutuhan, dihubungkan satu sama lain, dan dirangkum sehingga menghasilkan gambaran yang utuh. Temuan menunjukkan bahwa aktivitas yang berlangsung mencakup penerimaan hasil panen, pemilahan menurut kondisi, pengelompokan berdasarkan karakteristik tertentu, penyimpanan, pendataan, hingga penyaluran buah alpukat kepada pihak yang membutuhkan. Penerapan prinsip amanah telah terlihat melalui upaya menjaga kualitas buah, pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab, serta pencatatan persediaan secara jujur. Sementara itu, prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai kondisi barang, pencatatan stok, dan proses distribusi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti proses penyortiran yang masih dilakukan secara manual, keterbatasan tenaga kerja, serta penggunaan jasa pihak ketiga dalam distribusi yang menyebabkan potensi terjadinya selisih berat barang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan standar operasional, penguatan pengawasan, dan optimalisasi sistem distribusi agar penerapan prinsip amanah dan transparansi dapat terlaksana secara lebih efektif sesuai dengan nilai-nilai bisnis syariah.