Pernikahan usia dini masih menjadi persoalan sosial yang bertahan di beragam wilayah pedesaan Indonesia, termasuk di Korong Bukik Gonggang, Nagari Campago, Kecamatan Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, di mana sebagian warga masih memandang wajar pernikahan anak begitu memasuki masa baligh atau menamatkan pendidikan dasar. Aktivitas pengabdian ini bermaksud memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap Hukum Keluarga Islam sebagai langkah pencegahan pernikahan usia dini. Strategi Participatory Action Research (PAR) diterapkan selama satu bulan, melibatkan remaja, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat nagari, dan kader pemberdayaan masyarakat melalui empat siklus tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui pengamatan lapangan, wawancara, dokumentasi, serta angket pra dan pascakegiatan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan memakai perhitungan persentase sederhana. Materi yang disampaikan meliputi batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gagasan kesiapan menikah dalam Hukum Keluarga Islam, kerangka maqāṣid al-syarī'ah, serta pengaruh kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pernikahan usia dini. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dari rata-rata 49,0% sebelum kegiatan menjadi 89,7% setelahnya, atau naik 40,7% pada lima indikator pengetahuan yang diukur. Selain peningkatan pengetahuan, peserta juga menunjukkan penguatan komitmen untuk mendahulukan pendidikan dibandingkan menikah pada usia muda. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif dan kolaboratif bersama tokoh agama dan masyarakat dapat menjadi model efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah pernikahan anak di tingkat nagari.
Copyrights © 2026