<![CDATA[Abstrak Reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia, nampaknya masih meninggalkan berbagai persoalan dan belum dapat menjawab tuntutan dari masyarakat. Reformasi birokrasi seolah tidak memiliki arah yang jelas baik dari sisi karakter maupun perannya. Sampai saat ini reformasi birokrasi belum memberikan grand design atau cetak biru untuk menata hubungan antara politik dan birokrasi sehingga kekuatan politik yang ada dalam birokrasi justru melakukan interpensi yang kuat terhadap aparat birokrasi. Dalam tatanan organisasi pemerintahan, wewenang seharusnya hanya diberikan pada porsi yang relatif terbatas sesuai dengan cakupan tugas seorang aparatur birokrasi, namun pada prakteknya, wewenang terbatas itu seringkali diintervensi oleh pihak pemberi wewenang dalam hirarki birokrasi yang lebih tinggi atau oleh pejabat politik. Dalam situasi demikian, aparatur birokrasi, akan lebih tunduk kepada hirarki yang lebih tinggi, terlebih kepada pejabat politik. Kata Kunci : Restrukturisasi, Reposisi Birokrasi]]>
Copyrights © 2018
