<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Struktur APBD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Tujuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini dimana kinerja pemerintahan masih kurang baik mulai dari daerah sampai ke pusat. Ini dapat diketahui dari efektifitas dan efisiensi kebijakan pengeluaran pemerintah yang belum dapat sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu juga masih banyaknya oknum pemerintah yang melakukan korupsi, atas dana pemerintah. Hakikatnya APBD adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan, sasaran pemerintah daerah dan tugas pokok serta fungsi unit kerja, sehingga harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Oleh sebab itu alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005). Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis struktur APBD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengambil kasus pada pemerintahan daerah Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode research and development (R&D).Penelitian ini menemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Utara belum efektif dan efisien terlihat dari APBD yang menunjukan realisasi pendapatan dan belanja belum dapat mencapai target. Pada Struktur APBD saat ini masih belum sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 pada bagian pembiayaan daerah yang ternyata belum jelas diungkap pada struktur APBD. Perencanaan yang baik akan berdampak pada pelaksanaan dan pengawasan keuangan yang baik pula. Sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. ]]>
Copyrights © 2018
