<![CDATA[AbstractThis research studies on the strength of electronic documents and its printed copy as evidence in criminal proceedings. The questions presented are: How is the position of electronic evidences and documents, as well as its printed copies, in the evidentiary process of criminal proceedings? How is the strength of thosesaid documents in the evidentiary process? This research is a juridical normative research. The research shows that electronic evidences and documents as well as their printed copies can be categorized as expansion of letter evidences or directives based on Article 184 of KUHAP. Criminal procedural law does not have hierarchy of evidences, however such documents need to be duly considered. IntisariPenelitian ini membahas tentang kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana? Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat merupakan perluasan alat bukti surat maupun petunjuk berdasarkan 184 KUHAP. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Akan tetapi pada perkembangannya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dipertimbangkan dalam membuat terang suatu perkara pidana.]]>
Copyrights © 2014
