cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN Siti Rahma Novikasari; Bayu Panji Pangestu
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.769 KB)

Abstract

AbstractToday, more and more frictions are found in the rights of tenure that led to land dispute cases, and cases of land conflicts. In handling cases BPN has had formal rules: BPN Regulation No. 3 Year 2011 on the Assessment and Management of Land Management Case. This study highlights the implementation of the Head of BPN Regulation No. 3 Year 2011 on the Assessment and Management of Treatment Case Management Land, and also by BPN DIY Regional Office along with advantages and disadvantages. BPN Regional Office is a means of land disputes settlement in the realm of alternative dispute resolution in case of the complaint, entails the issuance of the settlement in the form of criteria 1, criteria 2, criteria 3, criteria 4 and criteria 5. In the solution of land cases there are obstacles in the internal and external BPN DIY Regional Office along with effort to accelerate the completion of land cases and improving the quality of personnel. IntisariDewasa ini, makin banyak ditemui persinggungan antara hak penguasaan atas tanah yang berujung kasus  pertanahan baik berupa sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Dalam melakukan penanganan kasus, BPN telah memiliki aturan resmi yaitu Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Penelitian ini menyoroti implementasi Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kanwil BPN DIY beserta kelebihan dan kekurangannya. Kanwil BPN adalah salah satu sarana penyelesaian kasus pertanahan dalam ranah alternative dispute resolution atas kasus-kasus yang diadukan hingga dikeluarkannya bentuk penyelesaian dalam Kriteria 1, Kriteria 2, Kriteria 3, Kriteria 4 dan Kriteria 5. Dalam melakukan penyelesaian kasus pertanahan terdapat kendala dalam internal maupun Eksternal kanwil BPN DIY beserta upaya percepatan penyelesaian kasus pertanahan dan peningkatan kualitas aparat.
KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN KEPALA DAERAH TERPILIH YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP KEABSAHAN MASA JABATANNYA Ananda Prima Yurista; Helmy Boemia
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.778 KB)

Abstract

AbstractThis study elaborates on the legal position of elected head of regional government that is involved in the crime of bribery and its salvation, especially in terms of its legality of office terms. This study is of a descriptive nature, and is qualified as a normative study. The result to this study is among others: with regards to its legal position, head of region elected by virtue of regional election is legitimately a head of a region, therefore it is an obligation to continue inaugurate them as the head of the region. IntisariPenelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat tindak pidana suap dan upaya penyelesaiannya, khususnya dalam hal keabsahan masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan masuk dalam kualifikasi penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah antara lain: perihal kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang tetap sah sebagai kepala daerah hasil Pemilukada sehingga menjadi sebuah keharusan untuk tetap melantik yang bersangkutan sebagai kepala daerah.
ANALISIS YURIDIS PELUANG PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN DALAM PERKAWINAN ISLAM Asep Aulia Ulfan; Destri Budi Nugraheni
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.882 KB)

Abstract

AbstractThis research discussess legal analysis about probability of registration of marriage in Indonesia to become pillars of Islamic marriage. Research problems are first whether the pillar of islamic marriage is permanent(qath’i) or not (ijtihadi)? Second is of how is the probability of registration of marriage in Indonesia to become the pillar of islamic marriage. This research is a normative legal study. The conclution is the pillar of islamic marriage is not permanent so it can be adapted based on society need through ijtihadi method. Then, there is an importance of the registration of marriage in Indonesia to become pillars of Islamic marriage. IntisariPenelitian ini membahas mengenai analisis yuridis peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun dalam perkawinan islam. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Pertama, apakah rukun perkawinan yang berlaku sekarang ini bersifat tetap (qath’i) atau masih dapat dilakukan penemuan hukum baru (ijtihadi)? Kedua, bagaimana peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan ditinjau dari hukum Islam? Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Kesimpulannya adalah rukun perkawinan yang sekarang ini berlaku adalah belum tetap (qath’i) dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat melalui metode ijtihadi. Kemudian, ada urgensi dari pencatatan perkawinan di Indonesia untuk menjadi salah satu rukun perkawinan Islam.
PERKAWINAN SIRI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA Faiz Rahman; Rizka Nur Faiza
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.067 KB)

Abstract

AbstractThis research aims to find out and understand the practices of sirri marriage in Indonesia reviewed from  fiqh munakahat and Indonesian marriage law, find out and understand the practices of online sirri marriage reviewed from fiqh munakahat and Indonesian marriage law, and what is the juridical consequenses of this online sirri marriage reviewed from fiqh munakahat and Indonesian marriage law. This research use case study method, which is use primary and secondary sources of law. The research shows that currently there has been no clear definition of sirri marriage in the provisions of the legislation. Both conventional and online sirri marriage actually contrary to fiqh munakahat and Indonesian marriage law. One of the juridical consequenses of this online sirri marriage is that marriage is not legally recognized and there is no legal protection to the perpetrators of online sirri marriage IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perkawinan siri ditinjau dari fiqih munakahat dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, bagaimana praktik perkawinan siri secara online ditinjau dari fiqih munakahat dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana konsekuensi yuridis dari dilakukannya perkawinan siri secara online ditinjau dari fiqih munakahat dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat definisi yang jelas mengenai perkawinan siri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan siri baik secara konvensional maupun secara online sejatinya bertentangan dengan fiqih munakahat maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Salah satu konsekuensi yuridis dari perkawinan siri secara online adalah perkawinan tersebut dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi menurut hukum sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi kedua pelaku perkawinan siri secara online.
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 Daisyta Mega Sari; Akhyaroni Fu'adah
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.759 KB)

Abstract

AbstractThe rights of indigenous people have been guaranteed in Article 18(B) paragraph (2) of our constitution, however there are  actions that have potentially decrease such right, e.g. the Act of Forestry, which categorizes Community Forest under State Forest.  This leads to conflicts between these forests. Subsequently, Constitutional Court issued the Decision of Constitutional Court 35/PUU-X/2012, which distinguishes Community Forest and State Forest. Nonetheless, this decision did not give significant  progress to the matter, as it is interpreted as conditionally constitutional. Moreover, in accordance to the Basic Agrarian Law and the Constitution, the Community Forest shall be distinct, in order to recognize the indigenous people’s rights, however this  is not properly upheld by the Local Government. There are little number of local regulations that recognizes existence of such  right, therefore cooperation between indigenous people and the Local Government shall be made until the existence of such  rights are recognized, and prosperity may be reached. IntisariHak-hak masyarakat adat telah terjamin dalam Pasal 18(B) ayat (2) dalam UUD NRI 1945. Tetapi, masih ada tindakan yang dapat mengurangi hak tersebut, e.g. Undang-Undang Kehutanan, yang mengkategorisasikan Hutan Adat dibawah Hutan Negara. Hal ini menimbulkan konflik diantara kedua hutan tersebut. Atas hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 35/PUU-X/2012 yang membedakan Hutan Adat dengan Hutan Negara. Namun, putusan ini tidak memberi kemajuan secara signifikan, dikarenakan putusan tersebut dianggap konstitusional bersyarat. Selain itu, sesuai dengan UUPA dan UUD, Hutan Adat harus dibedakan untuk menjamin hak-hak masyarakat adat, akan tetapi hal ini tidak diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Masih sedikit peraturan daerah yang mengakui adanya hak-hak tersebut. Kerjasama antara masyarakat adat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan hingga tercapainya pengakuan hak-hak tersebut, dan kesejahteraan untuk masyarakat adat.
KONSISTENSI PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA Muhammad Adib Zain; Ananda Prima Yurista; Mailinda Eka Yuniza
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.549 KB)

Abstract

AbstractThe preamble of 1945 Constitution have declared Indonesia as a welfare state. Post-amendment of the 1945 Constitution, the rights of Indonesian citizen to welfare is regulated in Article 28 H sections (1), (2), (3), and Article 34 sections (2) and (3), which then is subsequented by Law number 40 of 2004 on National Social Security System, followed by Law number 24 of 2011 on Social Security Agency (BPJS). However, both regulations instead created new problems: the government is monopolizing the business of security insurance, and the existence of double burden to the citizens in paying taxes as an obligation and paying insurance premium as contribution fee to get social security. This study will further elaborate: First, the concept of the welfare state of Indonesia; and Second, the consistency of social security regulations towards the effort to manifestation of Indonesia as a welfare state.IntisariPembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare  state). Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 hak warga negara dalam kesejahteraan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3), yang kemudian diejawantahkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindaklanjuti dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun kedua pengaturan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru: pemerintah membuat monopoli dalam bisnis asuransi jaminan, dan ada beban ganda bagi warga negara dalam membayar pajak sebagai kewajiban membayar premi asuransi sebagai kontribusi untuk mendapatkan pertanggungan dari jaminan sosial. Penelitian ini akan mengkaji: Pertama, bagaimana konsepsi negara kesejahteraan Indonesia; dan Kedua, bagaimana konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap upaya mewujudkan konsepsi negara kesejahteraan Indonesia.
KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA ASING DALAM MELAKUKAN PEMBIAYAAN SECARA LANGSUNG DI INDONESIA Mireza Fitriadi; Sinung Driyo Subanar
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.854 KB)

Abstract

AbstractThere are many ways of foreign investment in Indonesia, one of them is by financial institutions mechanism. Those mechanism are applied by the most popular method in the world, which is Venture Capital (VC) investment. Laws and regulations that exist in Indonesia only regulate foreign VC with Indonesian legal entity, and not regulating direct foreign VC. This research aims to determine the implementation of direct foreign VC investment in Indonesia. This research also aims to determine what institution is authorized to supervise the foreign direct venture capital investment. The research is a qualitative study with statutorial approach. We conduct the research by secondary data. The results of this study indicate that direct foreign VC investment is not the role of the Indonesia Financial Services Authority (OJK RI) to conduct supervision.IntisariTerdapat banyak cara dari investasi asing di Indonesia, salah satunya adalah dengan mekanisme lembaga keuangan. Mekanisme tersebut digunakan oleh cara investasi paling terkenal di dunia, yaitu investasi modal ventura (VC). Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hanya mengatur tentang VC asing dengan perusahaan Indonesia, dan tidak tentang VC asing. Penelitian ini pertujuan untuk mengetahui implementasi VC asing di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui institusi yang mengatur tentang VC asing. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini didapat dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VC asing bukanlah merupakan jurisdiksi pengawasan dari OJK RI.
ADOPSI KONSEP GATEKEEPER DALAM UNITED MODEL LEGISLATION ON MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORISM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Rahmat Dwi Putranto; Fachry Hasani Habib
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.556 KB)

Abstract

AbstractThis study concentrates on how a professional could be considered as assistant in conducting money laundering in the matter of cutting-off the nexus between the assets in money laundering and its owner, and its role in preventing money laundering. Commonly, it is known as a gatekeeper. It has been stated in model legislation on money laundering and financing of terrorism for civil law country but not in Law Number 8 of 2010 in Indonesia. After researching on the urgency and comparison in other States there are some reasons about why Indonesia should adopt gatekeeper concept. One of them isthe fact of the existence of gatekeeper in current money laundering cases. IntisariPenelitian ini berpusat pada bagaimana profesi seseorang dapat menjadi bagian dari pencucian uang  karena memutus aliran antara uang hasil pencucian uang dan pemiliknya dan juga keterlibatannya dalam pencegahan pencucian uang (gatekeeper). Ini telah diatur dalam model legislation on money laundering and financing of terrorism for civil law country tapi tidak dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Fakta menunjukan gatekeeper sudah ada dibeberapa kasus pencucian uang.
PERLINDUNGAN PETANI MELALUI KONSEP ASURANSI PERTANIAN PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI DESA ARGOREJO, KABUPATEN BANTUL Dandi Septian; Gabriel Cahya Anugerah
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.976 KB)

Abstract

AbstractAgriculture sector encompassing foodstuff, livestock, horticulture, plantation, fishery, and forestry, in 2003 takes up 46,3% of total labor. This sector will always be faced with high risk of uncertainty. Insurance on agriculture can be a solution to the unpredictable climate change, however this pilot project is not yet applied to many regions, including Yogyakarta. This study elaborates on the protection of agriculture business under the law, and the application to the Argorejo farmers union in Bantul. The result of the study shows that the insurance have a role as intended, which is to increase welfare, and this is generally not yet applied to Argorejo farmers union in Bantul.IntisariSektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pada tahun 2003 menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja. Kegiatan usaha disektor pertanian ini akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Asuransi untuk usaha tani dapat menjadi solusi untuk menanggulangi perubahan iklim yang sulit di prediksi. Namun, pilot project tersebut belum dilakukan ke banyak daerah, termasuk DIY. Penelitian ini membahas tentang perlindungan petani dalam hukum, dan pengaplikasian asuransi tersebut kepada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan asuransi pertanian dalam upaya melindungi petani sebagai bentuk pengalihan risiko berdasarkan UU P3 adalah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, dan hal ini secara umum belum dapat dipraktikan secara langsung pada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Bantul.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SERTA HASIL CETAKNYA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA Isma, Nur Laili; Koyimatun, Arima
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.893 KB)

Abstract

AbstractThis research studies on the strength of electronic documents and its printed copy as evidence in criminal proceedings. The questions presented are: How is the position of electronic evidences and documents, as well as its printed copies, in the evidentiary process of criminal proceedings? How is the strength of thosesaid documents in the evidentiary process? This research is a juridical normative research. The research shows that electronic evidences and documents as well as their printed copies can be categorized as expansion of letter evidences or directives based on Article 184 of KUHAP. Criminal procedural law does not have hierarchy of evidences, however such documents need to be duly considered. IntisariPenelitian ini membahas tentang kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen  elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana? Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat merupakan perluasan alat bukti surat maupun petunjuk berdasarkan 184 KUHAP. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Akan tetapi pada perkembangannya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dipertimbangkan dalam membuat terang suatu perkara pidana.

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)