<![CDATA[AbstractThis research involved collecting the required information from primary, secondary and tertiary sources, then followed by conducting empirical research which took place in related government insititutions. The study found that the Regulation of The Health Ministry of the Republic of Indonesia Number 28 of 2013 conflicts with Law Number 32 of 2009 on Broadcasting, also with P3SPS which is the code of broadcasting ethics issued by the Indonesian Broadcasting Commision. The supervision of Indonesia’s National Agency of Food and Drug Control of Yogyakarta city is considered weak due to lack of authority, so that difficult to ensure consumer protection. IntisariPenelitian meliputi penelusuran bahan hukum yang bersifat primer, sekunder maupun tersier kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan yang bertempat di beberapa institusi pemerintahan terkait. Hasil penelitian menunjukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2013 bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Penyiaran serta P3SPS sebagai kode etik penyiaran yang disusun oleh KPI. Pengawasan oleh BPOM di Yogyakarta dinilai lemah karena terbatasnya kewenangan, sehingga sulit menjamin perlindungan konsumen.]]>
Copyrights © 2014
