<![CDATA[AbstractUndang-Undang No. 11 Tahun 2012 leds to the completion of the criminal justice diversion. This study uses normative method by observing the enactment of Perma No. 4 tahun 2014 by collecting data through literature and informant interviews. With the enactment of Perma No. 4 tahun 2014 marks the completion of the creation of alternative juvenile justice through restorative justice approach although there are some obstacles in the implementation, both from within its own rules or from related stakeholders. Diversion can be run properly if all support aspects corresponded based on fundamentals of restorative justice system establishment. IntisariUndang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengarah pada penyelesaian peradilan pidana secara diversi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melihat kepada pemberlakuan Perma No. 4 tahun 2014 dengan melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara narasumber. Denganberlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 menandakan terciptanya alternatif penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif meskipun terdapat beberapa kelemahan di dalam pelaksanaannya, baik dari dalam peraturannya sendiri maupun dari para pihak terkait. Diversi dapat berjalan dengan baik apabila semua aspek penunjang/pendukung berkorespondensi sesuai dengan dasardasar pembentukan sistem keadilan restoratif.]]>
Copyrights © 2014
