cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 70 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum" : 70 Documents clear
PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Priska Feronica
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai perdagangan manusia menurut hukum internasional dan untuk mengetahui dan memahami peranan United Nations Office On Drugs And Crime dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Melalui berbagai konvensi dan protocol dalam Pengaturan hukum internasional seperti Protokol Palermo, menjadi landasan hukum utama dalam melawan perdagangan manusia. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ini, tetapi tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antar negara maupun lembaga yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi dalam upaya pemberantasan. 2. Dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memiliki peran penting dalam upaya global melawan perdagangan manusia. UNODC melalui berbagai program mendukung negara-negara dalam mengembangkan kebijakan, menyediakan pelatihan, dan menawarkan bantuan teknis untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan korban. Mereka juga memfasilitasi koordinasi internasional dan berbagi informasi. Kata Kunci : perdagangan manusia, UNODC
TINJAUAN YURIDIS TERTHADAP PENGAMBILAN PASIR DI PULAU KECIL DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOPR 23 TAHUN 2023 Angelita Veronika Tinggogoy
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap aktivitas pengambilan pasir di pulau-pulau kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023. Aktivitas pengambilan pasir di pulau kecil sering kali menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang mengatur tata cara dan persyaratan pengambilan pasir di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini serta implikasinya terhadap perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 berusaha mengatur keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Namun, implementasi dari peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.. Kata Kunci: PP Nomor 26 Tahun 2023, Sedimentasi Laut, Pulau Kecil
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KESALAHAN PEMBUATAN AKTA MENURUT UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 2014 Janniffer Finlandia Koampa
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap kesalahan dalam pembuatan akta dan untuk mengkaji dan menganalisa proses penyelesaian perkara kesalahan dalam pembuatan akta. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Notaris mempunyai tanggung jawab secara perdata dan administratif. Terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta lebih mengarah kepada tanggung jawab secara perdata dimana notaris bertanggung jawab secara perdata dengan penggantian ganti kerugian, jika kesalahan dalam akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait, jika tidak menimbulkan kerugian, maka kesalahan dalam akta tersebut dapat diperbaiki notaris dengan melakukan perbaikan atau pembuatan akta baru. 2. Bentuk dari pengaturan hukum pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan pembuatan akta dapat disimpulkan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 pembaruan dari UU No. 2 Tahun 2014 : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kata Kunci : notaris, kesalahanpembuatan akta
PRAKTIK ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Noviani Putri Ramadhani
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta praktek Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan kesimpulan yang didapatkan berupa: 1. Pengaturan Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi secara legal formal tidak ditemukan daam hukum positif yang berlaku. Akan tetai, Putusan Mahkamah yang bersifat ultra petita dapat ditemukan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi dan dilegitimasi oleh dalil ex aequo et bono sebagaimana tercantum pada bagian akhir pokok-pokok yang diminta (Petitum) dalam permohonan. 2. Praktik Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari beberapa putusan-putusan MK, pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan bahwa: Pertama, adanya kekosongan hukum sehingga menuntut Mahkamah untuk memutuskan melebihi dari apa yang diminta; Kedua, Peradilan MK berorientasi pada keadilan substantif sehingga tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat formal; dan Ketiga, Putusan MK bersifat erga omnes sehingga aspek kepentingan umum harus dikedepankan. Kata Kunci : Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Praktik Putusan Ultra Petita.
TANGGUNG JAWAB KEAMANAN DATA DIGITAL OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK Pricillia Alvionita Yusuf
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untukmengetahui dan mengkaji pengaturan terkaittanggung jawab keamanan data digital olehPenyelenggra Sistem Elektronik dan untukmengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawabkeamanan data digital oleh Penyelenggara SistemElektronik. Dengan menggunakan metodepenelitian yuridis, disimpulkan: 1. PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mencakupkewajiban penyelenggara untuk memastikansistem elektronik yang andal dan aman, sertatanggung jawab dalam pengoperasiannya, kecualidalam keadaan memaksa atau kesalahanpengguna. Selain itu, Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun2016 mengatur tentang perlindungan data pribadidalam sistem elektronik, termasuk kewajibanpenyelenggara untuk memiliki aturan internalperlindungan data dan memberikan notifikasi jikaterjadi kegagalan perlindungan data. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentangPerlindungan Data Pribadi menambahkan lapisanperlindungan hukum lebih lanjut, mengatur hakhak individu atas data pribadi mereka, sertakewajiban pengendali data. Penyelenggara sistemelektronik diwajibkan untuk mematuhi prinsipprinsip perlindungan data pribadi, termasukpengumpulan data yang spesifik dan terbatas,serta pemrosesan data yang akurat dan aman. 2.Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)diwajibkan memiliki aturan internal perlindungandata pribadi sebagai tindakan pencegahan untukmenghindari kegagalan perlindungan data pribadi.Data pribadi harus disimpan sesuai ketentuanperaturan yang mengatur jangka waktupenyimpanan data pribadi. Dalam hal terjadikebocoran data pribadi, PSE harusmemberitahukan pengguna dan lembagaperlindungan data dalam waktu 3x24 jam. Kata Kunci : keamanan data digital,penyelenggara sistem elektronik
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING ATM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK1 Angelica Gabriel; Dani R.Pinasang; Herlyanty Y. A. Bawole
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kejahatanskimming ATM berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta penegakan hukumterhadap kejahatan skimming ATM. Metode penelitian yang digunakan ialah jenispenelitian hukum normatif sehingga mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1.Pengaturan kejahatan Skimming Atm diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 46 ayat(2) UU ITE yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan caraapa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dan Setiap Orang yang memenuhi unsur Pasal 30 ayat (2)tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu,dalam kejahatan skimming Atm telah memenuhi unsur Turut Serta sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 KUHP. 2. Penegakan hukum terhadap kejahatan SkimmingAtm dapat diselesaikan dengan hukum acara pidana. Terdapat beberapa langkahyang dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum yang meliputipenyelidikan, penyidikan, penuntutuan, pemeriksaan sidang di pengadilan sertapelaksanaan putusan.KATA KUNCI : Penegakan Hukum, Kejahatan, Skimming ATM
PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Chardcia Adilla Bawotong
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status anak yang dilahirkan diluar perkawinan di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia semula hanya melindungi status hukum anak sah, yang didasarkan pada suatu perkawinan yang sah dengan segala hak yang melekat pada anak sah tersebut, sedangkan anak di luar nikah atau anak tidak sah hanya berhak mendapatkan perlindungan hukum keperdataan dari pihak ibunya atau keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, memberikan implikasi atas mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar nikah dalam memperoleh hak-hak keperdataan. Perubahan hukum di atas merupakan perlindungan hak anak luar kawin dan ibu kandung mencakup perlindungan hak yuridis anak luar kawin untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan perlindungan hukum akan hak-hak dari anak dan perlindungan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab nafkah untuk membesarkan anak luar kawin kepada ayah biologisnya. Begitupun hak untuk mendapat harta warisan tanpa ada diskriminasi. Kata Kunci : perlindungan anak yang lahir diluar perkawinan
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 9 TAHUN 2016 Stevano Eklesiano Aluy; Herlyanty Y. A. Bawole; Susan Lawotjo
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmembahas bagaimana bentuk pengelolaan airlimbah domestik berdasarkan peraturan daerahkota Manado dan untuk mengetahui danmembahas bagaimana pertanggungjawabanhukum semua pihak terkait dalam persoalan airlimbah domestik berdasarkan Peraturan DaerahKota Manado Nomor 9 Tahun 2016 tentangPengelolaan Air Limbah Domestik. Denganmenggunakan metode penelitian normatif, dapatditarik kesimpulan yaitu : 1. Bentuk pengelolaanair limbah domestik berdasarkan peraturan daerahkota Manado menggunakan Sistem PengelolaanAir Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL.Peraturan dan ketentuan dalam SistemPengelolaan Air Limbah (SPAL) mempunyaimekanisme yang diatur dengan sangat rinci dandetail sesuai dengan Peraturan Daerah KotaManado. Namun belum ada Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik di Kota Manado yangsesuai dengan peraturan dan ketentuan. 2. Dalampengelolaan air limbah domestik seperti yangdiatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado,pihak terkait dengan masalah air limbah domestikmempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawabmasing-masing. Namun dalampertanggungjawabannya terhadap tugasnya, parapihak terkait masih belum maksimal dalammenjalankan pengelolaan air limbah domestiksesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerahini.Kata Kunci : pengelolaan air limbah domestik,kota manado
KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT SUKU ADAT BATAK Devita Tri Stevany
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pembagian warisan menurut adat batak dan untuk mengetahui dan memahami kedudukan seorang ahli waris perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum adat batak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pewarisan adat Batak masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat dengan melihat sistem kekerabatan patrilineal yang dianut. Sistem patrineal dijelaskan sebagai sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menojol. Pembagian warisan yang dilakukan orang tua, memberikan perbandingan warisan antara perempuan dan laki-laki. Garis besarnya ialah yang akan mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orangtua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. 2. Kedudukan perempuan dalam adat Batak secara tradisional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Namun, dengan dikeluarkannya Yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018 menimbulkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai sehingga menyebabkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Lambat laun sistem pewarisan patriarki mulai terkikis, dan tidak sedikit juga yang sudah meninggalkan kebiasaan pewarisan ini. Kata Kunci : ahli waris perempuan, suku adat batak
TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS Muhammad Yusril Halid
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang E-Tilang menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan untuk memahami Penegakkan hukum E-Tilang pelanggar lalu lintas di jalan raya Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan PP No 80 tahun 2012 tentang Kendaraan Tata Bermotor Penindakan Cara Pemeriksaan di Jalan dan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. E Tilang didasarkan pada UU LLAJ dan PP 80/2012, yang mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Pasal 272 UU LLAJ menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Pemberian tilang dan mekanisme sidang serta pembayaran tilang serupa dengan tilang biasa. 2. Adanya pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh petugas kepolisian melalui upaya edukatif serta yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bertugas untuk melakukan penindakan ketika pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan terjadi. Kata Kunci : tilang elektronik, ETLE

Page 4 of 7 | Total Record : 70

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue