Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Governance

jog
Website

Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ISSN : 2528276X EISSN : 25986465 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Journal of Governance (JOG) is published by the Faculty of Social and Political Science Universitas Sultan Ageng Tirtayasa collaborate with KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia) for reviewer, its main aim to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. JOG provides high-quality studies outcomes and a new thoughts for academic practitioners, researchers, and publics to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in June and December. JOG invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Volume 3, Issue 1: (2018) June" : 6 Documents clear

POTRET REPRESENTASI PENGELOLAAN GOA PINDUL (Studi Representasi Pokdarwis Karya Wisata Tahun 2014) HENDRAWAN TONI
Journal of Governance Volume 3, Issue 1: (2018) June
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: This paper aims to discuss how the representation model conducted by Tourism Awareness Group (Pokdarwis) Karya Wisata as one of the groups that manage Pindul Cave tourism object. As it is known, until 2013, the management of Pindul Cave tourism object has caused a conflict because it was monopolized by three Pokdarwis who have stood first. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data used in this research are the primary data obtained through interviews to some informants and secondary data obtained from several related parties. This research shows that what has been done by Pokdarwis Karya Wisata has shown its function as an agent of representative of Karang Mojo and Grogol society. This research also concludes that the representation model presented by Pokdarwis Karya Wisata can be categorized as a model of substantive representation (acting for), in which they have represented the concerns of Karang Mojo and Grogol society who were not involved in the management of Pindul Cave tourist object.Keywords: conflict; pindul cave; pokdarwis karya wisat; substantive representation.Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana model representasi yang dipraktekkan oleh Pokdarwis Karya Wisata sebagai salah satu kelompok yang mengelola objek wisata Goa Pindul. Sebagaimana diketahui, sampai tahun 2013, pengelolaan Goa Pindul telah menimbulkan konflik karena hanya dimonopoli oleh tiga Pokdarwis yang berdiri lebih awal. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara beberapa informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa pihak terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Karya Wisata telah memperlihatkan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat Karang Mojo dan Grogol. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa model representasi yang dipraktekkan oleh Pokdarwis Karya Wisata dalam upayanya mewakili kepentingan masyarakat Karang Mojo dan Grogol dapat dikategorikan sebagai model representasi substantif (acting for).Kata kunci: konflik; goa pindul; pokdarwis karya wisata; representasi substantif.

Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Rahmad Hidayat
Journal of Governance Volume 3, Issue 1: (2018) June
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract : This paper tries to explore the practice of residential segregation in a village and its impact on the villagers’ comprehension about the concept of citizenship. The process of separating the residential location of a group who came from Bali with other groups in the village of Oi Bura of Tambora sub-district in Bima district reflects the immortal existing of colonial legacies in the form of ethnic and religious residential segregation. As a result, these practices have triggered the emergence of social distance among social groups and then hurt the principle of social inclusion or social solidarity as major dimensions of citizenship.Keywords: villagers; intersubjectivity; residential segregation; colonial legacy; production-based social structure; citizenship.Abstrak : Tulisan ini hendak mengungkap praktek segregasi residensial di sebuah desa dan dampaknya terhadap pemahaman warga desa tentang konsep kewarganegaraan. Proses pemisahan lokasi pemukiman sekelompok orang yang berasal dari Bali dengan kelompok lainnya di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima mencerminkan keberlangsungan abadi warisan-warisan kolonial dalam bentuk segregasi residensial etnis dan agama sekaligus. Imbasnya, praktek tersebut telah memicu kemunculan jarak sosial antarkelompok masyarakat dan mencederai prinsip inklusi sosial atau solidaritas sosial yang menjadi dimensi utama kewarganegaraan.Kata kunci: warga desa; intersubyektivitas; segregasi residensial; warisan kolonial; struktur sosial berbasis produksi; kewarganegaraan.

Patronase Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018 Leo Agustino; Sayed Fahrul
Journal of Governance Volume 3, Issue 1: (2018) June
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: The recruitment of the member of Electoral Independent Commissionaire (KIP) of Aceh Barat Daya (Abdya) District from the period of 2013-2018 which is conducted by legislative (DPRK) Abdya shown the relation and interaction of power with the executive. One of the case is the dismissed of Muhammad Jakfar as the member of the Electoral Independent Commissionaire of the period 2013-2014 permanently in 2016 because of being involved the Aceh Party officials of the period 2011-2015. The election of Muhammad Jakfar at that time as the KIP’s member of the period 2013-2018 is interesting to study in the perspective of patronage. For that reason, the theory used in this study is theory of patronage. This research is used a qualitative descriptive approach method, which is construct the reality and process interactively. The findings of this research have shown the local head electoral (Pilkada) 2012 has drive the patronage in the recruitment of the member of KIP of Aceh Barat Daya district of the period of 2013-2018.Keywords: Aceh Barat daya (Abdya); Member of KIP; Patronage Abstrak: Rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya menunjukkan adanya relasi dan interaksi kekuasaan dengan lembaga eksekutif. Salah satunya adalah kasus pemberhentian Muhammad Jakfar oleh DKPP sebagai anggota KIP karena terlibat kepengurusan Partai Aceh Periode 2011-2015. Terpilihnya Muhammad Jakfar saat itu sebagai anggota KIP Aceh Barat Daya periode 2013-2018 menarik untuk dikaji dalam perspektif patronase. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori patronage. Kajian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengonstruksikan realitas dan proses secara interaktif. Dari hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa Pilkada Abdya tahun 2012 telah membuka ruang terjadinya patronase dalam rekrutmen anggota KIP Abdya periode 2013-2018.Kata kunci: Aceh Barat Daya (Abdya); Anggota KIP; Patronase.

Memotret E-Procurement dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia Budi Chrismanto Sirait
Journal of Governance Volume 3, Issue 1: (2018) June
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: This study intends to reveal the advantages as well as the weaknesses of the implementation of the concept of good governance in changing the workings of the bureaucracy as a public servant and the lack of bureaucratic ability to involve the community through public consultation. The method used is qualitative with descriptive-analytical methodology, which aims to describe, record, analyze, and interpret the conditions that occur about concepts such as bureaucracy as an extension of the state in exercising its authority, and governance as a basic guide in the management of public sectors which was done in this period was used to limit the process of mutual bonding between the community and the regional government bureaucracy. The results and findings of this paper are in the form of literature review based on the study of the implementation of e-procurement that has been done in several local governments in Indonesia, namely the emergence of the concept of governance, which mengintroduksikan the idea of ending the state domination in managing public life, it can be read as an effort from the countries superpower to perfect the ideology of liberal democracy that has been widely embraced by developing countries including Indonesia.Keywords: Governance, E-Procurement, Bureaucracy and Public Policy. Abstrak: Studi ini bermaksud untuk mengungkap kelebihan sekaligus kelemahan dari implementasi konsep good governance dalam merubah cara kerja birokrasi sebagai pelayan masyarakat dan lemahnya kemampuan birokrasi untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metodologi deskriptif-analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi mengenai konsep-konsep seperti birokrasi sebagai perpanjangan tangan negara dalam melakukan otoritasnya, dan governance sebagai panduan dasar dalam pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan pada masa ini ternyata dipergunakan sebatas untuk mendetailkan proses terjalinnya ikatan timbal-balik antara masyarakat dengan birokrasi pemerintahan daerah. Hasil dan temuan dari tulisan ini adalah berupa literature review berdasarkan kajian dari penerapan e-procurement yang telah dilakukan di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia yaitu munculnya konsep governance yang mengintroduksikan ide diakhirinya dominasi negara dalam mengelola kehidupan publik. Hal tersebut merupakan upaya ideologi demokrasi liberal yang mulai banyak dianut oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.Kata Kunci: Governance, E-Procurement, Birokrasi dan Kebijakan Publik.

BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris Dodi Faedlulloh
Journal of Governance Volume 3, Issue 1: (2018) June
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: BUMDes was established to move and accelerate rural economy. It aims to put together all the rural resources under the management of villagers itself in order to increase rural real income and reach self-sustainability. And yet, BUMDes which originally designed as a spearhead of rural economy mostly become inactive and underdeveloped due to the lack of public participation. BUMDes need to learn from the failures of practices of the previous rural economic institutions. Policy architecture that rests on top-down management has been proven impotent in rising rural economy. Instead, it becomes a new medium of capitalization for some rural elites over its resources. To be able to achieve sustainability and autonomy it will take material requirement in term of participation which supported by ownership. Rural people/villagers are entitled to own their rural resources. Therefore, building BUMDes needs to consider a widened ownership. This purpose can be institutionalized by building BUMDes inclusively. By adapting cooperatives model, villagers or rural people will be able to become member or owner of BUMDes.Keywords : BUMDes, Rural area, Cooperative, Public ParticipationAbstrak: BUMDes dibangun dengan tujuan untuk menggerakan dan mengakselerasi perekenomian desa. Harapannya segala sumber daya yang dimiliki desa bisa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa mandiri. Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati sebelum berkembang karena minimnya partisipasi warga. BUMDes perlu belajar dari gagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya. Arsitektur kebijakan yang berpola top-down terbukti tidak mampu meningkatkan ekonomi desa. Justru malah menjadi medan kapitalisasi elite desa atas sumber daya yang dimilki desa. Untuk menuju kemandirian, perlu syarat material berupa partisipasi yang ditopang oleh kepemilikan. Warga desa memiliki hak untuk menjadi pemilik atas sumber daya desanya. Oleh karenanya membangun BUMDes perlu mempertimbangkan kepemilikan yang diperluas. Maka tujuan tersebut bisa dilembagakan dengan langkah membangun BUMDes secara inklusif. Mengadaptasi model koperasi, warga desa bisa menjadi member/pemilik dari BUMDes.Kata Kunci: BUMDes, Desa, Koperasi, Partisipasi Warga

Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Hanantyo Sri Nugroho
Journal of Governance Volume 3, Issue 1: (2018) June
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: The village is an autonomous region and existed before the state was formed. This is because the village has a self-governing community, where the right to manage and take care of himself. That is, the village has become a socio-political entity of its own. However, rural government institutions that have formed marginalized. The consequence is the loss of the village administration space to organize themselves. By using the character of qualitative research, this study tries to make sense of the importance of strengthening rural government institutions after the statute of the village. The results showed the openness of space owned by the village government prioritize economic development, while strengthening rural government institutions are still marginalized. Keywords: Institutional village administration; self-governing communityAbstrak: Desa merupakan wilayah yang otonom dan ada sebelum negara terbentuk. Hal ini dikarenakan desa memiliki self-governing community, dimana berhak mengatur maupun mengurus dirinya. Artinya, desa telah menjadi suatu entitas sosial-politik tersendiri. Namun, kelembagaan pemerintahan desa yang telah terbentuk mulai terpinggirkan. Konsekuensinya adalah hilangnya ruang pemerintahan desa untuk mengatur dirinya. Dengan menggunakan penelitian bersifat kualitatif, penelitian ini mencoba menalar pentingnya penguatan kelembagaan pemerintahan desa setelah adanya undang-undang desa. Hasil penelitian menunjukkan keterbukaan ruang yang dimiliki pemerintah desa mendahulukan pembangunan ekonomi, sedangkan penguatan kelembagaan pemerintahan desa masih terpinggirkan.Kata kunci: Kelembagaan pemerintahan desa; self-governing community

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Volume 10 Issue 3: (2025) Volume 10 Issue 2: (2025) Volume 10 Issue 1: (2025) Volume 9 Issue 4: (2024) Volume 9 Issue 3: (2024) Volume 9 Issue 2: (2024) Volume 9 Issue 1: (2024) Volume 8 Issue 4: (2023) Volume 8 Issue 3: (2023) Volume 8 Issue 2: (2023) Volume 8 Issue 1: (2023) Volume 7 Issue 4: (2022) Volume 7 Issue 3: (2022) Volume 7 Issue 2: (2022) Volume 7 Issue 1: (2022) Volume 6 Issue 2: (2021) December Volume 6, Issue 1 : (2021) June Volume 5, Issue 1: (2020) June Volume 5 Issue 2 Volume 4, Issue 2: (2019) December Volume 4, Issue 1: (2019) June Volume 3, Issue 2: (2018) December Volume 3, Issue 1: (2018) June Volume 2, Issue 2: (2017) December Volume 2, Issue 1: (2017) June Volume 1, Issue 1: (2016) December More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. serang,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. serang, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. serang,

Banten

INDONESIA