Garuda - Garba Rujukan Digital

Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama ) Syarief Husien; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2533

ABSTRAKPenelitian dengan judul ”Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )”Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum yang terkait dengan masalah yang di teliti.Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya : (1) Formulasi hukum kewarisan islam dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (a) Formulasi hukum kewarisan Islam dalam fiqih pada al quran dan al hadist yaitu : Al quran, QS. An-nisa (4): 7, QS. An-nisa (4): 11, QS. An-nisa (4): 12, QS. An-nisa (4): 33, QS. An-nisa (4): 176, QS. Al-anfal (8): 75, dan Hadist Rasulullah SAW (b) Formulasi hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193.(2) Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di banding dengan kewarisan dalam fiqih yaitu banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia masa sekarang, maka banyak bentuk-bentuk hukum kewarisan yang belum tertuang dalam fiqh konvensional (fiqh al-mawarits), namun hal itu telah termuat dan terkodifikasikan dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam, antara lain: pasal 171 tentang harta bersama, pasal 177 tentang pembagian ayah secara `ashabah, pasal 209 yang menyatakan bahwa ayah angkat dan anak angkat menerima warisan, dan bila mereka tidak menerima wasiat, maka berhak menerima wasiat wajibah dan Kopilasi Hukum Islam pun mengakui harta gono-gini padahal fiqh tidak mengakui; (3) Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam praktek putusan pengadilan agama di Indonesia hal ini tidak lepas dari Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggla 10 Juni 1991, sehingga perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan sehingga dapat dijadikan pengadilan agama sebagai “pedoman” dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agaman dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya adalah tergantung sepenuhnya dari para Hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka masing-masing sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan cara demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam kompilasi, akan tetapi justru mempunya peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya..Kata kunci : Hukum waris Islam, hukum Kewarisan, Kompilasi Hukum Islam ABSTRACTThe research entitled "The Law of Inheritance of Islam in Indonesia (Study of Legal Development of Inheritance in Compilation of Islamic Law and Practice in Religious Courts)" This research uses normative juridical approach, in collecting data more emphasized on primary source material, in the form of legislation, - the rule of law and the theory of jurisprudence associated with the problem in the perusal.Based on these methods, the research produces basically: (1) Formulation of Islamic inheritance law in fiqh and Compilation of Islamic Law (a) Formulation of Islamic inheritance law in fiqih on al quran and al-hadist namely: Al Quran, QS. An-nisa (4): 7, QS. An-nisa (4): 11, QS. An-nisa (4): 12, QS. An-nisa (4): 33, QS. An-nisa (4): 176, QS. Al-anfal (8): 75, and Hadith Rasulullah SAW (b) The formulation of Islamic inheritance law in the Compilation of Islamic Law is set in Articles 171 to 193. (2) The development of Islamic inheritance law in the Compilation of Islamic Law in appeal to inheritance in fiqih which includes many elements of customary law and the interests that are needed by Indonesian society today, so many forms of inheritance law that has not been contained in the conventional fiqh (fiqh al-mawarits), but it has been contained and codified in the law of inheritance The Compilation of Islamic Law, among others: article 171 on common property, article 177 on the division of fathers asabah, article 209 which states that foster and adopted sons receive inheritance, and if they do not receive a will, it is entitled to a mandatory and compulsory law Islam also recognizes the property gono-gini fiqh although do not recognize; (3) The development of Islamic inheritance law in the practice of religious court ruling in Indonesia is not separated from the Compilation of Islamic Law is the Presidential Instruction. 1 In 1991 on 10 June 1991, so that marriage, inheritance and endowments for the followers of Islam have been established so that it can be used as religious courts as a "guide" in the sense that a guide for the judges of the Religious Court in deciding and settling the case, depends entirely from the Judges intended to put it in their respective decisions so that this compilation will materialize and have a firm meaning and foundation in the jurisprudence of the Religious Courts. In this way, the Religious Judiciary is not only obliged to apply the provisions outlined in the compilation, but it has a greater role to develop and at the same time complete it through the jurisprudence it makes.Keywords: Islamic inheritance law, law of Inheritance, Compilation of Islamic Law

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Notaris Di Busan Auto Finance Rembang Magmun Migfar; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2550

ABSTRAKDalam memberikan kredit, Perusahaan Pembiayaan wajib mempunyai keyakinan didasarkan pada unsur perinsip kehati-hatian biasa di kenal dengan 5C, yaitu terdiri dari character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economic (kondisi ekonomi).Di dalam penelitian penulis membuat rumusan masalahanuntuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam pembutan akta jaminan fidusia pada Notaris dan penyelesaian sengketanya apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis oleh pihak PT. Bussan auto Finance (BAF) Rembang.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya teremasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di PT. BAF Rembang. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan kualitatif analitis.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dalam perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur saling mengikatkan diri, debitur harus membaca dan memahami surat perjanjian pembiayaan, sebelum melakukan kesepakatan sengan Leasing, setelah menandatangi perjanjian pembiayaan, debitur harus memenuhi kewajiban membayar angsuran secara tepat waktu sesuai dengan besaran dan tanggal yang telah disepakati, kemudian timbulah hak dan kewajiban supaya jangan sampai ada konflik atau kesalah pahaman yang bias merugikan debitur dikemudian hari.Dalam hal benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga berlaku asas drot de suite, kreditur tetap dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut di tangan siapaun benda tersebut berada. Pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada pihak ketiga dan seterusnya tidak menghalangi hak kreditur untuk tetap mengeksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Memang dalam peneyelesain sengketa benda jamian fidusia di PT BAF Rembang masih mengedepankan cara musyawarah dahulu akan tetapi jika PT BAF Rembang berpedoman pada POJK No.29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan perlu adanya pendampingan dai pihak kepolisian maka akan sangat mudah dan mungkin untuk mengatasi debitur yang nakal.Kata kunci : Debitur, Kreditur, Eksekusi Benda Jaminan Fidusia. ABSTRACTIn granting credit, a Financing Company must have confidence based on the usual principle of prudence known as 5C, which consists of character, capability, capital, collateral and condition of economic ( economic conditions). In the study the authors make the formulation of the problem to know the responsibility of the parties in the fiduciary guarantee certificate pembutan notary and settlement of disputes if the debtor divert the fiduciary guarantee object without written approval by the PT. Bussan auto Finance (BAF) Rembang.Penelitian is a descriptive study and when viewed from its purpose including research empirical law. Research location at PT. BAF Rembang. Types of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques used are through literature research and interviews. Analytical data use qualitative analytical.Based on the results of the research can be known in the financing agreement between the creditor and the debtor bind each other, the debtor must read and understand the letter of financing agreement, before making leasing agreement, after signing the financing agreement, the debtor must meet the obligation to pay installments in a timely manner in accordance with the amount and date which has been agreed, then arise rights and obligations so that there will be no conflicts or misunderstandings that bias detrimental to the debtor in the future. In the event that the collateral object becomes the object of fiduciary guarantee transferred to a third party applies the principle of drot de suite, the lender can still execute the guarantee object in the hands of whoever the object is located. The transfer of objects which become the object of fiduciary collateral to a third party and so on shall not preclude the right of the creditor to keep executing the fiduciary assurance object. Indeed, in peneyelesain dispute fiduciary jamian objects in PT BAF Rembang still put forward the first musyawarah way but if PT BAF Rembang based on POJK No.29 / POJK.05 / 2014 About the Implementation of Financing Company Business and the need for assistance from the police then it will be very easy and possibly to deal with naughty debtors.Keywords: Debtor, Creditors, Execution of Fiduciary Guarantee Items.

Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan Rita Permanasari; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2528

ABSTRAKKetentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 49/PUU–X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN membuat notaris seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan notaris dapat memahami kedudukan notaris sesuai UUJN.Berangkat dari pemikiran inilah kewajiban ingkar notaris masih tetap dipertahankan oleh pembuat undang-undang dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 yang merupakan konfigurasi kekuatan perlindungan terhadap profesi dan jabatan notaris dari sisi politik.Kata Kunci : Jabatan Notaris, Hak Ingkar, Perlindungan Hukum.ABSTRACTThe provisions of Article 4 and Article 16 paragraph (1) sub-paragraph f of the Notary's Office Law require a notary to maintain the confidentiality of all matters concerning the deeds it has made and all the information obtained for the deed in accordance with the oath of pledge of office except the law otherwise. The possibility of breach of such obligation under Article 16 paragraph (11) of Notary Law Regulation, a notary public may be subject to sanctions in the form of oral reprimands until dismissal with disrespect. Moreover, with the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia with the number : 49 /PUU-X/2012 deciding to have canceled or terminated the authority of the Regional Supervisory Board (MPD) listed in Article 66 paragraph (1) UUJN made a notary as if there was no legal protection for a notary in performing duties. The Indonesian Notary Bond (INI) should endeavor to undertake the role of guidance and protection to increase the knowledge, abilities and skills of the notaries. Likewise establish relationships with other law enforcers, so that other law enforcement who has relationship with the notary can understand the position of notary under the UUJN.Departing from this thought the obligation of notarization is still maintained by the lawmakers in the revision of the Law Regulation of Position Notary on Year 2014 which is the configuration of the strength of the protection of the profession and the notary's position from the political side.Keyword : Position of Notary, Right of Remedy, Legal Protection.

Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Di Kabupaten Grobogan Ariel Doni Dharmawan; Maryanto Maryanto
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2545

ABSTRAKKekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal musnahnya objek Hak Tanggungan karena bencana alam di Kabupaten Grobogan menjadi menarik untuk dibahas penulis, karena menimbulkan dampak bagi pihak kreditur. Dimana kreditur kehilangan objek atau benda jaminan yang sedang dibebani hak tanggungan. Dalam hal ini debitur tidak dapat disalahkan karena musnahnya objek atau benda yang dibebani hak tanggungan musnah oleh bencana alam, karena kapan terjadi dan dimana terjadinya bencana tidak dapat diduga dan diluar kekuasaan para pihak, hal ini merupakan keadaan memaksa atau overmacht/ forje majeur. Sehingga penulis merumuskan beberapa permasalahan, yang pertama adalah bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan dalam hal musnahnya objek hak tanggungan karena bencana alam, lalu permasalahan yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak tanggungan yang musnah karena bencana alam.Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (socio legal research) yang berarti mengidentifikasi suatu persoalan hukum dari sudut pandang sosial. Untuk menjawab permasalahan seputar hukum perdata terkait tentang Hak Tanggungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pertama didapatkan bahwa kekuatan sertifikat hak tanggungan hapus apabila objek hak tanggungan telah musnah oleh bencana alam walaupun hal ini merupakan keadaan yang tidak disengaja dan di luar kekuasaan para pihak. Permasalahan kedua bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan, di dapatkan melalui prosedur pemberian kredit oleh pihak kreditur/ pemegang hak tanggungan, dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga pihak kreditur dapat memperkecil resiko debitur cidera janji/ lalai/ wanprestasi. Adanya formulir syarat umum yang diberi stempel Notaris atau PPAT dibaca dan apabila disetujui oleh debitur, tanda tangan diatas materai. Kemudian, adanya prosedur penerbitan akta hak tanggungan baik itu SKMHT maupun APHT hingga pendaftaran sertifikat hak tanggungan di BPN hal ini untuk mendapatkan kekuatan hukum secara otentik dan mutlak sehingga apabila terjadi sesuatu dapat ditangani berdasarkan dasar hukum dan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak.Kata kunci :Sertifikat Hak Tanggungan, Objek Hak Tanggungan, Bencana Alam ABSTRACTThe Legal Strength of the Certificate of Mortgage Right in the event of the disappearance of the object of Mortality Right due to natural disaster in Grobogan district becomes interesting to be discussed by the author, because it has an impact for the creditor. Where a creditor loses an object or collateral item that is being burdened with a mortgage. in this case the debtor can’tbe blamed for the disappearance of objects or objects burdened by the mortgage is destroyed by natural disasters, because when and where the occurrence of disasters can’t be expected and beyond the power of the parties, this is a state of coercion or overmacht / forjemajeur. So the authors formulate some problems, the first is how the legal power of dependent certificates in the event of loss of mortgage objects due to natural disasters, then the second problem is how the legal protection of the dependent certificate holder who destroyed by natural disasters.In writing this thesis, the author uses the approach method used in this study is sociological juridical method (socio legal research) which means identifying a legal issue from a social point of view. which is a scientific research that has a function to answer the problems surrounding civil law. In the results, the first problem can be concluded that the strength of the mortgage certificate is deleted if the object of mortgage rights has been destroyed by natural disasters even though this is an unintentional situation and outside the power of the parties. In second case, it can be concluded that the legal protection of the mortgage holders is obtained through credit lending procedure by the creditor / holder of mortgage, by implementing the prudential principle so that the creditor can minimize the risk of the default / negligent debtor. The existence of a general terms form to be readed, and stamped by Notary or PPAT and signature by the debtor. Then, the procedure of SKMHT or APHT until registration of certificate of mortgage right in BPN.Keywords: Certificate of Mortgage Right, Object of Mortgage Rights, Natural Disaster

Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan (Studi di Wilayah KerjaNotarisKabupaten Kendal) Romanda Arif Kurnia; Umar Ma’ruf
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2618

ABSTRAKTugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan perlu dipahami secara berbeda agar tidak menimbulkan kerancuan. Pertanyaan yang timbul dari problem ini adalah: Bagaimana implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan?Apa kelemahan-kelemahan dalam implementasi tugas dan wewenang Notaris dalam pembuatan Akta yang berkaitan dengan pertanahan ? Bagaimana solusi implementasi tugas dan wewenang Notaris dalam pembuatan Akta yang berakitan dengan pertanahan ?Metode pendekatan menggunakan sosio legal research.Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.Permasalahan di analisis dengan teori kepastian hukum dan teori kewenangan: Pertama,Implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahandipahami secara berbeda, karena; (1) Mengacu Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN 2014, maka Notaris secara otomatis adalah pejabat yang berwenang membuat akta tanah. Namun kenyataan di lapangan, Notaris tidak secara otomatis dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (2) Pada praktik di lapangan, Notaris dapat diangkat menjadi PPAT setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan lulus yang diselenggarakan oleh BPN.Akan tetapi bahwa dalam hal Notaris membuat akta – akta yang berkaitan dengan pertanahan yang bukan merupakan kewajiban PPAT.Kedua, Kelemahan implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan adalah: (a) Konsep ideal implementasi tugas dan kewenangan Notaris menurut UUJN 2014 yaitu seorang Notaris sekaligus PPAT; (2) Praktik implementasi tugas dan kewenagan Notaris di lapangan berbeda dengan UUJN 2014, karena Notaris diangkat menjadi PPAT setelah harus mengikuti pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan lulus yang diselenggarakan oleh BPN. Ketiga solusi terkait dengan perbedaan implementasi tugas dan kewenangan Notaris antara yang ideal seperti UUJN 2014 dengan praktik di lapangan, yaitu: (a)Pemerintah melakukan revisi UUJN 2014 atau membuat Peraturan Pengganti Undang Undang.Kata Kunci : Notaris, Akta Pertanahan.ABSTRACTThe duties and authorities of Notary in making deed related to land shall be understood differently so as not to cause confusion. Questions arising from this problem are: How is the implementation of the task and authority of Notary in making deed related to land? What are the weaknesses in the implementation of the duties and authorities of Notary in making the deed related to land? How is the implementation solution of duties and authority of Notary in the making of Deed that is in assembly with land?The approach method uses socio legal. The data used are primary and secondary data. Methods of data collection using interviews and literature study. Methods of data analysis using qualitative analysis.Problems in the analysis with the theory of legal certainty and theories of authority: First, the implementation of duties and authorities of Notaries in making deed related to land is understood differently, because; (1) Referring to Article 15 paragraph (2) letter (f) of UUJN 2014, the Notary is automatically authorized to make the land deed. However, the facts in the field, Notary can not automatically become Land Acquisition Official (PPAT). (2) In practice in the field, Notary can be appointed to PPAT after attending the education and training and graduated from BPN. However, in the case that a Notary public makes deed - deed related to land which is not an obligation of PPAT. Second, the weakness of the implementation of duty and authority of Notary in making deed related to land are: (a) Ideal concept of implementation of duty and authority of Notary pursuant to UUJN 2014 that is a Notary as well as PPAT; (2) Practice of duties implementation and authority of Notary in the field is different from UUJN 2014, since Notary is appointed to PPAT after having to attend education and training and passed the event held by BPN; and Third solutions related to differences in the implementation of duties and authorities of Notary between the ideal such as UUJN 2014 with practice in the field, namely: (a) The Government revised the UUJN 2014 or made a Law Enforcement Rules.Keywords: Notary, Land deed.

Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman Didit Wardio; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2540

ABSTRAKHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman mengacu pada Pasal 1 ayat 5 Permen nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Kegiatan preventif meliputi kewenangan yang bersifat administratif, sedangkan yang bersifat kuratif adalah kegiatan tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan kode etik. Hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman yang bersifat intern meliputi: anggaran yang minim,sarana penunjang yang terbatas dan kesibukan masing-masing pengurus. lalu yang bersifat ekstern adalah jumlah notaris yang banyak sejumlah 180 notaris, protokol notaris yang tidak tertata rapi, paradigma yang keliru oleh Notaris tentang jabatan notaris sebagai pengusaha akta. Solusi dengan menambah anggaran melengkapi sarana prasarana, sosialisasi, seminar dan rapatSaran kepada MPD untuk meningkatkan pengawasan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan dan dijalankan dengan benar dan tegas.Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Notaris, PengawasanABSTRACTThe results of this study indicate that The implementation of supervisory duties of a notary by the Regional Supervisory Board of Sleman Regency refers to Article 1 paragraph 5 of Candidate number M.02.PR.08.10 in 2004 that supervision as activities that are preventive and curative. Preventive activities include administrative authority, while curative is an activity of taking action against alleged violations committed by notary to UUJN and code of ethics. 2. Obstacles and solutions for the implementation of supervisory duties of notary public by the Regional Supervisory Board of Sleman Regency that are internal include: minimal budget, limited supporting facilities and busyness of each board. then the extern is the number of notaries that many a number of 180 notaries, notary protocols that are not neatly arranged, a paradigm that is not mistaken by notaries about the notary's position as a businessman deed. Solutions by adding budget to equip infrastructure, socialization, seminars and meetingsSuggestion to MPD to increase oversight of Notary by conducting routine inspection regularly and discipline. The granting of sanctions to a notary must be applied and executed correctly and decisivelyKeywords: Regional Supervisory Board, Notary Public, Supervision

Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Chintya Agnisya Putri; Farris Nur Sanjaya; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2611

ABSTRAKTujuan Penelitian ini 1.) Untuk mengkaji prosedur pengecekan sertipikat terhadap pencegahan sengketa tanah dalam peralihan hak atas tanah 2.) Untuk mengkaji efektivitas pengecekan sertipikat terhadap pencegahan sengketa tanah dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan jenis sumber data seperti data sekunder,data primer,dan data tersier. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: 1.) Prosedur pengecekan sertipikat hak atas tanah yaitu dengan menyerahkan sertipikat asli disertai data pendukung berupa identitas pemegang hak atas tanah, dan apabila dikuasakan kepada pihak lain, harus dilengkapi dengan surat kuasa yang dilegalisir oleh pejabat berwenang (Lurah / Camat / Notaris / PPAT). 2.) Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah dan mutlak dilakukan dalam mencegah sengketa pertanahan. Secara umum pengecekan sertipikat telah efektif dalam mencegah sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan menjadi suatu hal yang mutlak sebelum dilakukan peralihan hak atas tanah. Adapun masih terdapat celah dimana pengecekan tidak sempurna memberikan jaminan kepastian hukum terhadap data yuridis maupun data fisik sertipikat,akan tetapi melihat rasio perbandingan kasus yang ditimbulkan karena kesalahan administrasi pada pencatatan sita jaminan pada buku tanah yang sangat jarang terjadi dibandingkan keseluruhan proses peralihan hak yang diproses di Kantor Pertanahan Kota Makassar.KATA KUNCI : Pengecekan Sertipikat , Sertipikat , Peralihan Hak Atas Tanah. ABSTRACTObjectives of this study 1.) To examine the procedure of checking the certificate on the prevention of land disputes in the transfer of land rights 2.) To examine the effectiveness of certification checks on the prevention of land disputes in the transfer of land rights. This research uses empirical juridical approach method by using data source type such as secondary data, primary data, and tertiary data. Based on the result of data analysis, it is concluded that: 1.) Procedure of checking of certificate of land right that is by submitting original certificate accompanied by supporting data in the form of identity of holder of land rights and, if authorized to other party, must be completed with power of attorney legalized by authorized officer / Sub-district / Notary / PPAT). 2.) Checks are made to match physical data and juridical data stored in registration maps, land lists, measuring letters and land books and are absolutely essential in preventing land disputes. In general, certification checks have been effective in preventing land disputes at the Makassar Land Affairs Office and becoming an absolute matter prior to the transfer of land rights. There is still a gap where imperfect checks provide legal certainty for juridical data and physical data of the certificate, but see the ratio of cases caused by administrative error in the confiscation of confiscation records on the land book that is very rare compared to the whole process of transfer of rights processed in Land Office of Makassar City.KEYWORDS: Checking the Certificate, Certificate, Transfer of Land Rights.

Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara Dessy Andiyaningsih; Umar Ma’ruf
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2535

ABSTRAKPenelitian dengan judul “Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan di Kabupaten Banjarnegara” bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terjadi pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan di Banjarnegara, peran Notaris dan PPAT dalam proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan dan bagaimanakah solusinya di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analistis, data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data akan dilakukan melalui : studi kepustakaan , wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya dalam penulisan hanya berisi uraian uraian dan tidak menggunakan data statistik.Informasi narasumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan dipilih yang berkualitas, yang kemudian disajikan secara deskriptif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebab Terjadi pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan di Banjarnegara, karena karena penambahan modal dengan kenaikan plafond karena Peralihan pemegang hak tanggungan, Terjadi karena undang-undang, karena peralihan pemberi hak tanggungan. Peran Notaris dan PPAT terkait dengan proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara adalah, membuat akta otentik, Akta otentik dalam pelaksanaan peralihan jaminan Hak Tanggungan adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pembuatan akta APHT harus dibuat oleh Notaris dan PPAT. Hal ini sebagai bentuk dari asas spesialitas dari Hak Tanggungan, Melakukan legalisasi perjanjian kredit, melakukan pengikatan perjanjian, membuat surat kuasa, melakukan pengarsipan untuk menjaga kerahasiaan klien, membantu para pihak dalam melakukan perbuatan hukum dan membantu pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pendaftaran tanah.Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan dan solusinya di Kabupaten Banjarnegara adalah hambatan sebelum terjadinya pengikatan, hambatan yang dihadapi Notaris saat terjadinya pengikatan, hambatan yang dihadapai Notaris setelah terjadinya pengikatan, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peralihan jaminan Hak Tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru adalah da hambatan terjadi BPN. Adapun solusi yang memungkinkan dilakukan terhadap hambatan-hambatan tersebut adalah; memberikan pemahaman kepada pihak bank agar berkas yang sudah diserahkan kepada notaris benar-benar telah disetujui oleh pihak calon debitur baik bunga maupun biaya administrasi dan asuransi. Solusi terhadap hambatan yang dihadapi notaris setelah terjadinya pengikatan yaitu : mengantisipasi pengingkaran dari debitur terhadap tanda tangan yang pernah dilakukan dihadapan notaris, maka arsip atau berkas yang asli harus dicek dan ditunjukan kepada notaris dan dibawah foto copy KTP debitur, ditandatangani oleh yang bersangkutan. Pihak notaris harus berperan aktif untuk konfirmasi ke BPN tidak hanya menunggu konfirmasi balik dari BPN. Solusi terhadap hambatan yang dihadapi BPN dalam dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan ini masih sangat terbatas SDM dengan cara meningkatkat SDM yang ada di BPH melalui Work shop, seminar-seminar, meningkatkan sarana dan prasarana.Kata kunci : pengalihan hak tanggungan, perbankan, notaris/PPAT ABSTRACTThe study entitled "Transfer of Distribution Right to Banking in Kabupaten Banjarnegara" aims to know and explain the transfer of dependency on banks in Banjarnegara, the role of Notary and PPAT in the process of transferring Mortgage Rights in Kabupaten Banjarnegara and obstacles in the implementation of the transfer of Mortgage to the banking and how is the solution in Kabupaten Banjarnegara. This research is qualitative research with empirical juridical approach method. Descriptive analytical research specifications, data used primary data and secondary data, data collection techniques by means of data collection will be done through: library study, interview. Data analysis used in this research is descriptive qualitative, meaning in writing only contains description of description and do not use statistical data. Informant resource that related to subject matter selected quality, which then presented descriptively related to problem studied.Based on the research and discussion, it can be concluded because there is a transfer of dependency on banking in Banjarnegara because of the increase of capital with the increase of ceiling due to the transfer of the dependent, due to the law, due to the transfer of the dependent giver. The role of Notary and PPAT in relation to the transfer of rights process in Banjarnegara Regency is to make an authentic deed, authentic deed in the implementation of the transfer of guarantee of Mortgage right is the Deed of Assignment Rights (APHT). The making of APHT deed must be made by Notary and PPAT. This is a form of the special principle of Mortgage Rights, Conducting legalization of credit agreements, contracting agreements, creating power of attorney, filing to maintain client confidentiality, assisting parties in performing legal actions and assisting the government in realizing the orderly administration of land registration.Constraints in the execution of transfer of Mortgage Rights to the banking and its solutions in Banjarnegara Regency are obstacles prior to the occurrence of bonding, barriers faced by Notary during the occurrence of bonding, barriers faced by Notary after the occurrence of binding, obstacles encountered in the implementation of the transfer of guarantee of Mortgage Rights from the old creditor to the new creditor is the obstacle occurs BPN. The possible solutions to these obstacles are; provide understanding to the bank that the file that has been submitted to the notary has actually been approved by the prospective debtor both interest and administrative and insurance fees. The solution to the obstacles faced by the notary after the bonding is: to anticipate the denial of the debtor against the signature that has been made before the notary, the original file or file must be checked and displayed to the notary and under the copy of the debtor's ID card, signed by the person concerned. Notary parties must play an active role to confirm to the BPN not only waiting for confirmation back from BPN. The solution to the obstacles faced by BPN in the implementation of the transfer of Mortgage Rights to banks is still very limited by increasing human resources in BPH through Work Shop, seminars, improving facilities and infrastructure.Keywords: transfer of mortgage, banking, notary / PPAT

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Slamet Khudhori; Umar Ma’ruf
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2527

ABSTRAK Penelitian tentang “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran” bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam membuat akta jual beli tanah menggunakan cek/bilyet giro sebagai alat pembayaran, hambatan serta cara mengatasinya.Peran PPAT dalam membuat akta jual beli tanah menggunakan cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran yaitu mengupayakan proses perjanjian jual beli tanah dapat berjalan lancar dari terjadinya kesepakatan pengikatan jual beli hingga terjadinya serah terima barang berupa tanah melalui serah terima akta pengikatan jual beli. Hal ini mengingat jual beli menggunakan cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran tidak dilakukan pembayaran pada waktu dilakukannya perjanjian pengikatan jual beli, namun terdapat tenggang waktu pembayaran sesuai dengan masa aktif dan jatuh tempo pembayaran cek/Bilyet Giro.Hambatan yang dihadapi PPAT dalam membuat akta jual beli tanah menggunakan cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran yaitu cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran mempunyai waktu efektif dan jatuh tempo dalam pembayaranya sehingga pembyaran harga tanah tidak dapat dilakukan seketika saat dilakukannya pembuatan akta jual beli. Walaupun kesepakatan mengenai harga dan kondisi tanah yang dijualbelikan telah disepakati yang menandakan jual beli telah terjadi namun penyeraham tanah sebagai benda tidak bergerak melalui penyerahan sertipikat dan akta jual beli tidak dapat segera dilakukan sebelum dilunasinya harga tanah. Untuk mengatasinya dilakukan penempatan sememtara sertipikat dan akta jualbelinya hingga dilunasinya pembayaran harga tanah yang telah disepakati.Kata Kunci : PPAT, Jual Beli, Cek/Bilyet GiroABSTRACTResearch on "The Role of Official Deed Officer (PPAT) In Creating a Deed of Sale and Purchase of Land Using Check / Bilyet Giro as Payment Instrument" aims to analyze the role of PPAT in making the deed of buying and selling land using check / bilyet giro as a means of payment, obstacles and how to cope .The role of PPAT in making the deed of buying and selling land using check / Bilyet Giro as a means of payment is to pursue the process of land purchase agreement can run smoothly from the agreement of binding of sale and purchase until the handover of goods in the form of land through the handover of the deed of buying and selling binding. This is because buying and selling using check / Bilyet Giro as payment instrument is not made at the time of the sale and purchase agreement, but there is a grace period of payment in accordance with the active period and payment due check / Bilyet Giro.The obstacles faced by PPAT in making the deed of buying and selling of land using check / Bilyet Giro as a means of payment is check / Bilyet Giro as a means of payment has effective time and maturity in payment so that the price of land can not be done instantly when making the deed of sale and purchase. Although the agreement on the price and condition of the land sold has been agreed which indicates the sale and purchase has occurred but the submission of land as immovable property through the delivery of certificate and the deed of sale and purchase can not be done immediately before the settlement of land price. To overcome this done the placement sememtara certificate and the deed of sale until the payment of land payment has been agreed.Keywords: PPAT, Sale and Purchase, Check / Bilyet Giro

Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Eko Puji Hartono; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2544

ABSTRAK BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari yang mempunyai hak kepada yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan hak atas tanah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana yang dikehendaki UUPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT.Sebagai salah satu Pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak aias tanah dan/atau bangunan, PPAT tunduk pada ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Atas dasar hal tersebut dipandang perlu melakukan penelitian berkenaan dengan implementasinya dalam praktek, terutama terkait dengan peranan PPAT dalam pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak dan akibat hukum terhadap PPAT yang menandatangani akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat, dan bagaimana keabsahan terhadap akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat tersebut.Metode pendekatan penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder, sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian mengungkapkan peranan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas Hak Milik Adat berkaitan dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Bekas hak Milik Adat di Kabupaten Magelang berperanan dalam membantu tugas Kantor Pajak Daerah guna mengamankan Penerimaan Daerah dari sektor Pajak Daerah yaitu BPHTB. Konsekuensi hukum terhadap akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat yang telah ditandatangani oleh PPAT sebelum dilaksanakannya pembayaran BPHTB atas peralihan hak atas tanah daniatau bangunan bekas hak milik adat tersebut dan sanksi hukum apa yang diberikan kepada PPAT tidak mempengaruhi keabsahan akta tersebut.Kata Kunci : PPAT, BPHTB, Tanah Bekas Hak Milik Adat. ABSTRACTBPHTB is a tax imposed on the transfer of rights to land and / or buildings, resulting in the transfer of rights to land and / or buildings from those who have rights to those who have rights to land and / or buildings, while land rights are referred to in Law Number 5 Year 1960 on Basic Regulation of Agrarian Principles. To prove the transfer of rights to land and / or buildings except the transfer of rights through auctions, as required by the BAL shall be proven by an authentic deed made by PPAT.As one of the Officials authorized to make a land / building title transfer deed, PPAT subject to the provisions of Article 91 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 regarding Regional Tax and Regional Levy jo Local Regulation Number 13 Year 2010 on Regional Taxes. On the basis of this matter, it is deemed necessary to conduct research related to its implementation in practice, especially related to the role of PPAT in the payment of BPHTB by the Taxpayer and the legal effect on the PPAT signing the deed of transfer of land rights and / or the building of customary property rights, and how the legality deed of transfer of rights over the land and / or the former building of customary property rights.The research method used is empirical juridical, data collection is done in primary and secondary, so that obtained a systematic discussion, which then analyzed qualitatively.The result of the research reveals the role of PPAT in making the deed of transfer of rights to the land and / or the building of the former Customary Property in relation to the Payment of Acquisition of Land Ownership and / or Used Customary Rights in Magelang Regency to assist the Regional Tax Office duty to secure the Regional Revenue of the Regional Tax Sector ie BPHTB. Legal consequences to the deed of transfer of land rights and / or buildings of customary property rights that have been signed by PPAT prior to the implementation of the payment of BPHTB over the transfer of land rights and or the building of the former customary property rights and the legal sanction given to the PPAT does not affect the validity of the deed .Keywords: PPAT, BPHTB, Land Used Indigenous Rights.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id

Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalakta@unissula.ac.id

Editorial Address Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id

Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA