cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id
Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Akta
ISSN : 24069426     EISSN : 25812114     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/akta
Core Subject : Social,
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Arjuna Subject : -
Articles 818 Documents
Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Mariah Kamelia
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2500

Abstract

ABSTRAKPeran notaris dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau debitur berlandaskan Alqur’an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam dan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam, di samping itu memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hukum dan akhlak dalam melaksanakan tugas kenotariatan. Dan peran notaris dalam perspektif hukum positif adalah mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya dalam melaksanakan perannya dimasyarakat. Seorang notaris harus bersikap profesional, mandiri, tidak memihak atau menjembatani para pihak yang datang kepadanya dan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Selain itu notaris harus mengikuti perkembangan hukum sehingga membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dalam memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.Kata Kunci : Peran Notaris, Akta Perjanjian Kredit, Pelayanan terhadap masyarakat. ABSTRACTThe role of notary in the perspective of Islamic law relating to the service of society or debtor based on Alqur’an and Hadith as the souce of Islamic law and the applicable law and not contradicting the shari’ah of Islam, in addition to holding the principle of justice and legal certainty and morals in carrying out the task of notary and the role of notary in the perspective of positive law is based on the civil code law, law number 2 of 2014 concerning the amandement to law number 30 of 2004 concerning the position of a notary, law number 10 of 1998 on the amandement of the law number 7 of 1992 on banking, notary code of the ethics and other legal regulations in carrying out its role in society. A notary must be professional, independent, impartial or bridge the parties who come to him and upload his professional code of ethics. Besides that the notary must follow the development of the law so as to help overcome and fulfill the growing legal obligation in providing legal solutions.Keyword : the role of notary, deed of credit agreement, service to the public.
Application Of The Principles Of Insurance Law In Fire Insurance Agreements On Credit Guarantees Attached Object Security Rights Rois Harliyanto; Jawade Hafidz
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5034

Abstract

The purpose of this study were 1) to know application of the principles of insurance law in fire insurance agreements on credit guarantees attached object security rights, 2) To know the weaknesses in the application of the principles of insurance law in fire insurance agreements on credit guarantees attached object security rights.Approximation methodused is a normative juridical research that refers to the theories, doctrines, norms, principles, rules relating to matters pertaining to insurance law. The nature of this research was analytic descriptive depict or describe the facts with the implementation of analytical and systematic.Based on this study concluded that 1) Application of the principles of insurance law in fire insurance agreements on credit guarantees attached object security rights are concerned principle consensual taken from one of the terms of agreement, namely the agreement of both parties. People can not be forced to give agreement. Agreed given by force is a contradiction interminis. Coercion indicates the absence of agreement that may be performed by other parties. The deal gives the option to the parties, to agree or disagree bound by a treaty with legal consequences. 2) A weakness in the application of the principles of insurance law in fire insurance agreements on credit guarantees attached object encumbrance is Risk Coverage and Exclusions goods insured.Keywords: Principles of Law; Insurance, Agreements; Fire; Collateral Loans; Mortgage.
Judical Review on The Authority of Subdistrict Head as A Temporary Land Deed Officials in The Making of Deed in Bojong Subdistrict, Tegal Regency Muhammad Muamal; Khanafi Khanafi; Amin Purnawan
Jurnal Akta Vol 5, No 3 (2018): September 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i3.3251

Abstract

The Sub-district head is appointed as temporary PPAT based on the provisions of the Act. It is due to there is not enough PPAT in the government area, so the government gives authority to the Sub-district head to serve the community in making deeds related to the transfer of Land Rights. In reality, not all sub-district heads are able to carry out their duties and authority. The constraints are due to the lack of Sub-district head knowledge about the duties and authority as PPAT, the number of Sub-district head duties in the government field which cause the affairs of the process of transferring rights to land are neglected and are often delegated to sub-district staff. Furthermore, the PPAT Deed Forms should not be used again since the enactment of the Regulations of the Republic of Indonesia National Land Number 8 year 2012. However, in reality many temporary PPAT or Sub-district heads still use the old forms which are no longer specified in the applicable Regulations. The deed made must be an Authentic Deed as stipulated in Article 1868 of the Civil Code concerning the Authentic Deed, namely a deed which is in the form prescribed by law, made by or before the public officials where the deed is made. On the other hand, the position as a PPAT must be in accordance with PP Number 37 year 1998 concerning the Regulation of the Position of the Land Deed Officials Keywords: Sub-district head Authority; Temporary PPAT; deed
Akibat Hukum Akta Kuasa Menjual Lepas Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Oleh Notaris Paulus Meldif Dika Pratama
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2516

Abstract

ABSTRAKAkibat hukum akta kuasa menjual lepas yang dibuat oleh Notaris dalam hal demi berlangsungnya pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan berakibat hukum bahwa terhitung pada saat penandatanganan akta kuasa menjual lepas tersebut timbul pajak penghasilan yang dibebankan kepada penjual yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016. Dalam Peraturan ini diatur bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan jual beli tanah dan bangunan baik dengan cara memberikan kuasa menjual lepas kepada pihak penerima kuasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Apabila pihak penerima kuasa tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak atas penjualan tanah dan/atau bangunan tersebut maka dapat diindikasikan suatu tindakan hukum dengan penggelapan pajak. Hal tersebut akan berdampak pada kerugian pendapatan negara. Dimana Notaris dan para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa) bertanggungjawab terkait akta kuasa menjual lepas yang tidak dibayarkan kewajiban atas pajak tanah dan atau bangunan tersebut.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang akibat hukum akta kuasa menjual lepas yang dibuat dalam pembuatan akta jual beli oleh Notaris. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : teori keadilan, teori kewenangan, dan teori tanggungjawab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa akta kuasa menjual lepas yang dibuat pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa sebaiknya tetap dikenakan dan diwajibkan untuk pembayaran pajak hasil penjualan tanah dan/atau bangunan yang telah dijual tersebut, hal demikian wajib Notaris sosialisasikan pada saat para pihak menghadap karena itu berkaitan tanggungjawab dengan akta kuasa menjual yang dibuatnya tersebut dalam pembuatan akta jual beli sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.Kata Kunci : akta kuasa menjual, akta jual beli, dan Notaris. ABSTRACTAs a result of the law, the notarial deed of sale of goods made by Notary in the case of the ongoing act of making the deed of sale and purchase of land and building resulted in the law that at the time of the signing of the power of attorney selling, the income tax arising from the seller shall be paid in accordance with the tax regulation. Income Tax (PPh) is regulated in Government Regulation No. 34 of 2016. In this Regulation, it is stipulated that every individual taxpayer who undertakes the sale and purchase of land and building either by giving the power of freelance to the authorized party to take legal action. As stipulated in Article 1 paragraph (2) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2016 concerning Income Tax on Income from Transfer of Right to Land and/or Building, And Agreement of Sale and Purchase Bond on Land and/or Building and Its Amendment. If the power of attorney fails to perform the tax payment on the sale of the land and / or the building, it may indicate a legal action with tax evasion. This will have an impact on the loss of state revenues. Where the Notary and the parties (the authorizer and the proxy) are liable in relation to a power of attorney selling non-payment of liabilities on the land and or building tax.The purpose of this study is to analyze the legal consequences of the deed of sale of freight made in the making of the deed of sale by the Notary. The legal theory used in this research, among others: the theory of justice, the theory of authority, and the theory of responsibility. The approach method used in this research is primarily a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is to identify and conceptualize the law as a real and functional social institution in a real life system.The results of this study ultimately provide an answer that the power of attorney to sell off which made the power of attorney to the power of attorney should still be imposed and required to pay taxes on the sale of land and / or buildings that have been sold, such thing shall be notarized socialization at the time of the parties facing because it is related to the responsibility of the deed of the sale that he made in the making of the deed of sale and purchase in accordance with the provisions stipulated in Government Regulation No. 36 of 2016 on Income Tax on the Income from Transfer of Land and / or Buildings and Binding Sale Agreement On Land And / Or Building With Its Changes.Keywords: Deed of Might Sale, Deed of Sale and Buy, and Notary.
Juridical Review Process Completion Code Violation of Notary Eli Tri Kursiswanti; Yeremias Tony Putrawan; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5108

Abstract

The purpose of this study were 1) To explain the juridical review process completion code violation of notary, 2) To explain the process of resolving the obstacles and solutions notary code violations.The methods in this research is juridical-empirical approach. Judicial approach used to analyze a wide range of laws and regulations related to the implementation of sanctions for violations of the code of conduct notary, In this study, then this kind of research will be a descriptive analysis that describes, depicts or expressessanctions for violations of the code of notary conduct.Based on the results of this study concluded that 1) Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed as an evidence that has the strongest evidence in civil law. Notary profession in practice arranged in a special instrument that Notary Code. Not with standing remains a violation of Notary Code. These violations need to be enforced to ensure legal certainty for citizens. 2) The obstacle is the lack of awareness of the Notary to abide by a code of ethics, and supplies obtained Notary is not enough for his education, and still overlapping provisions of the code of conduct between the supervision of the Honorary Board and the Supervisory Council of Notaries. In an effort to prevent and reduce the occurrence of violations of the Code notary in Depok then the WCA Board and the Supervisory Council of Notaries to guidance, supervision, guidance and counseling. Included in providing strict sanctions as part of the coaching. Doing awards (reward) and punishment to the Notary in implementing the Notary Code provisions.Keywords: Judicial Review; Settlement; Breach; The Code; Notary.
Implementation Agreement By Mixed Marriage Based On Act No. 1 of 1974 Concerning Marriage After Constitutional Court Ruling No. 69 / PUU-XIII / 2015 (Study of Notary Role) Riyanto Riyanto; Wachid Aryanto; Arief Cholil
Jurnal Akta Vol 5, No 4 (2018): December 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i4.3712

Abstract

Abstract. The bride and groom's candidate before the marriage takes place, can make a "Marriage Agreement" to provide legal certainty related to property and for legal protection against third parties. Primarily for mixed marriages, the bride and groom are subject to two different legal systems according to their nationality. , the agreement made by the Marriage Agreement has been amended by the Decision of the Constitutional Court Number: 69 / PUU-XIII / 2015 dated October 27, 2016. The positive implication for the intermarriage is that it can have land rights in the form of Ownership Rights (HM) and Right to Build (HGB) without having to divorce first. Then, this research intends to discuss the practice of the Implementation of Mixed Marriage Agreements based on Act No. 1 of 1974 concerning Marriage after the decision of the Constitutional Court Number: 69 / PUU-XIII / 2015. The purpose of this study was to describe the role of the notary in the deed Mating Agreement and its implementation after the decision of the Court in question, and to know the legal implications of the couples in mixed marriages. The method in this research is juridical empirical research methods.Keywords: Mating Agreement; Marriage Commingling; Deed; Decision of the Constitutional Court; Marriage Act.
Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara Dessy Andiyaningsih; Umar Ma’ruf
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2535

Abstract

ABSTRAKPenelitian dengan judul “Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan di Kabupaten Banjarnegara” bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terjadi pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan di Banjarnegara, peran Notaris dan PPAT dalam proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan dan bagaimanakah solusinya di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analistis, data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data akan dilakukan melalui : studi kepustakaan , wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya dalam penulisan hanya berisi uraian uraian dan tidak menggunakan data statistik.Informasi narasumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan dipilih yang berkualitas, yang kemudian disajikan secara deskriptif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebab Terjadi pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan di Banjarnegara, karena karena penambahan modal dengan kenaikan plafond karena Peralihan pemegang hak tanggungan, Terjadi karena undang-undang, karena peralihan pemberi hak tanggungan. Peran Notaris dan PPAT terkait dengan proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara adalah, membuat akta otentik, Akta otentik dalam pelaksanaan peralihan jaminan Hak Tanggungan adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pembuatan akta APHT harus dibuat oleh Notaris dan PPAT. Hal ini sebagai bentuk dari asas spesialitas dari Hak Tanggungan, Melakukan legalisasi perjanjian kredit, melakukan pengikatan perjanjian, membuat surat kuasa, melakukan pengarsipan untuk menjaga kerahasiaan klien, membantu para pihak dalam melakukan perbuatan hukum dan membantu pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pendaftaran tanah.Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan dan solusinya di Kabupaten Banjarnegara adalah hambatan sebelum terjadinya pengikatan, hambatan yang dihadapi Notaris saat terjadinya pengikatan, hambatan yang dihadapai Notaris setelah terjadinya pengikatan, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peralihan jaminan Hak Tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru adalah da hambatan terjadi BPN. Adapun solusi yang memungkinkan dilakukan terhadap hambatan-hambatan tersebut adalah; memberikan pemahaman kepada pihak bank agar berkas yang sudah diserahkan kepada notaris benar-benar telah disetujui oleh pihak calon debitur baik bunga maupun biaya administrasi dan asuransi. Solusi terhadap hambatan yang dihadapi notaris setelah terjadinya pengikatan yaitu : mengantisipasi pengingkaran dari debitur terhadap tanda tangan yang pernah dilakukan dihadapan notaris, maka arsip atau berkas yang asli harus dicek dan ditunjukan kepada notaris dan dibawah foto copy KTP debitur, ditandatangani oleh yang bersangkutan. Pihak notaris harus berperan aktif untuk konfirmasi ke BPN tidak hanya menunggu konfirmasi balik dari BPN. Solusi terhadap hambatan yang dihadapi BPN dalam dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan ini masih sangat terbatas SDM dengan cara meningkatkat SDM yang ada di BPH melalui Work shop, seminar-seminar, meningkatkan sarana dan prasarana.Kata kunci : pengalihan hak tanggungan, perbankan, notaris/PPAT ABSTRACTThe study entitled "Transfer of Distribution Right to Banking in Kabupaten Banjarnegara" aims to know and explain the transfer of dependency on banks in Banjarnegara, the role of Notary and PPAT in the process of transferring Mortgage Rights in Kabupaten Banjarnegara and obstacles in the implementation of the transfer of Mortgage to the banking and how is the solution in Kabupaten Banjarnegara. This research is qualitative research with empirical juridical approach method. Descriptive analytical research specifications, data used primary data and secondary data, data collection techniques by means of data collection will be done through: library study, interview. Data analysis used in this research is descriptive qualitative, meaning in writing only contains description of description and do not use statistical data. Informant resource that related to subject matter selected quality, which then presented descriptively related to problem studied.Based on the research and discussion, it can be concluded because there is a transfer of dependency on banking in Banjarnegara because of the increase of capital with the increase of ceiling due to the transfer of the dependent, due to the law, due to the transfer of the dependent giver. The role of Notary and PPAT in relation to the transfer of rights process in Banjarnegara Regency is to make an authentic deed, authentic deed in the implementation of the transfer of guarantee of Mortgage right is the Deed of Assignment Rights (APHT). The making of APHT deed must be made by Notary and PPAT. This is a form of the special principle of Mortgage Rights, Conducting legalization of credit agreements, contracting agreements, creating power of attorney, filing to maintain client confidentiality, assisting parties in performing legal actions and assisting the government in realizing the orderly administration of land registration.Constraints in the execution of transfer of Mortgage Rights to the banking and its solutions in Banjarnegara Regency are obstacles prior to the occurrence of bonding, barriers faced by Notary during the occurrence of bonding, barriers faced by Notary after the occurrence of binding, obstacles encountered in the implementation of the transfer of guarantee of Mortgage Rights from the old creditor to the new creditor is the obstacle occurs BPN. The possible solutions to these obstacles are; provide understanding to the bank that the file that has been submitted to the notary has actually been approved by the prospective debtor both interest and administrative and insurance fees. The solution to the obstacles faced by the notary after the bonding is: to anticipate the denial of the debtor against the signature that has been made before the notary, the original file or file must be checked and displayed to the notary and under the copy of the debtor's ID card, signed by the person concerned. Notary parties must play an active role to confirm to the BPN not only waiting for confirmation back from BPN. The solution to the obstacles faced by BPN in the implementation of the transfer of Mortgage Rights to banks is still very limited by increasing human resources in BPH through Work Shop, seminars, improving facilities and infrastructure.Keywords: transfer of mortgage, banking, notary / PPAT
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga) Martin Anggiat Maranata Manurung; Jawade Hafidz
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1554

Abstract

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)” adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah terhadap objek jaminan fidusia yang hilang dan apabila debitor wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga dan untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan hukumnya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana sumber datanya adalah data primer dan data sekunder.Penyelesaian kredit bermasalah dalam hal objek jaminan fidusia yang ternyata hilang dan apabila debitor wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga ternyata dilakukan dengan cara yang sama yaitu : melakukan pendekatan secara kekeluargaan; melakukan penagihan secara langsung ke debitor; melakukan analisa ulang terhadap kredit; dan melakukan tindakan litigasi.Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal jaminan fidusia adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Apakah kreditor dalam posisi safety untuk melaksanakan eksekusi dengan dokumen pengikatan kredit dan agunan yang ada. Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, dimana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kreditor juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta melakukan pelunasan utang dari hasil penjualan, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, dimana penjualan secara sukarela ini biasanya melalui penyerahan secara sukarela dari debitor kepada bank untuk melunasi hutang debitor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi
Legal Certainty Of Notary That Leave Because Inducted Into Legislature Wella Tiara Aginta; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 6, No 4 (2019): December 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i4.7576

Abstract

The purpose of this study were 1) to analyze and explain the legal certainty of the notary who leave because inducted into the legislature. 2) To analyze and explain the barriers and solutions to the notary who leave because inducted into the legislature. The method used by researchers is normative legal approach and specification in this study were included descriptive analysis. The sources and types of data in this research is secondary data obtained from the study of literature. Based on the results of research that Legal certainty to the notary who leave because inducted into the legislature is always referred substitute notary replaced and the decree was not revoked. Normative, legal certainty it requires the availability of devices legislation which is operationally able to support its implementation. Empirically the existence of legislation that need to be consistent and inconsistent human resources and supporting Notary Supervisory Council. In the execution of a notary who leave because inducted into the legislative, which makes barriers in this issue, namely: a) Could not intensively guiding the deed made by the notary substitute; b) Can not make corrections formal and substantive evidence against the deeds were made but the name remained imprinted substitute notary; c) Can not guarantee against legal certainty to the deed made by the notary substitute; d) Can not / are not able to use the time off was good. Solutions to overcome barriers to notaries who leave because inducted into the legislature is to reinforce the requirement for nominating a member legislative, not just for not practicing (on leave) but with resignation as a notary or PPAT and release all the attributes (nameplate, office practices, and so on ).Keywords: Rule of Law; Notaries; Leave; Legislature.
Implementation and Obstacles in The Execution of Warranties as Object of Liability Credit Rights in PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Semarang Eliza Chandradewi Arius; Rya Rizqi Amalia; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Akta Vol 5, No 4 (2018): December 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i4.3892

Abstract

Indonesia's economy is growing by leaps and bounds, where banking is very supportive financing of economic activities in order to meet the needs of Indonesian society. Each implementation agreement on bank credit, is always associated with the presence of collateral, the collateral which was born in the credit agreement is already an agreement between the parties to bind themselves to each other. Granting Mortgage is very important in the credit agreement for the lender has the right to the sale of goods as collateral. Aims to identify and analyze the execution of objects Mortgage as loan collateral at PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Semarang and analyze the barriers that occur and solutions in the travel in overcoming these obstacles. The method used is the method of normative legal approach.Execution of objects Mortgage as loan collateral at PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Semarang do with Parate Execution. Where the execution of Encumbrance using Parate Execution aims to obtain repayment of its receivables efficiently and quickly. Barriers that occur in the implementation of the Mortgage object is the object of a third party guarantee, the collateral has not been registered, and the lack of good faith of the debtor.Keywords: Execution; Mortgage; Security; Credit.

Page 10 of 82 | Total Record : 818