cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021" : 11 Documents clear
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO N Kumayas, Joan Miracle Wakari, Stefanus Sampe,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan apabila pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Hal ini tentunya didukung oleh pembiayaan negara yang memadai. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu mulai berlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment system sejak reformasi perpajakan pada 1983. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pertanyaan dalam kuesionerlah yang menjadi tolak ukur atau penentu apakah berdasarkan indikator dari variabel independen (Kualitas Pelayanan) berpengaruh terhadap variable dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Dengan menggunakan konsep menurut Hardiyansyah (2011), Kualitas Pelayanan (variabel independen) adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Adapun konsep variabel dependen menurut Rahmanto (2015), Kepatuhan Wajib Pajak adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, didapati bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besar pengaruh 47,2% dimana tingkatan pengaruhnya sebesar 0,687 sehingga dapat dikategorikan mempunyai pengaruh yang kuat. Kualitas pelayanan dinilai cukup penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan jika kualitas pelayanan tinggi, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun meningkat, sebaliknya jika kualitas pelayanan mereka rendah, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun menurun. Kata Kunci: Pengaruh, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.   ABSTRACTIn the framework of advancing people's welfare, this can be realized if the government runs its government properly and carries out development in all fields. This is of course supported by adequate state funding. One way for the government to maximize state revenue from the tax sector is the implementation of the self-assessment tax collection system since the tax reforms in 1983. This study aims to determine whether service quality affects individual taxpayer compliance at KPP Pratama Manado by using quantitative research methods. The questions in the questionnaire are the benchmarks or determinants of whether based on indicators of the independent variable (Service Quality) affect the dependent variable (Individual Taxpayer Compliance). By using the concept according to Hardiyansyah (2011), Service Quality (independent variable) is something that is related to the fulfillment of customer expectations or needs, where service can be said to be of quality if it can provide products and services (services) according to customer needs and expectations. As for the concept of the dependent variable according to Rahmanto (2015), Taxpayer Compliance is the result of thoughts on taxation regulations so that taxpayers who initially do not understand or do not understand tax regulations, understand the tax regulations that have been set. In this study, it was found that service quality has an effect on individual taxpayer compliance. The amount of influence is 47.2% where the level of influence is 0.687 so that it can be categorized as having a strong influence. Service quality is considered quite important in increasing individual taxpayer compliance, so it can be said that if the quality of service is high, then individual taxpayer compliance will increase, conversely if the quality of their service is low, individual taxpayer compliance will decrease. Keywords: Influence, Service Quality, and Individual Taxpayer Compliance.
PROGRAM PELATIHAN KERJA BAGI PARA PENCARI KERJA OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO Rambi, Angelina
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPermasalahan pencari kerja di Indonesia adalah ketidaksiapan mereka untuk memasuki dunia kerja itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kemampuan yang dimiliki terkadang tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh dunia kerja yang membutuhkan. Untuk mengatasi hal ini perlu ada campur tangan pemerintah, terkait bagaimana menyiapkan para pencari kerja agar mempunyai kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Penelitian ini akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja yang ada di Kota Manado. Dinas ini mempunyai program pelatihan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dari pencari kerja, namun perlu dilihat apakah pelatihan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau tidak. Untuk itu dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengkaji program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh  Anwar Prabu Mangkunegara (2006), yang mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah program pelatihan dapat dilihat dari siapa yang melatih, metode yang digunakan, tujuan dari pelatihan, serta siapa yang menjadi peserta pelatihan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa program pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado bagi para pencari kerja di Kota Manado, sangat baik sebagai upaya meningkatkan kompetensi dari para pencari kerja yang ada di Kota Manado. Kata Kunci: Program Pelatihan; Pencari Kerja; Dinas Tenaga Kerja   ABSTRACTThe problem of job seekers in Indonesia is their unpreparedness to enter the world of work itself. This is caused by many factors. One of them is the abilities that are owned sometimes cannot meet the standards set by the world of work in need. To overcome this, there needs to be government intervention, related to how to prepare job seekers to have the appropriate competences required by the world of work. This research will look at how the efforts made by the Manpower Office of Manado City to improve the competence of job seekers in Manado City. This agency has a training program whose aim is to increase the competence of job seekers, but it needs to be seen whether the training provided is in accordance with the needs of the world of work or not. For this reason, by using qualitative methods, this study will examine the programs carried out by the Manado City Manpower Office, using the approach proposed by Anwar Prabu Mangkunegara (2006), which states that the factors that influence the success of a training program can be seen from who is involved. training, the methods used, the objectives of the training, and who was the training participant. The research findings illustrate that the training program conducted by the Manado City Manpower Office for job seekers in Manado City is very good as an effort to improve the competence of job seekers in Manado City. Keywords: Training Program; Job seekers; labor offices
DAMPAK BERALIHNYA KEWENANGAN PENYELENGGARA URUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KE PEMERINTAH PROVINSI Sumuweng, Ireine Olivia
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Dahulu pengelolaan SMA dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak dari terjadinya peralihan pengelolaan pendidikan tersebut. Dari hasil penelitian di kabupaten Minahasa Selatan, didapati peralihan tersebut memiliki dampak yang posistif, namun ada juga dampak negatifnya. Dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen), dan pemerintah kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah di deteksi dan mudah diambil solusinya. Namun pengalihan tersebut juga memiliki dampak yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Karena dampak dari kebijakan tersebut berpotensi membuat kabupaten Minahasa Selatan kehilangan SMA Negeri, kehilangan sumber daya manusia seperti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga pengajar, dan staf, bahkan keuangan. Tidak hanya itu pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga kehilangan aset sekolah seperti gedung dan isinya. Aset yang dahulu dikelola Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus dialih kelola ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya itu kabupaten Minahasa Selatan terpaksa harus menghapus salah satu program pendidikannya, yaitu program pendidikan gratis jenjang SMA.            Kata Kunci : Dampak, Kewenangan, Pemerintah Daerah. ABSTRACTIn 2017, according to the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there has been a transfer of authority to manage Senior High Schools (SMA) in Indonesia. In the past, the management of SMA was managed by the district government, now it is transferred to the provincial government. So that the district government is only focused on managing elementary schools (SD) and junior high schools (SMP). By using qualitative methods, this study will identify the impact of the transition in education management. From the results of research in South Minahasa district, it was found that this transition had a positive impact, but there were also negative impacts. The positive impacts of this regulatory change include; first, the management of education is more focused and efficient. Due to the division of education management, namely the central government managing higher education (Dikti), the provincial government managing secondary education (Dikmen), and the district government managing basic education (Dikdas). Apart from being more focused, this management will also be more efficient and if there is success and failure in the world of education at each level it will be easy to detect and easy to find solutions. However, this diversion also had an unpleasant impact on the district government of South Minahasa. Because the impact of this policy has the potential to make the South Minahasa district lose public high schools, lose human resources such as Civil Servant teachers (PNS), teaching staff, and staff, even finances. Not only that, the South Minahasa government also lost school assets such as buildings and their contents. Assets that were previously managed by the South Minahasa District Government must be transferred to the North Sulawesi Provincial Government. Not only that, the South Minahasa district was forced to remove one of its education programs, namely the free high school education program.           Keywords: Impact, Authority, Local Government.ABSTRAKPada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Dahulu pengelolaan SMA dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak dari terjadinya peralihan pengelolaan pendidikan tersebut. Dari hasil penelitian di kabupaten Minahasa Selatan, didapati peralihan tersebut memiliki dampak yang posistif, namun ada juga dampak negatifnya. Dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen), dan pemerintah kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah di deteksi dan mudah diambil solusinya. Namun pengalihan tersebut juga memiliki dampak yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Karena dampak dari kebijakan tersebut berpotensi membuat kabupaten Minahasa Selatan kehilangan SMA Negeri, kehilangan sumber daya manusia seperti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga pengajar, dan staf, bahkan keuangan. Tidak hanya itu pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga kehilangan aset sekolah seperti gedung dan isinya. Aset yang dahulu dikelola Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus dialih kelola ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya itu kabupaten Minahasa Selatan terpaksa harus menghapus salah satu program pendidikannya, yaitu program pendidikan gratis jenjang SMA.            Kata Kunci : Dampak, Kewenangan, Pemerintah Daerah. ABSTRACTIn 2017, according to the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there has been a transfer of authority to manage Senior High Schools (SMA) in Indonesia. In the past, the management of SMA was managed by the district government, now it is transferred to the provincial government. So that the district government is only focused on managing elementary schools (SD) and junior high schools (SMP). By using qualitative methods, this study will identify the impact of the transition in education management. From the results of research in South Minahasa district, it was found that this transition had a positive impact, but there were also negative impacts. The positive impacts of this regulatory change include; first, the management of education is more focused and efficient. Due to the division of education management, namely the central government managing higher education (Dikti), the provincial government managing secondary education (Dikmen), and the district government managing basic education (Dikdas). Apart from being more focused, this management will also be more efficient and if there is success and failure in the world of education at each level it will be easy to detect and easy to find solutions. However, this diversion also had an unpleasant impact on the district government of South Minahasa. Because the impact of this policy has the potential to make the South Minahasa district lose public high schools, lose human resources such as Civil Servant teachers (PNS), teaching staff, and staff, even finances. Not only that, the South Minahasa government also lost school assets such as buildings and their contents. Assets that were previously managed by the South Minahasa District Government must be transferred to the North Sulawesi Provincial Government. Not only that, the South Minahasa district was forced to remove one of its education programs, namely the free high school education program.           Keywords: Impact, Authority, Local Government.
STRATEGI POLITIK PARA PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI UTARA PADA PEMILU 2019 Inkiriwang, Michael J.M.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSemenjak dibukanya keran keterlibatan perempuan dalam politik, telah membuka kesempatan bagi para perempuan untuk duduk di lembaga legislative. Namun mereka tetap diwajibkan untuk bertarung dalam hal menarik dukungan dari masyarakat pemilih. Untuk itu mereka juga wajib menyiapkan strategi politik agar bisa memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai strategi yang dilakukan oleh para perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2019. Hal itu akan dikaji dengan menggunakan konsep strategi politik dari Peter Schroder yang mengkategorisasi strategi politik ke dalam dua jenis, yaitu strategi ofensif dan strategi defensive. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkan beberapa strategi yang dilakukan oleh para perempuan anggota DPRD Sulut diantaranya adalah melakukan identifikasi profil ndan segmentasi pemilih, melakukan publikasi diri,  mensosialisasikan program, dan membentuk tik sukses yang tangguh. Kata Kunci: Strategi Politik  ABSTRACTSince the opening of the tap for women's involvement in politics, it has opened opportunities for women to sit in the legislative body. But they are still obliged to fight in terms of attracting support from the constituency. For that they are also obliged to prepare a political strategy so that they can get maximum support from the community. This research will identify the various strategies undertaken by women who were elected as members of the Regional Representative Council (DPRD) of North Sulawesi Province in the 2019 Legislative Member Election (Pileg). This will be examined using the political strategy concept of Peter Schroder which categorizes strategies. politics into two types, namely offensive strategy and defensive strategy. Using qualitative methods, the research findings describe several strategies adopted by women members of the DPRD of North Sulawesi, including identifying profiles and segmentation of voters, conducting self-publication, socializing programs, and forming a strong success tick. Keywords: Political Strategy
PELAYANAN PUBLIK E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA Gioh, Andre
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSejak berlakunya intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, tentang telematika, good goverment, dan selanjutnya instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang kebijakan dan strategi nasional e-government, pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika melalui pengembangan pelayanan publik berbasis e-goverment, di tingkat nasional maupun daerah. Namun hingga saat ini di lapangan masih banyak ditemukan perbedaan yang terjadi antar daerah, akibat sumber daya manusia yang berbeda-berbeda. e-government yang dikembangkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan, tanpa disertai peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, akan mengkaji bagaimana pelayanan publik pasca diterapkannya pelaksanaan e-governance pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pelayanan dimaksud akan dikaji dengan menggunakan konsep pelayanan yang dikemukakan oleh Nuiyanto (2014:18 ) Pelayanan publik yang bersifat ideal artinya pelayanan publik yang di cirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan aparatur, dengan ciri efektif, sederhana, kejelasan dan kepastian (transparan), keterbukaan, dan efesiensi. Temuan penelitian menggambarkan dengan penerapan e-government di Kabupaten Minahasa telah menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan informasi layanan public yang digunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. Kata Kunci: Pelayanan publik; E-Government; Dinas Komunikasi Informatika  ABSTRACTSince the enactment of Presidential Instruction No.6 of 2001, regarding telematics, good governance, and subsequently Presidential Instruction No.3 of 2003, concerning national e-government policies and strategies, the government has been demanded to be able to take advantage of advances in communication and information technology through the development of e-based public services. government, at the national and regional levels. However, to date in the field there are still many differences that occur between regions, due to different human resources. The developed e-government only indicates the fulfillment of policies, without any improvement in service quality. This research, using descriptive qualitative methods, will examine how public services are implemented after the implementation of e-governance at the Communication and Information Office of Minahasa Regency, North Sulawesi Province. The service referred to will be studied using the service concept put forward by Nuiyanto (2014: 18) Public service which is ideal means that public services are characterized by accountability and responsibility from the service providers of the apparatus, with the characteristics of effective, simple, clarity and certainty (transparent). , openness, and efficiency. The research findings illustrate that the application of e-government in Minahasa Regency has led to an increase in community participation in using public service information used by the Minahasa Regency Information Communication Office. Keywords: Public services; E-Government; Informatics Communication Office
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Mamonto, Halid
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengembangan potensi kepariwisataan di kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih banyak persoalan. Diantaranya adalah menyangkut persoalan masih kurang optimalnya keterpaduan konektivitas antara pulau, kurangnya sumber daya manusia, serta masih lemahnya koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkan, bahwa strategi dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum sesuai dengan standar penerapan strategi pengembangan pariwisata, atau bisa dikatakan strategi yang digunakan belum maksimal dalam menyukseskan program-program dinas pariwisata dalam  pengembangan pariwisata. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena masih kurangnya tenaga kerja profesional dalam bidang pariwisata atau masih minimnya sumber daya manusia pariwisata yang ada di dinas pariwisata Kabupaten Bolaang Mongodow Timur. Kata Kunci : Strategi; Pengembangan; Pariwisata.   ABSTRACTThe development of tourism potential in East Bolaang Mongondow district still has many problems. Among them are related to the problem of not optimal connectivity integration between islands, lack of human resources, and still weak coordination between the government, private sector and society. The purpose of this study was to determine the strategy of the Tourism Office in developing tourism in East Bolaang Mongondow Regency. By using qualitative methods, the research findings illustrate that the strategy of the tourism office in tourism development in East Bolaang Mongondow Regency is not in accordance with the standards for implementing tourism development strategies, or it can be said that the strategies used have not been maximized in the success of tourism service programs in tourism development. This is due to several factors, including the lack of professional manpower in the tourism sector or the lack of tourism human resources in the East Bolaang Mongodow Regency tourism office. Keywords: Strategy; Development; Tourism
PENGARUH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon ) Stefanus Sampe, Janet T. Latuharhary, Michael S. Mantiri,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Aset Daerah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah telah menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun tugas dan fungsi bidang pengelolaan aset daerah melakukan perencanaan, penyusunan program, penetapan kebijakan penatausahaan barang milik daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah. Namun mengkaji kualitas aparatur pemerintahnya, masih terdapat permasalahan yang kemudian menghambat efektivitas pengelolaan aset daerah antara lain ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang daerah atau aset itu sendiri. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai atau dikelolanya dan di sisi lain pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset dimasa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan aset secara teratur dan identifikasi aset dalam hal pengadaan, penggunaan, penilaian, dan pemanfaatan sehingga efektivitas pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah. Sehingga landasan teori yang digunakan adalah Teori Spencer dan Wibowo (dalam Sudaryo 2018 : 325) untuk variabel Kompetensi dan Teori Tangkilisan (dalam Steers Richard 2013 : 140-141) untuk variabel Efektivitas. Metode penelitian ini menggunakkan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 50 orang. Persamaan regresi antara Kompetensi (X) dan Efektivitas (Y) dirumuskan sebagai Y=a+bX yang dianalisis menggunakkan program SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi kedua variabel adalah Y=21,280 + 0,399X, dan hasil analisis data serta pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh dari kompetensi terhadap efektivitas dengan besar pengaruh sebesar 53,7% dan tingkat pengaruh sebesar 0,733. Kompetensi Aparatur Sipil Negara dinilai cukup penting dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah secara signifikan. Kata Kunci  : Pengaruh, Kompetensi, Efektivitas   ABSTRACTRegional Assets are Regional Property (BMD) which has an important role in improving the performance of local governments, especially in providing services to the community. For this reason, the government has curbed Government Regulation (PP) No. 27 of 2014 concerning Management of State / Regional Government Property states that management of State / Regional Government Property must be carried out based on functional principles, legal certainty, transparency, efficiency, accountability, and value certainty. The tasks and functions in the area of regional asset management carry out planning, program preparation, setting policies on the administration of regional assets, carrying out evaluations and reporting on the management of regional assets. However, examining the quality of the government apparatus, there are still problems that then hamper the effectiveness of the management of regional assets, including disorder in managing data on regional goods or the assets themselves. This makes it difficult for the Regional Government to know for certain the assets that are controlled or managed and on the other hand the local government is having difficulty developing the utilization of assets in the future. Therefore, it is necessary to have regular asset management and asset identification in terms of procurement, use, valuation, and utilization so that the effectiveness of asset management can be accounted for. This study aims to determine the effect of the competence of the State Civil Apparatus on the effectiveness of the management of regional assets. So the theoretical basis used is the Theory of Spencer and Wibowo (in Sudaryo 2018: 325) for the Competency variable and Tangkilisan Theory (in Steers Richard 2013: 140-141) for the Effectiveness variable. This research method uses a quantitative approach with a population of 50 people. The regression equation between Competency (X) and Effectiveness (Y) is formulated as Y = a + bX analyzed using the SPSS version 22.0 program. The results showed that the regression equation for the two variables was Y = 21,280 + 0,399X, and the results of data analysis and hypothesis testing showed the effect of competence on effectiveness with a large effect of 53.7% and the level of influence of 0.733. The competence of the State Civil Apparatus is considered quite important and very influential to significantly increase the effectiveness of regional asset management. Keywords: Influence, Competence, Effectiveness
TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO Sambur, Resky Christian
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan sangat penting. Karena RTH selain memiliki fungsi ekologi, juga menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. Selain itu keberadaan RTH memiliki fungsi estetis, fungsi planologi dalam Tata Kota, fungsi ekonomis menyerap kadar karbondioksida (CO2), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, telah memicu pembangunan fisik kota diseluruh penjuru tanah air Indonesia. Seiring dengan itu telah menyebabkan kondisi alam di bumi yang terus memburuk akibat dari pemanasan iklim. Masalah  penghijauan dan kelestarian menjadi perhatian serius tak hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Penelitian ini akan melihat bagaimana Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Situmorang (2015), tentang prinsip-prinsip tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, telah berupaya melakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsi sebenarnya, sesuai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dari segi responsibility, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam kebijakan RTH kota Manado,  telah mengikuti ketentuan sesuai dengan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado. Terkait Soal prinsip kemandirian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, cukup mandiri dalam menjalankan tugasnya. Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau; Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado   ABSTRACTThe existence of Green Open Space (RTH) in urban areas is very important. Apart from having an ecological function, green open space is also a space where residents can stay in touch and have recreation. In addition, the existence of green open space has an aesthetic function, a planological function in city planning, an economic function of absorbing carbon dioxide (CO2) levels, adding oxygen, reducing the temperature with the shade and coolness of plants, becoming a water absorption area, and reducing noise. Since the implementation of regional autonomy, it has triggered the physical development of cities throughout Indonesia. Along with that, it has caused natural conditions on earth to continue to deteriorate due to climate warming. The problem of reforestation and sustainability is a serious concern not only for the Indonesian people but also for the world community. This research will look at how Green Open Space Governance, which is carried out by the Environment Agency of Manado City. By using the concept put forward by Situmorang (2015), regarding the principles of governance, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The research findings illustrate that in terms of accountability, the Manado City Environment Agency has made efforts to implement a Green Open Space policy according to its actual duties and functions, in accordance with its implementation and accountability. In terms of responsibility, the Manado City Environment Agency in the Manado City RTH policy has followed the provisions in accordance with the Manado City Regulation Number 1 of 2012 concerning Manado City Spatial Planning. Regarding the principle of independence, the Manado City Environment Agency is quite independent in carrying out its duties. Key words: Green Open Space; Manado City Environmental Service
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA Runtu, Veronica A.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di tempat yang bukan peruntukannya, selalu menimbulkan permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan unsur pendukung tugas pemerintah kabupaten dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dalam melakukan penertiban PKL. Dengan menggunakan metode kualitatif, kinerja SATPOL PP akan dikaji dengan menggunakan beberapa teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2008:45) yang mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan melihat bagaimana produktifitas kerja, daya tanggap (responsivitas), dan akuntabilitas publik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kemampuan aparat SATPOL PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah sesuai dengan standar operasional prosedur, meskipun ada beberapa yang mengatakan masih ada tebang pilih dalam penertiban PKL, hampir setiap hari ada petugas yang datang untuk memberikan peringatan dan penertiban bagi PKL yang melanggar aturan, akan tetapi setelah penertiban selesai dilakukan masih ada PKL yang kembali berjualan. SATPOL PP selalu siap menerima keluhan dan laporan dari masyarakat kemudian langsung menilai dan menindaki. Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima  ABSTRACTThe presence of street vendors (PKL) in places that are not their designation, always creates urban planning problems and disturbances of public order. Therefore, the Civil Service Police Unit (SATPOL PP) is an element supporting the task of the district government in securing and implementing local government policies that are specific in the field of peace and public order. This research was conducted to find out how the performance of the Minahasa District Civil Service Police Unit in controlling street vendors. By using qualitative methods, the performance of SATPOL PP will be studied using several performance theories from Agus Dwiyanto (2008: 45) which states that to measure performance can be done by looking at how work productivity, responsiveness (responsiveness), and public accountability. From the results of the research it was found that the ability of the SATPOL PP apparatus in carrying out their main duties and functions was in accordance with standard operating procedures, although there were some who said there was still selective cutting in controlling street vendors, almost every day officers came to give warnings and control for street vendors who violated the rules, but after the control was completed there were still street vendors who returned to selling. SATPOL PP is always ready to receive complaints and reports from the public and then immediately assesses and takes action. Keywords: Performance, Civil Service Police Unit, Street Vendors
STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN YASTI SOEPREJO MOKOAGOW DAN YANNY RONNY TUUK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2017-2022 Aziz, Fickri Januar
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKemenangan merupakan target utama dalam sebuah kompetisi politik. Untuk itu diperlukan strategi yang baik agar kemenangan bisa diperoleh. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang strategi yang dilakukan oleh pasangan Yasti Soeprejo Mokoagow dan Yanny Ronny Tuuk dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Priode 2017-2022. Dengan menggunakan metode kualitatif, strategi yang dilakukan oleh pasangan ini akan dikaji dengan teori yang dikemukakan oleh Peter Schroder (2004: 11-19), yang mengatakan bahwa dalam sebuah strategi tersimpan tujuan khusus, salah satunya adalah “kemenangan”. Sehingga untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan suatu metode perencanaan strategi. Temuan penelitian menggambarkan berbagai strategi yang dilakukan oleh pasangan ini terdiri dari beberapa strategi, diantaranya: Pemanfaatan Jaringan Partai Pendukung, Pemanfaatan Aktor Politik, Pemanfaatan Jaringan Keluarga, Pembentukan Tim Konsultan Politik, Pembentukan Tim Sukses, dan melakukan Kampanye Politik.  Kata Kunci:  Strategi Politik  ABSTRACTVictory is the main target in a political competition. For that we need a good strategy so that victory can be obtained. This research will describe the strategy carried out by the pair Yasti Soeprejo Mokoagow and Yanny Ronny Tuuk in the election of the Regent and Deputy Regent of Bolaang Mongondow Regency for the 2017-2022 period. By using qualitative methods, the strategy adopted by this pair will be studied with the theory put forward by Peter Schroder (2004: 11-19), which states that in a strategy there are specific objectives stored, one of which is "victory". So that to achieve this victory, a strategic planning method is needed. The research findings illustrate that the various strategies undertaken by this pair consist of several strategies, including: Utilizing Supporting Party Networks, Utilizing Political Actors, Utilizing Family Networks, Forming Political Consultant Teams, Forming Success Teams, and conducting Political Campaigns. Keywords: Political Strategy

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue