cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 80 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015" : 80 Documents clear
KETERWAKILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)1 Mokodongan, Franky
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDesa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnyadalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam ternyata Desa adalah lapisanpemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hampir segala aspekmenunjukkan betapa lemahya kedudukan dan keberadaan Desa dalam konstalasipemerintahan, padahal Desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan denganmasyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945.Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Desa yang dulunya LembagaMusyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desaadalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah danmufakat. BPD merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Desa yang anggotanyaterdiri dari tokoh masyarakat, lingkungan yang dipilih oleh rakyat.Alasan mendasar dari dilakukannya penelitian ini adalah : BPD di desa Insilmerupakan lembaga yang masih baru yang mempunyai fungsi pengawasan, fungsi legislasi,dan fungsi penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. Alasan lain adalah BPD selaku mitrakerja Pemerintah Desa memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaanpemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Desa yang demokratis. Namunyang menjadi alasan utama sesuai dengan hasil pengamatan awal adalah, kurang terwakilinyaBadan Permusyawaratan Desa dalam demokratisasi pemerintah desa. Indikasi daripermasalahan tersebut adalah: Badan Permusyawaratan Desa kurang dilibatkan dalam setiappengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa, personil anggota BPD yangdinilai kurang representatif mewakili tokoh-tokoh yang ada di desa Insil hal ini disebabkanpemilihan anggota BPD yang dilakukan tidak mengundang seluruh masyarakat yang ada didesa Insil, sehingga terkesan kurang demokratis.Kata Kunci : Badan Pemusyawaratan Desa, Demokratisasi.
MARKETING POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KOTA MANADO1 Samatara, Richard
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDidunia barat, marketing politik diyakini sebagai metode dan instrumen yang dapatmembantu politisi dan partai politik untuk dapat bersaing dan memenangkan persaingan.Secarakonsep, marketing politik tidak jauh berbeda dengan marketing yang digunakan dalam duniabisnis.Perbedaanya dalam dunia bisnis yang dijual adalah produk berupa barang, jasa sedang dalamdunia politik yang dijual adalah visi misi serta program kepada masyarakat luas dengan target dapatdipilih sebagai pemenang. Dan agar jualan laris manis maka dalam hal ini mereka (partai politik)harus memahami dan mengenal audiensnya. Sehingga bisa membidik target secara tepat dancermat. Dalam domain politik marketing menawarkan perpspektif alternatif yang menawarkanpenggunaan yang membantu untuk mengefisienkan serta efektif dalam membangun dalamhubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Berkembangnya pusat perhatian partaipolitik terhadap pembangunan strategi marketing politik merupakan alternatif yang dapat membantubersaing dalam iklim politik yang penuh persaingan terbuka dan transparan ketika berhadapan (visavis) dengan konstituen yang berasal dari beragam idiologi, agama serta etnisitas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui marketing Pardai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP) dalam pemilihan umum legislative tahun 2009, penelitian ini menggunakan jenispenelitian deskriptif untuk menggambarkan secara terperinci dari latar belakang masalah.Dari hasil penelitian didapati dari segi marketing yang bersifat keluar (Outside) segmentasiyang berfokus pada masyarakat kcil golongan menengah kebawah di Kota Manado memberikanhasil yang memuaskan, begitu juga dengan komunikasi politik yang santun dan menampilkanprogram kerakyatan.Key words : Marketing Politik, Pemilu
PERANAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI DI DISTRIK SIDEY (SuatuStudi di Distrik SideyKabupatenManokwariProvinsi Papua Barat)1 Djopari, Robert
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeranan aparatur dalam pelaksanaan administrasi untuk penyelenggaraantugas-tugaspemerintah dalam pembangunan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan pembangunannasional. Hal ini di karenakan aparat pemerintah yang langsung menghadapi berbagai macampersoalan yang terjadi dalam masyarakat. Terkait hal ini pemerintah Distrik Sidey KabupatenManokwari Provinsi Papua Barat sama dengan beberapa wilayah di Indonesia mengalami berbagaimacam kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi yang masih sangat minim, yangmengakibatkan proses pelayanan public menjadi kurang maksimal.Penelitian ini mencoba mendeskripsikan peranan aparatur pemerintah distrik Sidey dalammelayani masyarakat dalam bidang administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitiankualitatif. Dari hasi penelitian ditemukan pelaksanaan pelayanan oleh aparatur pemerintahan didistrik Sidey kepada masyarakat dapat dikatakan sudah cukup baik, meskipun mengalami beberapakendala salah satunya fasilitas dan kemampuan aparat.Kata Kunci : Peranan, Aparatur, Pelaksanaan Administrasi
PROFESIONALISME BIROKRASI APARAT PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Husin, Nawir
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProfesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatupekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebihditinjau dari segala sisi sesuai dengan porsi objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisiyang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relative singkat. Salah satuharapan masyarakat selaku konsumen pelayanan yang ada di Kecamatan Kaidipang adalahmenginginkan pelayanan yang adil dan merata. Bentuk pelayanan yang adil dan merata hanyadimungkinkan oleh kesiapan psikologis birokrat pemerintah di Kecamatan Kaidipang yangsenantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan dinamika masyarakat sebagai sasaranpelayanannya. Penelitian ini akan Bolaang Mongondow Utara mengkaji tentang profesionalitasaparatur sipil Negara yang ada kecamatan Kaidipang kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.Kata Kunci : Profesionalisme, Aparat, Pelayanan Publik
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA1 Belau, Yahanes H
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMasyarakat miskin merupakan permasalahan yang ada disetiap wilayah. Hal ini menjadimasalah tidak hanya bagi pemerintahan daerah, nasional, bahkan menjadi masalah internasional.Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah ini merupakan sesuatu yang sangat penting untukdiperhatikan. Berkaitan dengan itu ketersediaan data sebagai bahan dalam menyusun kebijakansangat dibutuhkan, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatankebijakan. Untuk itu penelitian tentang pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting, khususnyayang terkait dengan kebijakan pemerintah.Metode yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuanuntuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya diDistrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan data bahwa sejak berlakunya keputusanpemerintah dalam musyawarah rencana pembangunan kampung (MUSREMBANG) dalam kebijakanpemberdayaan masyarakat terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di KabupatenIntan Jaya, walaupun harus diakui seutuhnya penurunan angka kemiskinan tidak hanya karenaadanya program pemberdayaan.Kata Kunci : kebijakan pemerintah, pemberdayaan masyarakat.
AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIKDI DESA KANONANG I KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA1 Meruntu, Jossie
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTerkait dengan konsep Good Governance, dalam prakteknya aparat Kecamatan dituntutuntuk dapat mempertanggungjawabkan atas kewenangan yang diembannya. Dalam halmempertanggungjawabkan kewenangannya inilah aparat pemerintah dituntut untuk menjalankanasas-asas akuntabilitas kinerja.Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang menyatakanbahwa akuntabilitas kinerja adalah “Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalammencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.Akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan melaluialat pertanggungjawaban secara periodik.Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintahbaik yang secara langsung maupun melalui media massa menimbulkan citra yang buruk kepadapemerintah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencoba untukmendeskripsikan akuntabilitas pelayanan public di desa Kanonang Satu Kecamatan KawangkoanBarat Kabupaten Minahasa.Key Words: Akuntabilitas, Pelayanan Publik
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN1 Lumiu, Vandyk
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndonesia merupakan Negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yangmembentuk kementerian khusus untuk meningkatkan peran perempuan. Berbagaikegiatan perempuan yang muncul sejak pemerintahan Orde baru baik organisasiprofesi maupun ikatan kerja suami, PKK, Kowani, dll. Hal tersebut menunjukkanadanya pertumbuhan partisipasi politik perempuan yang semakin besar dan telahbanyak membantu melaksankan program-program pemerintah. Berbagai jabatanpolitis telah dicapai seperti menjadi menteri, anggota parlemen, ketua partai,bupati, camat, lurah dll. Tetapi jika dilihat dari jumlah maupun pengaruhnyadalam perumusan kebijaksanaan nasional sangatlah kecil. Partisipasi perempuandibidang politik pada masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadianggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menunjukanadanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentusaja hal ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkanrendahnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2014di Kecamatan Siau Barat Selatan. Sedangkan konsep yang digunakan dalampenelitian ini adalah konsep tentang partisipasi sedangkan Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif.Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah 1) Perempuanberpartisipasi dan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yangdia terima, dimana partispasi politik ini juga ternyata berkorelasi dengan kondisilingkungan dimana perempuan itu tinggal. Hal ini membuat partisipasi politiktiap perempuan berbeda-beda. Terdapat perempuan yang menggunakan hakpilihnya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh tentang profilpartai, figur caleg, serta visi dan misinya, akan tetapi juga terdapat perempuanyang menggunakan hak pilihnya meski dengan pengetahuan yang sangatminim tentang partai, caleg dan juga visi dan misinya. 2) Terdapat pula pemilihperempuan yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang proses PemiluLegislatif, tetapi dari berbagai informasi yang diterima pemilih perempuan tersebuttidak menggunakan hak pilihnya, hal ini karena adanya anggapan bahwa prosespolitik yang ada tidak mampu meyakinkannya bahwa akan ada perubahan yanglebih baik. 3) Partisipasi politik perempuan di Kecamatan Siau Barat Selatanterbentuk melalui soalisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikeloladalam lingkungan sosial pemilih perempuan. Informasi-informasi yang adaakan membentuk bangunan Kognitif pemilih perempuan dan yang nantinyaakan mendorongnya untuk memberikan afirmasi pada pilihan politiknya.Kata Kunci : Partisipasi Politik Perempuan.
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO1 Kilis, Alfiano
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSIStandar Operasional Prosedur (SOP) bisa diartikan sebagai suatu petunjukorganisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. SOP berisi petunjuk yangmenjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalammelakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka.Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengandikeluarkannya peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35Tahun 2012. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerjapemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu diperhatikan antarastruktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan denganbeberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi,minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja (pegawai),peta kerja dan batasan pertahanan.Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukanpenelitian dengan mengangkat judul, yakni: “Penerapan Standar OperasionalProsedur dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Malalayang, KotaManado.”Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur dan Tugas Pemerintah
PERAN PENDETA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT 20141 Toboko, Maretsko
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan umum merupakan salah satu sarana partisipasi politik sebagaiperwujudan dari kedaulatan rakyat. karena pada saat pemilu rakyat menjadi pihak yangpaling berperan penting dengan memberikan suaranya secara langsung Meningkatnyajumlah pemilih di kabupaten Halmahera Barat di sebabkan oleh beberapa faktoryakni status sosial dan ekonomi, situasi, afiliasi politik orang tua, pengalamanberorganisasi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, perangsangpartisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal sertaperan tokoh agama dalam hal ini Pendeta.Metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatifSeperti yang diungkapkan oleh Rusadi Kantaprawira tokoh agama termasukdalam kekuatan politik yaitu tokoh politik (political figure), kepemimpinan adalahaktifitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapaibeberapa tujuan yang mereka inginkan (Ordway Tead dalam Surtato, 2006:12).Dilihat tugas dan fungsi dari tokoh agama, bisa dikatakan sebagaipemimpin,kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (pemimpinatau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah lakusebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut, sedangkan peranan adalahbagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat laindikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan adalah konsepyang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebasdari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, danmenunjukkan tingkah laku. Partisipasi politik adalah hasrat seorang individuuntuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatanadministratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagaiorganisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut sertamelakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atauorganisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran,memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengankemampuanya sendiri.Peran dari Pendeta dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalampemilu legislatif lewat pendidikan politik, komunikasi politik, peran pendetadalam partai politik dan peran pendeta dalam badan legislatif.Kata Kunci : Tokoh Agama, Partisipasi Politik
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA POPONTOLEN KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi kasus di desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)1 Langi, Jova Engelina
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemerintah desa dalam hal ini sebagai unjung tombak pemerintahan, merupakan akronimdari pemerintah pusat yang dimana berbaur langsung dengan masyarakat, diharapkan dapatefektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa gunamewujudkan pembangunan disegala bidang. Desa dalam hal ini adalah kesatuan wilayah yangdihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Upaya mewujudkankemandirian daerah mencerminkan peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yangdilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki.Dengan kata lain, pemberdayaan kelompok tani ini adalah memampukan dan memandirikanmasyarakat dalam hal kesejahteraan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu strategi/cara untukmemberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan strategi pemerintah desadalam pemberdayaan masyarakat di Desa Popontolen.Hal ini didasari karena banyaknyamasyarakat desa Popontolen yang berprofesi sebagai sebagai petani dan didukung dengankeadaan geografi dan topografi dari desa Popontolen itu sendiri yang cocok untuk dijadikan areapertanian.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.Dari hasil penelitian didapati strategi pemerintah desa tidak diterapkan dengan baik danberjalan ditempat.Ada beberapa kelompok tani di desa ini yang tidak diberdayakan olehpemerintah.Selain factor pemerintah, kemampuan sumberdaya manusia juga berpengaruh dalamperkembangan kelompok tani di Desa Papontolen.Keywords: Strategi, Pemberdayaan, Kelompok Tani

Page 4 of 8 | Total Record : 80

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue