cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 80 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015" : 80 Documents clear
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KERJA APARATUR PEMERINTAH (SUATU STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA) Timumu, Telma
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam undang-undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakanbahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimanatercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dariintervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampumenyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagaiunsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipiltercantum dalam penjelasan umum UU RI No. 43/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaiberikut : Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangattergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara.Kata Kunci : Kinerja, BKD, Prestasi
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN1 Abada, Heidi Lilan
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKJenis Penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Tujuan penelitianadalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah kota Manadotentang penangan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan (studikhusus anak jalanan).Teknik pengumpula data dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancaramendalam arsip/dokumen dari kantor terkait. Adapun informan dalam penelitianini yaitu mewakili Dinas Sosial Kota Manado, LSM/Komunitas/Sanggar yangterkait dengan anak jalanan serta mewakili anak jalanan dan mewakili masyarakat.Teknik analisa data yaitu melalui analisis, komposisi, klasifikasi,dan deskripsimasalah dalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan.Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat diketahui bahwa bahwa peraturandaerah nomor 20 tahun 2002 dalam penanganan anak jalanan sudah berjalan baik,namun belum maksimal dalam beberapa hal.Ada beberapa yang ditemukan yangmenyebabkan anak-anak berada di jalanan; ekonomi rendah, kurangnyapemahaman orangtua maupun anak akan gunanya suatu pendidikan, anak-anakmemilih hidup dijalanan yang bebas, dijalanan mereka bisa menghasilkan uangsendiri. Saran bagi pemerintah dapat mendirikan rumah singgah dimanapenanampungan khusus untuk mereka.Rumah singgah disini diharapkan menjadipusat rehabilitasi, dimana anak-anak jalanan diberi suasana dan bekal pelatihanketerampilan, juga pengetahuan tentang norma-norma yang berlaku dalammasyarakat.Pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial serta pemberdayaankeluarga (perubahan pola pikir dan mental) sehingga hal ini mungkin dapatmencegah anak kembali ke jalanan dan hidup bersama keluarganya.Kata kunci : Implementasi, PP Kota Manado nomor 20/2002, Anak Jalanan
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (SUATU STUDI DI DESA KANONANG II KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT) Walangitan, Sonny
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karenadari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangkamelaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai lembagalegislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasimasyarakat dan kepala Desa.Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikanperanan BPD dalam perencanaan pembangunan, di Desa Kanonang II KecamatanKawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukantergambar BPD Desa Kanonang II telah melaksanakan fungsinya dalam menunjangkelangsungan pembangunan, dan bersama kepala desa menetapkan peraturan-peraturanyang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran BPD di desa Kanonang II telahmemberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakatdesa dengan menyampaikan tuntutan hak politiknya. BPD di desa kanonang II merupakanwahana dalam menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi rakyat sekaligusberperan dalam membuat kebijakan bersama kepala desa.Kata Kunci : Peranan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa
IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DALAM PROSES PELAYANAN PUBLIK1 (STUDI TENTANG PROSES PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN LANNY JAYA PROPINSI PAPUA) Wanimbo, Dimus
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK.Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang berdasarkan Undang ?Undang Nomor 21 tahun 2001 dalam esensinya memiliki tujuan dimana memberikankewenangan bagi rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang dimilikiserta diberi pelimpahan tanggung jawab untuk memajukan, percepatanpembangunan baik dari segi politik ekonomi, budaya, maupun tingkat kesejahteraanmasyarakat. Oleh sebab itu dalam Pendidikan merupakan hal yang sangat pentingbagi setiap orang, warga negara indonesia, Dinas pendidikan ini merupakan parapenyabat yang bekerja dinas pendidikan dan dinas ini harus berperan haktif, dalampelayanan Publik baik dari pendidikan TK SD,SMP,sapai SMA/SMK untuk melayanipara siswa/siswi bakan beberapa banyak yang suda berpendidikan dan berapa banyakyang belum selesai pendidikan dan seorang pemimpin harus mengambil data yangakurat di setiap kampun maupun setiap gedung sekolah yang ada bagi putra putridyang asset kabupaten lanny Jaya dan ini merupakan tugas dari pada pemerintah dinaspendidikanSalah satu tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia adalah bagaimanamemaksimalkan tingkat kesehatan. Karena tingkat kesehatan akan menjadigambaran bagi masyarakat terutama berkaitan dengan usia harapan hidup. Harapanhidup akan menjadi lebih baik apabila terdapat pola hidup sehat. Dinas kesehatanmerupakan penyabat bekerja dinas kesehatan dan dinas ini harus berperan hatifdalam pelayanan public dalam hal pelayanan kesehatan ini merupaka hal yang sangatpentin bagi warga Negara Indonesia, oleh sebab itu pemerintah kabupaten Lannydalam hal dinas kesehatan kabupaten lanny jaya berperan haktif pelayanan rumahsakit umum puskesmas maupun POSYANDU.Kata Kunci : Implementasi, Otonomi Khusus dan Pelayanan Publik
MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2014 (SUATU STUDI DI DAPIL 1 KECAMATAN SARIO DAN KECAMATAN MALALAYANG)1 Rimbing, Patrick Jimrev
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengungkap perilaku politik uang di Kota Manadoterutama pada Daerah Pemilihan 1 kecamatan Sario dan kecamatan Malalayang.Penelitian menggunakan metode kualitiatif dengan pengambilan data melaluipengamatan, wawancara dan studi pustaka. Peran uang sangat kuat dalamstrategi pemenangan kebanyakan calon-calon legislative atau kepala daerah.Hasil penelitian terlihat bahwa strategi dalam pemberian uang kepada pemilihsangat beragam, seperti pemberian uanh tunai, bantuan ke organisasi, bantuaninfrastruktur, dan sebagainya.Kata Kunci : Money Politics dan Pileg
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG1 Kalenge, Neil Argha
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan olehpemerintah daerah, sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semuasektor akan terkena dampaknya. Oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perludiformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan olehpemerintah pusat pada pemerintah daerah. Salah satu peningkatan pelayanan yang perlu dilakukanoleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan.Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bitung. Dalam penelitian ini dilakukandengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan obyek yangakan diteliti, penelitian deskriptif memperoleh gambaran yang sistematis faktual, dan akuratmengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian iniobyek yang akan diteliti yaitu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang pendidikan di KotaBitung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan melakukan observasi, wawancara dandokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu: Kadis Pendidikan, Kepala-kepala Bidang, Guruguru.Kualitas manusia dalam suatu instansi diwujudkan oleh pegawai itu sendiri dalammelaksanakan tugas kesehariannya, seperti loyalitas pada instansi, hubungan dengan pelanggan,kerjasama dengan karyawan lain, pengalaman kerja berkelompok, hubungan kerjasama antar unitkerja, dan komitmen untuk merealisasikan keputusan strategis. Dengan mewujudkan kualitassumberdaya manusia yang baik dalam tugas kesehariannya, maka instansi dapat memiliki intangibleassets yang punya pengaruh. Dinas Pendidikan Kota Bitung harus mempertahankan ataupun lebihmeningkatkan kualitas pelayan yang ada di dinas pendidkan kota Bitung dengan menjalin hubunganbaik antar sesama pegawai,atasan dengan bawahan begitu juga sebaliknya.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Dinas Pendidikan
PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (SUATU STUDI DI DESA GAMOMENG KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011)1 Salasa, Kristiano G
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan kepala desa merupakan salah satu sarana partisipasi politik sebagai perwujudan darikedaulatan rakyat. karena pada saat pemilahan kepala rakyat menjadi pihak yang paling berperanpenting dengan memberikan suaranya secara langsung Meningkatnya jumlah pemilih di DesaGamomeng di sebabkan oleh beberapa faktor yakni status sosial dan ekonomi, situasi, afiliasipolitik orang tua, pengalaman berorganisasi, kesadaran politik, kepercayaan terhadappemerintah, perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusiinformal serta peran tokoh agama.Paigee (dalam Kamarudin, 2003:95) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe.Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggimaka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dankepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan(apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggitetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politiksangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebuttidak aktif ( pasif). Kedua faktor diatas bukan faktor- faktor yang berdiri sendiri (bukan variableyang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, sepertistatus sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yangdimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakatberdasarkan pemilikan kekayaan. Tulisan ini akan mencoba melihat factor-faktor yangmempengaruhi partisipasi politik di tingkat desa khususnya yang terjadi di desa GamomengKabupaten Halmahera Barat.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa
FUNGSI PARTAI GOLKAR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MANADO TAHUN 2015 Patuwo, Jimbreif
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPartai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanyamempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dalam Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkanideologi politik tertentu. (Harahap dkk 2007).Dalam pemilihan kepala daerah di Kota Manado tahun 2015, Partai GolonganKarya (GOLKAR) diharapkan mampu menempatkan kader-kader yang mempunyaikredibilitas dan tidak hanya sekedar popularitas untuk dijadikan sebagai calon yangdiusung. Untuk itu peran dan fungsi partai menjadi sesuatu yang penting. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif yang akan menggambarkan peran dan fungsi partaiGolkar khususnya dalam melakukan rekruitmen calon menjelang Pilkada Langsung tahun2015.Keyword : Partai Politik dan Pilkada.
PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA1 Pinaria, Hendra
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKLembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Minahasa Utara dalammelaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas danmelaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal initurut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf. Oleh sebab ituperan staf terutama di kesekertariatan sangat penting dalam menunjang kinerja dewan baik dari sisianggota maupun lembaganya.Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kinerja staf sekretriat dewan dalam menunjangkinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara serta kinerjaanggota DPRD dalam menjalankan berbagai fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif yang akan mndeskripsikan kinerja staf kesekertariatan yang ada di Lembaga DPRDKabupaten Minahasa Utara.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapati masih kurang disiplinnya sebagian stafsekretariat dewan, dan hal ini mempengaruhi kinerja staf juga secara tidak langsung mengganggukegiatan lembaga DPRD di kabuapaten Minahasa Utara.Key words : Staf Sekertariat, DPRD kabupaten Minahasa Utara, Anggota Dewan
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (SUATU STUDI DI DESA KANONANG SATU KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA)1 Polio, Trieputra I
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmuryang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalamrangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPDsebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadapimplementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sertajalannya pemerintahan desa.Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana lokasi penelitianadalah di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas pengawasan BPD dalam pembangunaninfrastuktur desa. Data yang di kumpulkan untuk dianalisis adalah data primer, yaitudata yang bersumber langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini yang menjadiinforman penelitian adalah Kepala Desa Kanonang Satu, Sekretaris Desa KanonangSatu, Ketua BPD Desa Kanonang Satu, Anggota BDP Desa Kanonang Satu, TokohMasyarakat. Data diperoleh melalui observasi, waawancara, dokumentasi dan studiliteratur.Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa BPD Desa Kanonang Satu telahmelaksanakan fungsinya sebagai pengawas pembangunan infrastruktur DesaKanonanga Satu, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan yangtelah dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur DesaKanonang dapat berjalan dengan baik mulai dari proses penyusunan program,pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan BPD. Pegawasanyang dilakukan oleh BPD Desa Kanonang Satu berjalan dengan efektif, hal inidikarenakan pemerintah desa memberikan ruang bagi BPD untuk mengawasi jalannyaproses pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Satu dan BPD bekerja sesuaidengan regulasi yang ada sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti.Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa,Pembangunan Infrastruktur

Page 5 of 8 | Total Record : 80

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue