cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 3 (2018): November 2018" : 7 Documents clear
STRATEGI POLITIK PASANGAN BUPATI ROY RORING DAN WAKIL BUPATI ROBBY DONDOKAMBEY PADA PILKADA KABUPATEN MINAHASA 2018 Sondakh, Hugo Flavio
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): November 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan umum merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu daerah di Sulawesi Utara yang telah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2018 dengan kemenangan pasangan Roy Roring dan Robby Dondokambey. Bagaimana strategi yang digunakan oleh pasangan Roy Roring – Robby Dondokambey, sehingga dapat memperoleh suara mayoritas dalam Pemilukada di Kabupaten Minahasa tahun 2018 sangat menarik untuk dielaborasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan berbagai strategi yang digunakan oleh pasangan Bupati Roy Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey pada pilkada kabupaten Minahasa 2018. Dari hasil penelitian strategi yang digunakan pasangan ini adalah yang pertama melakukan survey lapangan, melihat kondisi lapangan yang terjadi, mencari tahu kelemahan dan kekuatan lawan serta peluang yang bisa dimanfaatkan. Kedua mengembangkan isu-isu yang ada dan mengangkat isu-isu kelemahan lawan. Ketiga pendekatan kepada masyarakat dengan terjun langsung, bertatap muka dengan masyarakat, sehingga benar-benar memahami yang menjadi keinginan masyarakat. Keempat menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kerjasama yang baik antar tim dan menjaga kekompakan tim. Namun dalam semua strategi yang dilakukan tidak lepas dari pemilihan strategi dan penyusunan serta pelaksanaan yang tepan dan baik sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Kata Kunci : Strategi Politik; Pemilukada; Kabupaten Minahasa.  ABSTRACTGeneral election is a way or means to determine people who will represent the people in running the government. Minahasa Regency is one of the regions in North Sulawesi that has held a Regional Head Election in 2018 with the victory of Roy Roring and Robby Dondokambey. What is the strategy used by the Roy Roring pair - Robby Dondokambey, so that being able to obtain a majority vote in the Election in Minahasa Regency in 2018 is very interesting to elaborate. The method used in this study is a qualitative method by describing the various strategies used by the regent Roy Roring and Deputy Regent Robby Dondokambey in the Minahasa district election in 2018. From the results of the research the strategy used by this couple was the first to conduct a field survey, looking at the field conditions happens, find out the weaknesses and strengths of the opponent and opportunities that can be utilized. The second develops existing issues and raises the issues of the opponent's weaknesses. The three approaches to the community by going directly, face to face with the community, so that they truly understand what the community wants. Fourth, maintain good communication with the community, build good cooperation between teams and maintain team cohesiveness. But in all strategies carried out can not be separated from the selection of strategies and the preparation and implementation of the right and good so they can achieve common goals. Keywords: Political Strategy; Pemilukada; Minahasa Regency.
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM MINAHASA SELATAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 Mottoh, Ester Meita
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): November 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK       Permasalahan yang terjadi saat pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2014, terjadi pada setiap tahapan. Diantaranya adalah terkait Daftar Pemilih Tetap atau yang disebut DPT yang tidak akurat, yang diakibatkan oleh kinerja Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLI) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Akibatnya banyak pemilih yang telah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu realita yang ada masih didapati juga yakni terkait dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK), mereka adalah warga masyarakat yang berdomisili dan telah memenuhi syarat tapi tidak tercantum dalam DPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum  Minahasa Selatan dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 khususnya terkait tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview dan wawancara dengan informan yang diangap mempunyai kompetensi terkait dengan topic penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan menjadi kurang maksimal disebabkan oleh beberapa factor, yang diantaranya terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota penyelenggara. Hal tersebut berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di kabupaten Minahasa Selatan secara umum. Kata Kunci : Kinerja; KPU Kabupaten Minahasa Selatan; Daftar Pemilih Tetap
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DISTRIK KANGGIME KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA Wenda, Nuwen
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): November 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah. Karena pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang sangat besar terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur sebenarnya tidak semata tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung. Keterlibatan masyarakat itu diharapkan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun dan tentunya harapan selanjutnya mereka akan memelihara dan menjaganya. Namun masih banyak dalam pembangunan infrastruktur keterlibatan masyarakat masih minim. Hal itu disebabkan karena pemerintah kurang melibatkan masyarakat atau masyarakatnya yang tidak mau terlibat. Untuk itu penelitian ini mengidentifikasi permasalahan terkait keterlibatan masyarakar hasil di distrik Kanggime kabuaten Tolikara dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dari hasil penelitian di identifikasi bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur banyak disebabkan ketidakpercayaan mereka terhadap pemimpin mereka dan juga terhadap wakil mereka yang duduk di kursi legislative karena merasa sering dibohongi. Selain itu juga disebabkan karena seringkali program pembangunan yang ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.  Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Infrakstruktur
PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN2018 Sondakh, Bobby M.E
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): November 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten MinahasaTahun 2018 adalah momentum masyarakat Kabupaten Minahasa dalam berpartisipasi di pelaksanaan pemilukada. Partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong yang memegang peran dan fungsi. Salah satu pendorong terciptanya partisipasi politik masyarakat adalah tokoh agama. Tokoh agama merupakan faktor pendorong terlibatnya masyarakat dalam pemilukada melalui tugas dan fungsiny amelayani masyarakat. Penelitian ini fokus pada peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada khususnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilukada Minahasa Tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik Mirriam Budiardjo dan teori elite Pareto. Data yang diperoleh dalam penulisan ini melalui kepustakaan, dan kantor-kantor institusi terkai tRumusan masalah yang di ambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Minahasa tahun 2018?. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pemilukada terlebih khusus dalam memberikan hak pilih yang sebelumnya masih apatis terhadap pelaksanaan pemilukada. Hal tersebut tercipta dari peran tokoh agama yang berfungsi memberikan pemahaman politk dan nasehat-nasehat ketika proses pemilukada berjalan, baik melalui khotbah di ibadah maupun dialog di lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Tokoh Agama, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Partisipasi Politik Masyarakat, PemilihanUmum Kepala Daerah.   ABSTRACTThe Minahasa Regency Regional Head General Election in 2018 is the momentum of the Minahasa District community in participating in the post-conflict local election implementation. Community political participation is inseparable from the driving factors that hold roles and functions. One of the drivers of the creation of community political participation is religious leaders. Religious leaders are a driving factor for the involvement of the community in post-conflict local elections through their duties and functions to serve the community. This study focuses on the role of religious leaders in increasing community political participation in post-conflict local elections, especially the Election of Minahasa District Head in 2018. This research uses qualitative research methods with descriptive translation, namely research that aims to obtain an overview to understand and explain the Role of Religious Leaders in Improving Community Political Participation in Minahasa Election in 2019. In this study, researchers used Mirriam Budiardjo's theory of political participation and Pareto's elite theory. The data obtained in this paper is through literature, and related institutional offices. The formulation of the problem taken in this study is what is the role of religious leaders in increasing public political participation in the Minahasa post-conflict local election in 2018 ?. The results of the analysis show that the community is involved in the post-conflict local election process especially in giving voting rights which were still apathetic towards the implementation of post-conflict local election. This is created by the role of religious leaders who function to provide political understanding and advice when the post-conflict local election process runs, both through sermons in worship and dialogue in the community. Keywords: Religious Leaders, The Christian Evangelical Church in Minahasa, Community Political Participation, Regional Head Elections
KERJASAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Rondonuwu, Vionita
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): November 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKUntuk mencapai standar pendidikan nasional di Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia merancang serta mempersiapkan program pengembangan pendidikan untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi factor pendorong apa saja yang mendorong mengapa sampai saat ini Australia masih memberikan bantuan dibidang pendidikan untuk Indonesia serta program kerjasama sama apa yang sudah dilakukan kedua negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui berbagai referensi dari sumber tertulis terkait dengan focus penelitian. Hasil penelitian menunjukan kerjasama bilateral yang dilakukan kedua negara begitu baik dikarenakan ada kepentingan-kepentingan dari kedua negara yaitu Pemerintah Australia juga Pemerintah Indonesia. Program-program yang telah dan sementara  dilakukan oleh kedua negara juga banyak menguntungkan kedua negara ini, terutama program kerjasama dalam bidang pendidikan. Kata kunci : Pendidikan Indonesi; Kerjasama Bilateral; Bantuan Pendidikan  ABSTRACTTo achieve national education standards in Indonesia, the Government of Indonesia and the Australian Government designed and prepared educational development programs for improving education in Indonesia. This research will identify what driving factors are driving why Australia has still provided assistance in the field of education for Indonesia and what cooperation programs have been carried out by the two countries. The method used in this study is through various references from written sources related to the focus of research. The results of the study show that the bilateral cooperation carried out by the two countries was very good because there were interests from both countries, namely the Australian Government and the Indonesian Government. The programs that have been and are being carried out by both countries have also benefited these two countries, especially cooperation programs in the field of education. Keywords: Indonesian education; Bilateral Cooperation; Educational assistance
KOREAN WAVE SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER DIPLOMASI KEBUDAYAAN KOREAN SELATAN DI INDONESIA Sendow, Beatrix E.D
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): November 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKorean Wave atau Hallyu merupakan penyebaran budaya popular dan hiburan Korea yang mulai tersebar pada pertengahan tahun 1990an yang akhirnya menjadi salah satu soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan masih terus bertransformasi hingga saat ini. Kesuksesan Korean Wave saat ini tidak lepas dari dukungan pemerintahnya yang memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan Korean Wave. Saat ini dimana pemerintah Korea Selatan sangat gencar meningkatkan dan menyebarkan Korean Wave di belahan dunia termasuk di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan bagaimana Penerapan Korean Wave sebagai Instrument Soft Power Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan di Indonesia serta mengetahui dan menjelaskan apa pengaruh Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan dalam membangun citra Korea Selatan di Indonesia. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis dokumen serta berbasis internet melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, koran online, maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu. Dalam menganalisa data digunakan analisis kualitatif dimana dari data yang didapat disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk melihat bagaimana penerapan Korean wave di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan dan di dukung oleh para pelaku bisnis industri ,media serta masyarakat secara umum serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap citra Korea Selatan di Indonesia untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa melalui kepopuleran Korean Wave pemerintah Korea Selatan dapat mengelola dan memanfaatkan budaya Korean Wave menjadi soft diplomasi Korea Selatan sehingga dapat memperkuat posisinya dan meningkatkan citra Korea selatan di Indonesia bahkan di belahan bumi lainnya. Kata Kunci: Korean Wave; Soft Power; Diplomasi Kebudayaan.ABSTRACTKorean Wave or Hallyu is the spread of popular culture and entertainment in Korea which began to spread in the mid-1990s which eventually became one of South Korea's soft power cultural diplomacy and still continues to transform today. The success of the Korean Wave is currently inseparable from the support of the government which provides full support for the improvement of the Korean Wave. At present, the South Korean government is intensely increasing and spreading Korean Wave in parts of the world, including in Indonesia. This research was conducted to find out and explain how the history of the Korean Wave was formed as a soft power instrument of South Korean cultural diplomacy and how to apply the Korean Wave as a South Korean Cultural Diplomacy Soft Instrument in Indonesia and to know and explain what Korean Wave influences as a soft power instrument in cultural diplomacy build the image of South Korea in Indonesia. For this reason the method used in this study is document-based and internet-based through books, journals, documents, articles, online newspapers, and research reports from previous studies. In analyzing the data, qualitative analysis is used where the data obtained is compiled based on the facts and then correlates with each other to see how the application of the Korean wave in Indonesia is run by the South Korean government and is supported by industrial, media and community businesses. general as well as the influence that has been made on the image of South Korea in Indonesia to draw a conclusion. From the data obtained shows that through the popularity of the Korean Wave the South Korean government can manage and utilize the Korean Wave culture into South Korea's soft diplomacy so that it can strengthen its position and enhance the image of South Korea in Indonesia even in the other hemisphere. Keywords: Korean Wave; Soft Power; Cultural Diplomacy.  
KERJASAMA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI SINGAPURA Ponggohong, Billy W.T
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): November 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, selain itu PMI biasa disebut sebagai penyumbang devisa terbanyak untuk Indonesia. Pekerja Migran Indonesia ditempatkan diberbagai negara, salah satunya Singapura. Karena dengan julukan penyumbang terbanyak devisa negara perlu adanya campur tangan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan PMI untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang ada diluar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai dimana kerjasama Indoensia dengan Singapura dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga peranan pemerintah dalam menanggapi kasus-kasus PMI di Singapura. Penelitian ini menggunakan analisa narrative dengan menggunakan catatan yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukan kerjasama sama yang pernah ada antara kedua negara adalah seperti Memorandum of Understanding antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Association Employment of Agencies Singapore (AEA(S)) tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tindak lanjut dari kedua negara setelah adanya MoU ini adalah dari Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura mengeluarkan kartu pekerja Indonesia Singapura dan dari Singapura lewat Ministry of Manpower Singapore mengeluarkan Employment of Foreign Manpower atau Undang-undang ketenagakerjaan asing. Peran pemerintah dalam menanggapi kasus PMI di Singapura sudah sangat baik karena pengaduan yang di terima oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2018 ada 62 pengaduan tinggal 9 pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian. Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia; Kerjasama; Peran Negara ABSTRACTIndonesian Migrant Workers (IMW) are every Indonesian citizen who will, is, or has done work by receiving wages outside the territory of the Republic of Indonesia, besides that IMWs are commonly referred to as contributors to the most foreign exchange. IMWs are placed in various countries, one of which is Singapore. Because with the name of the largest contributor to foreign exchange, there is a need for government intervention for the placement and protection of Indonesian Migrant Workers to ensure the safety of Indonesian citizens abroad including Indonesian Migrant Workers. For this reason, this research can be known to the extent of Indonesia's cooperation with Singapore in the protection of migrant workers and also the role of the government in responding to cases of Indonesian migrant workers in Singapore. In this study using narrative analysis using notes in the field. The results of collaborative research that has ever existed such as the Memorandum of Understanding between the National Board for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers and the Employment of Association Agencies concerning the placement and protection of Indonesian migrant workers. Follow-up from both countries after the MoU was from Indonesia through the Republic of Indonesia Embassy in Singapore release cards for Indonesian workers from Singapore and Singapore Singapore Ministry of Manpower Singapore release the Employment of Foreign Manpower. The government's role in responding to cases of migrant workers in Singapore has been very good because of complaints 2018 there are 62 complaints, only 9 complaints that are still in the process of being resolved. Key word: Indonesian Migrant Workers; Coorperation; Nation Roles

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue