cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020" : 5 Documents clear
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO 2018 Pangumpia, Ignas Frans
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilih belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara pararel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah Pegawai  Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.               Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum  PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201 By:Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje Wilar  ABSTRACTThe study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.Keywords: Performance; General Election Commissions.
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR Djumati, Ninggimus Yolemal
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR Oleh : Ninggimus Yolemal Djumati[1], Johny P. Lengkong[2], Trilke E. Tulung[3]  ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Beberapa temuan dari penelitian menggambarkan: Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, diantaranya: 1. National Interest, tercermin dari dorongan masyarakat muslim Indonesia agar pemerintah Indonesia terlibat dalam penyelesaian konflik dan melindungi etnis muslim Rohingya; 2. Kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; 3. Proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek teritorial security maupun ekonomi; 4. Ujian kredibiltas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah, sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN turun tangan; 5. Tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia; 6) Faktor pengambil keputusan. Kata Kunci   : Konflik Etnis Rohingya; Kebijakan Politik Luar Negeri.  INDONESIA FOREIGN POLITICAL POLICY IN JOKOWI GOVERNMENT IN CONFLICT SETTLEMENT EFFORTS IN MYANMARBy:Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong, Trilke E. Tulung ABSTRACTThis paper aims to describe Indonesia's foreign policy in the Jokowi government in the efforts to resolve conflicts in Myanmar. Some findings from the study illustrate: First, Indonesia's foreign policy in responding to the Rohingya issue cannot be separated from various factors that influence it, both internal and external, including: 1. National Interest, reflected by the encouragement of Indonesian Muslim communities so that the Indonesian government is involved in conflict resolution and protect Rohingya Muslim ethnicities; 2. National interest, which makes the Rohingya conflict an opportunity for Indonesia to build international trust; 3. State protection, to anticipate threats and implications generated by the conflict, both in territorial and economic aspects of security; 4. The ASEAN credibility test, which has been considered weak, has forced Indonesia as an influential country in ASEAN to intervene; 5. International pressure on regional countries over what is happening in Myanmar, is a factor that also affects Indonesia's foreign policy; 6) Decision making factors. Keywords: Rohingya Ethnic Conflict; Foreign Policy[1] Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT[2] Selaku Pembimbing 1[3] Selaku Pembimbing 2
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO 2018 Wiesje Wilar, Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilih belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara pararel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah Pegawai  Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.               Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum  PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201 By:Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje Wilar  ABSTRACTThe study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.Keywords: Performance; General Election Commissions.
OPINI PUBLIK TERHADAP PENCITRAAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN TINGKAT ELEKTABILITAS POLITIK PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN MINAHASA Malonda, Riskia
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada Pilpres 2019 salah satu strategi yang dimainkan oleh para kandidat adalah politik pencitraan. Hal ini dianggap penting dan dipercaya dapat menaikkan elektabilitas masing-masing kandidat. Namun faktanya efektifitas dari strategi ini masih perlu di teliti lebih lanjut untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya terhadap opini masyarakat yang menjadi target dari strategi ini. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah yang oleh masing-masing kandidat diterapkan strategi pencitraan yang cukup massif. Namun hasil dari strategi pencitraan dari masing-masing kandidat mendapat respond dan tanggapan yang bervariasi dari masyarakat. Hal itu tergambar pada opini yang terbentuk di tengah masyarakat, bahkan hingga bagaimana mereka menentukan dan menggunakan hak pilih. Variasi respon dari masyarakat tersebut merupakan akibat dari variasi dan sumber informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang kandidat. Kata Kunci : Opini Publik; Pencitraan Politik; Elektabilitas  PUBLIC OPINION ON POLITICAL IMAGING IN INCREASING THE POLITICAL ELECTRABILITY LEVEL IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION IN MINAHASA REGENCY By: Riskia Malonda ABSTRACTIn the 2019 Presidential Election one of the strategies played by the candidates was imaging politics. This is considered important and is believed to increase the electability of each candidate. But the fact that the effectiveness of this strategy still needs to be examined further to measure how much influence it has on the public opinion that is the target of this strategy. Minahasa Regency is one area where each candidate has implemented a massive imaging strategy. However, the results of the imaging strategy of each candidate received responses and varied responses from the public. This is reflected in the opinions formed in the community, even how they determine and exercise their right to vote. Variations in response from the community is a result of variations and sources of information held by the community about candidates. Keywords: Public Opinion; Political Imaging; Electability
POTENSI PERUBAHAN GARIS BATAS INDONESIA-SINGAPURA (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah) Franky Rengkung, Raymond W. Sollitan, Daisy Posumah,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini terkait dengan isu pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Nipah. Pulau Nipah terletak di perbatasan Indonesia dan Singapura. Sayangnya dimasa lalu pulau Nipah sangat terdampak oleh kegiatan penambangan pasir untuk memasok kebutuhan reklamasi di Singapura. Sesungguhnya reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran dipihak Indonesia. Dengan reklamasi, tanah Singapura menjadi semakin menjorok mendekati wilayah Indonesia, sebaliknya pulau Nipah beresiko tenggelam dan hilang jika saja tidak dilakukan upaya konservasi untuk memperbaiki lingkungannya. Pada saat reklamasi pulau Nipah selesai dikerjakan, pemerintah Indonesia mengembangkan pembangunan pulau Nipah menjadi basis militer dan pusat pengembangan ekonomi dikawasan ini. Kenyataannya, yang menjadi alasan utama dilakukan reklamasi pulau Nipah adalah karena kekhawatiran Indonesia akan ada potensi perubahan garis batas Indonesia-Singapura, mengingat wilayah daratan Singapura semakin luas sedangkan pulau Nipah semakin kecil. Penelitian ini mendapati bahwa kecil kemungkinannya akan terjadi perubahan garis batas Indonesia-Singapura mengingat antara pemerintah Indonesia dan Singapura telah dicapai kata sepakat tentang garis batas setidaknya melalui tiga tahap pembicaraan diplomatik sejak tahun 1973. Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa kedua negara berniat melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Namun demikian, proyek reklamasi pulau Nipah tetap penting sebagai antisipasi ke depannya mengingat  politik internasional cenderung tidak pasti. Kata Kunci: Garis batas, Indonesia, Singapura, Reklamasi, Pulau Nipah. ABSTRACTThis research is about border area management in Nipah island. Nipah island lies in the Indonesian and Singapore border line. Unfortunately, Nipah island has been severely affected by sand mining activities in the past, which was designated to supply materials for reclamation in Singapore. Reclamation in Singapore raised concern in the Indonesian side though. Whilst the land in Singapore has becoming more and more indented into Indonesian territory, on the contrary, Nipah Island risked drown and disappear if there was no attempt to preserve the nature of its environment. Once reclamation in Nipah island has been done, Indonesian government further develop Nipah island to become a military base as well as the new economic centre in the region. In fact, the potential that the boundary line between Indonesia and Singapore could be shifted due to changes in the size of Singapore, which was becoming wider, and of Nipah Island which became smaller and smaller; has been the main reason for reclamation project in Nipah island. This research found that the boundary line between Indonesia and Singapore is less likely to be shifted, because both Indonesia and Singapore have reached a mutual understanding about their border-lines through the three stages of diplomatic talks since 1973. So far there were no indication about the two parties would break the deals. However, reclamation project in Nipah island is worth doing in order to anticipate future international politics, which is somehow uncertain. Keywords: Border-line, Indonesia, Singapura, Reclamation, Nipah island

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue