cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen" : 10 Documents clear
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN UNSUR YANG MEMBERATKAN DAN UNSUR YANG MERINGANKAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Hermanto Wenas
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana terhadap pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam KUHP serta untuk mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana terhadap pidana pembunuhan dengan |unsur yang meringankan dalam KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 339 KUHP adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 340 KUHP adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Sanksi ini lebih berat dari sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok dalam Pasal 338 KUHP yakni pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. 2. Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang meringankan dalam Pasal 341 KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Sanksi ini lebih ringan dari sanksi yan diancamkan dalam tindak pidana pembunuhan biasa karena ada unsur yang meringankan yakni karena seorang ibu takut ketahuan akan melahirkan anak. Kata Kunci : Pembunuhan, Unsur Memberatkan dan Meringankan.
EKSISTENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERHADAP SUATU USAHA ATAU KEGIATAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 Cantika Karunia Putri Gloria Kaunang
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat: 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting atau tidak berdampak penting. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. 2. Dalam Pelaksanaan AMDAL, peran masyarakat merupakan suatu hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses AMDAL untuk mencegah kerugian yang disebabkan suatu usaha atau kegiatan dan mewujudkan lingkungan hidup yang bersih. Kata Kunci: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Usaha atau Kegiatan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Matthew Eduard Dirk Rawung
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami yang dimaksud dengan kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan serta untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum pidana terhadap kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan tidak hanya menyangkut jasa konstruksi, tetapi juga menyangkut bangunan gedung itu sendiri, baik dari segi pemilik maupun penggunanya. Kelalaian dari jasa konstruksi berkaitan dengan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraannya. Kelalaian dari bangunan gedung apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan dan pekerjaan konstruksi, yaitu menyangkut perencanaan teknis juga pelaksanaan konstruksi itu sendiri. 2. Sanksi hukum pidana terhadap kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan menurut Undang[1]Undang Cipta Kerja berupa pidana penjara atau denda yang ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksinya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kata Kunci : Konstruksi Bangunan, Kelalaian, Sanksi Hukum.
PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT UDARA ASING Juneatri Ratu Saputri
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dalam mengatur pelanggaran kedaulatan di ruang udara oleh pesawat udara asing dan untuk mengetahui hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilayah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yang dengan metode penelitian yuridis normatif. disimpulkan 1.Penegakan Hukum dalam Mengatur Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara oleh Pesawat Udara Asing dalam hukum internasioal adalah dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan telah diperjelas dalam Konvensi Chicago 1944 tentang international civil aviation yang menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Dengan demikian kewenangan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara tetap ada pada negara yang memiliki wilayah tersebut. Dalam hukum nasional Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara telah diatur dalam Undang[1]Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam Pasal 401 Undang- Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengaman Wilyah Udara Republik Indonesia. 2.Hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilyah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yaitu adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan perkara pelanggaran izin terbang pesawat asing, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan, terbatasnya jumlah pesawat tempur yang dimiliki Indonesia untuk melaksanakan pengamanan di wilayah udara Indonesia dan kurangnya radar yang dimiliki Indonesia untuk mendeteksi aktivitas yang terjadi di wilayah udara Indonesia. Kata Kunci:Penegakan Hukum; Kedaulatan; Wilayah Udara; Pesawat Udara Asing
PENGARUH PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PEKERJA INDONESIA BERDASARKAN UNDANGUNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 Wenny Ria Sasmita Turnip
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga kerja merupakan bagian penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pekerjaan yang jelas merupakan dambaan setiap orang, guna untuk mendapatkan penghasilan, pengalaman, mengasah kemampuan yang dimiliki, dan untuk mendapatkan upah agar mencukupi kebutuhan seseorang atau kelompok. Tak jauh berbeda dengan tenaga kerja asing yang juga mempunyai tujuan yang sama dalam hal pekerjaan, maka tak asing lagi banyak orang yang ingin bekerja ke luar negeri dengan tujuan yang diharapkan lebih baik untuk kehidupan kedepannya. Salah satu contohnya ialah tenaga kerja asing yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia, karena Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak dapat terlepas dari perkembangan globalisasi yang terjadi. Perkembangan globalisai telah mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi yang telah terjadi ke berbagai penjuru dunia, sehingga berpengaruh terhadap migrasi penduduk termasuk pergerakan tenaga kerja antar negara. Kata Kunci: Tenaga kerja,Tenaga Kerja Asing, Bekerja
Penyerahan Berkas Perkara Oleh Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Christian Lumunon
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahuai peranan penyidik dalam melakukan perampungan berita acara pidana berdasarkan Undang-undang acara pidana. Dan untuk mengetahui tanggapan penyidik terhadap berkas pemeriksaan perkara pidana dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. Jenis Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ”metode penelitian hukum Normatif”, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik dalam bentuk berita acara yang dinamakan Berita acara tersangka/saksi.Kata kunci : Penyerahan Berkas Perkara, Penyidik,Peradilan Pidana
EKSISTENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 Gloria Eskalia Kanine
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar perlindungan saksi dan korban serta mempelajari dan memahami bagaimana tindak pidana terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Rasa aman, Keadilan, Tidak diskriminasi dan Kepastian hukum. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA Alma Albida Bulandaryanti
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Dilakukannya Penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak pendidikan yang diberikan pada pengungsi anak berdasarkan perspektif konvensi Hak-Hak Anak Internasional serta Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap hak pendidikan bagi anak pengungsi berdasarkan hukum nasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif[1]empiris sebagai tambahan. Perlindungan anak jika diartikan yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan seperti, rehabilitas dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang salah, ekploitasi, serta penelantaraan, agar dapat menjamin kelangsungan hidup setiap anak melalui perkembangan secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial bagi setiap anak. Isu perlindungan salah satunya perlindungan hukum sangat ramai diperbincangkan khususnya dalam pertemuam[1]pertemuan Internasional. Undang-Undang SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 Pasal 3 Menjelaskan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kata Kunci : Pemenuhan, Hak, Pendidikan, Anak, Pengungsi, Hukum Internasional
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Dalam Sistem Pemerintahan Kota Bitung Cornelis C.Y Mandak
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perencanaan menjadi suatu agenda penting dalam mewujdkan hal yang dicita[1]citakan. Hal ini berlaku dalam pembagunan khususnya dalam ekosistem kepemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan menjadi tolak ukur atau barometer kemajuan suatu daerah. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA, segala bentuk rencana tata kelola pemerintahan daerah diatur sedemikian rupa, sesuai kebutuhan daerah tersebut. Adapun kedudukan, fungsi, serta tugas pokok BAPPEDA menjadi mandat yang dipeoleh dari nomenklatur yang telah ada, dalam hal ini undang-undang terkait. BAPPEDA sebagai phak yang berkaitan langsung dengan urusan perencanan pembagunan di daerah, emnjadi motor perencanaan pembangunan itu sendiri. Kata Kunci : BAPPEDA, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
KEBIJAKAN NEGARA DALAM RANGKA PENGURANGAN PEKERJA ANAK MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Allin Natali Simangunsong
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana prinsip[1]prinsip dasar pekerja anak menurut perspektif hak asasi manusia serta mempelajari dan memahami bagaimana kebijakan Negara dalam rangka mengurangi tingkat pekerja anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pekerja anak menurut perspektif hak asasi manusia yaitu bentuk pelanggaran hak-hak anak dan hambatan yang besar untuk pekerjaan yang layak berkelanjutan untuk pengembangan dan noda kemanusiaan. Berkaitan dengan upaya untuk melindungi hak-hak anak yang juga dijamin perlindungan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 2. Upaya pemerintah dalam mengurangi pekerja anak adalah demgan memberikan tindakan nyata yang diambil atau dijalankan oleh pemerintah yang didasarkan oleh hukum dalam rangka pengurangan pekerja anak di Indonesia. Kata Kunci : Kebijakan dan Hak Asasi Manusia

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue