cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roby Syaiful Ubed
Contact Email
unit.penerbitan@pknstan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
unit.penerbitan@pknstan.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
INFO ARTHA
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : 08526737     EISSN : 25810839     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Info Artha is a national journal that provides articles to lecturers, students, employees, and to whom it may concern. Info Artha accepts, reviews, and publishes original articles. The scope of the articles consist of state accounting, public policy, and state finance.The author(s) who willing to submite must use journal tempate and include the following forms:
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2017): NOVEMBER EDITION" : 6 Documents clear
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN FINANSIAL PADA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL Mas'udin, Mas'udin
JURNAL INFO ARTHA Vol 1, No 2 (2017): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.656 KB) | DOI: 10.31092/jia.v1i2.142

Abstract

The national social health security program (JKN) is a government program that aims to provide social insurance of health care for all Indonesian people. Within three years of implementation, the JKN program has provided many benefits to the community. However, there is a financial problem indicated by the financial statements of social health insurance program, which is estimated experiencing financial distress. This study aims to identify financial problem of social health insurance program. The research used mix method that is quantitative and qualitative method with sequence explanatory design. Data is taken from Healthcare and Social Security Agency (BPJS) financial statement year 2014 - 2016, and analyzed using Altman (Z-Score) model and Zmijewski (X-Score) model. The result of the study shows that the social health security program has financial distress. Program jaminan kesehatan nasional (JKN) merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam tiga tahun pelaksanaannya, program JKN telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun laporan keuangan program jaminan sosial kesehatan menunjukkan adanya permasalahan finansial, yang diduga mengalami financial distress. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan finansial program jaminan sosial kesehatan. Metode penelitian yang digunakan mix method, yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan desain urutan pembuktian (sequential explanatory). Data bersumber dari laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2014 s.d 2016, dan dianalisis menggunakan model Altman (Z-Score) dan model Zmijewski (X-Score). Hasil studi menunjukkan bahwa Program Jaminan Sosial Kesehatan mengalami financial distress.
ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN KURS TERHADAP EKSPOR DI NEGARA ASEAN 5 PERIODE TAHUN 2012-2016 Fuad Anshari, Muhammad; El Khilla, Adib; Rissa Permata, Intan
JURNAL INFO ARTHA Vol 1, No 2 (2017): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1023.454 KB) | DOI: 10.31092/jia.v1i2.130

Abstract

Every open market system based country is doing international trade activity everyday like export-import. Many research found that export is effected by foreign exchange and inflation rate. But from the latest data, in UK, the weakening of poundterling has failed to increase their export value. This research try to find an evidence  if there is relation between foreign exchange and inflation rate on export in ASEAN-5 countries such as Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. And how these variables affecting the export. Using 5 years observation data from 2012 to 2016 and ordinary least square method we conclude that simultaneously foreign exchange and inflation rate has significant effect on export. Partially, exchange rate depreciation has negative significant effect on Indonesia, Malaysia, and Singapore Export. Also has positive significant effect on Philippines export. While, inflation rate only has positive significant effect on Philippines export. Setiap negara yang menganut sistem perekonomian terbuka tidak akan lepas dari aktifitas perdagangan internasional seperti ekspor-impor. beberapa penelitian menyebutkan bahwa aktifitas ekspor seringkali dipengaruhi oleh nilai tukar dan tingkat inflasi suatu negara. Namun berdasarkan data terbaru diketahui bahwa di Inggris melemahnya nilai tukar poundsterling tidak mampu meningkatkan ekspor negaranya. Penelitian ini berusaha untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara nilai tukar dan inflasi terhadap ekspor di negara ASEAN-5 seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand serta bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi ekspor apakah secara positif atau negatif. Dengan mengunakan periode pengamatan di tahun 2012 – 2016 dan metode analisis  ordinary least square  diketahui bahwa secara simultan inflasi dan kurs berpengaruhi terhadap nilai ekspor di negara ASEAN-5.  Secara parsial, depresiasi kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspor negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura serta berpengaruh positif signifikan di Filipina. Sedangkan Inflasi hanya berpengaruh secara positif signifikan  di Filipina.
ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT KEPUASAN UNIT KERJA ATAS KINERJA PEGAWAI PELAKSANA KEMENTERIAN KEUANGAN Prabowo, Sakti
JURNAL INFO ARTHA Vol 1, No 2 (2017): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.861 KB) | DOI: 10.31092/jia.v1i2.153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan unit kerja atas kinerja pegawai pelaksana yang bekerja dalam masing-masing unit tersebut di Kementerian Keuangan. Tingkat kepuasan atas kinerja pegawai harusnya sesuai dengan tingkat kepentingannya, sehingga tercapai efisiensi kerja unit organisasi di Kementerian Keuangan. Berdasarkan variabel Pelaksanaan Pekerjaan dan Sikap Perilaku yang terdefinisi dalam penelitian ini, Performance Importance Analysis digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan dengan tingkat kepentingannya. Hasil yang diperoleh, secara umum tingkat kepuasan unit kerja sudah selaras dengan  tingkat kepentingannya. Namun demikian  secara umum, tingkat kepuasan masih berada dibawah tingkat kepentingan. Lebih lanjut terdapat bebrapa variabel yang perlu mendapat perhatian lebih besar udalam peningkatan tingkat kepuasan.
KAUSALITAS ANTARA KONSUMSI ENERGI DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DI INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND DAN SINGAPURA Sugiyanto, Hari
JURNAL INFO ARTHA Vol 1, No 2 (2017): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.206 KB) | DOI: 10.31092/jia.v1i2.20

Abstract

Penelitian ini melakukan analisis kausalitas terhadap hubungan antara konsumsi energi  dan  produk  domestik  bruto (PDB)  di  Indonesia,  Malaysia,  Singapura  dan Thailand pada periode 1970-2006. Penelitian ini menggunakan dua dimensi ekonomi yaitu konsumsi energi (yang diukur menggunakan komsumsi energi primer per kapita) dan produk domestik bruto (yang diukur dengan harga konstan dengan tahun dasar 1990 dalam dollar AS per kapita).  Uji kausalitas dilakukan dengan menggunakan uji kausalitas Granger (1969), uji kausalitas Granger dengan FPE, dan uji kausalitas Sims (1972).        Hasil penelitian mengenai kausalitas di empat Negara di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat kausalitas satu arah dari konsumsi energi ke PDB, tetapi terdapat kausalitas searah dari PDB ke konsumsi energy di Indonesia, Thailand dan Singapura. Di Malaysia tidak terdapat hubungan kausalitas antara konsumsi energi dan PDB. 
ANALISIS SKEMA PRESUMPTIVE UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA Suyani, Emik -
JURNAL INFO ARTHA Vol 1, No 2 (2017): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.404 KB) | DOI: 10.31092/jia.v1i2.132

Abstract

The SMEs have an important role in the development of Indonesia’s economy, representing 99.99% of the total enterprises in 2013 and had a significant contribution to GDP amounted to 60.34 % of the total GDP. However, this was not in line with the amount of national tax revenue, only under 0.5% of total tax revenues in 2014 and 2015. Along these years, Income tax for SMEs is calculated by utilizing the presumptive scheme with gross turnover as a proxy for income base.This study will analyze the current-implemented presumptive scheme and introduce other presumptive schemes. This study shows that current presumptive scheme has some the advantages, among others, having simplicity, having reasonable approach for calculating income tax and minimizing economic distortion. However, this scheme lead to the issue of tax fairness,  the low of tax compliance and the difficulty of conducting supervision. Another scheme could be taken into consideration, utilizing assets as a proxy of income base. This scheme will provide some benefits. It may encourage of the low tax compliance costs that lead to the high of tax compliance, and may relieve of conducting tax supervision. Moreover, this scheme is being regarded successful for tax amnesty program in Indonesia.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2103, UMKM menunjukkan 99,99% dari total pengusaha dan mempunyai kontribusi 60,34% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kontribusi UMKM terhadap total penerimaan pajak belum sejalan dengan kontribusi UMKM terhadap PDB. Selama tahun 2014 s.d. 2016, UMKM hanya menyumbangkan pajak kurang dari 0,5% dari total penerimaan pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak UMKM menggunakan skema presumptive dengan omzet sebagai proxy penghasilan, yaitu 1% dari peredaran bruto.Penelitian ini akan menganalisis skema presumptive yang sekarang digunakan dan memperkenalkan perspektif skema presumptive yang lain untuk diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema presumptive dengan peredaran bruto sebagai proxy penghasilan memiliki kelebihan berupa kesederhanaan, mengakomodasi variabel yang mendekati penghitungan pajak, dan meminimalkan distorsi ekonomi. Kelemahannya adalah menimbulkan ketidakadilan pajak secara vertikal dan horizontal, tingkat kepatuhan yang rendah, dan pengawasan yang sulit. Pemerintah perlu melakukan analisis biaya dan manfaat jika ingin melanjutkan skema ini. Skema lainnya perlu juga untuk dipertimbangkan, yaitu penggunaan aset sebagai proxy penghasilan. Skema ini memiliki kelebihan baik untuk pemerintah maupun Wajib Pajak, antara lain biaya kepatuhan yang rendah, kepatuhan yang tinggi, dan pengawasan yang relatif mudah. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menggunakan skema ini bercermin dari keberhasilan program tax amnesty.
DAMPAK PENURUNAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK: ANALISIS SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI INDONESIA Kurniawati, Lestari
JURNAL INFO ARTHA Vol 1, No 2 (2017): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.513 KB) | DOI: 10.31092/jia.v1i2.94

Abstract

Fuel subsidies create a heavy burden for state budget, ineffective as poor social protection, and creating environmental problem. This study using Social Accounting Matrix to analyze the impact of fuel subsidies removal and cash transfer policies to Indonesian economy, household income distribution, and the level of CO2 emission. As the results, fuel subsidy removal with cash transfer compensation, in short term, it will give better effect than non-cash transfer compensation. Another finding was that subsidy removal with sector targeted policy gives better impact for the sector which had direct relation to the fuel subsidy sector than the sector indirect related. Furthermore, diesel subsidy removal gives better affects than gasoline and kerosene subsidy removal.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Edisi November 2025 Vol 9 No 1 (2025): Edisi Juli 2025 Vol 8 No 2 (2024): Edisi November 2024 Vol 8 No 1 (2024): Edisi Juli 2024 Vol 7 No 2 (2023): Edisi November 2023 Vol 7 No 1 (2023): Edisi Juli 2023 Vol 6 No 2 (2022): Edisi November 2022 Vol 4, No 2 (2020): NOVEMBER EDITION Vol 4, No 1 (2020): JULY EDITION Vol 3, No 2 (2019): NOVEMBER EDITION Vol 3, No 1 (2019): JULY EDITION Vol 2, No 1 (2018): JULY EDITION Vol 1, No 2 (2017): NOVEMBER EDITION Vol 1, No 1 (2017): JULY EDITION Vol 5 (2016): EDISI SEPTEMBER Vol 4 (2016): Edisi Juli Vol 3 (2016): Edisi Maret Vol 2 (2016): Edisi Februari Vol 1 (2016): Edisi Januari Vol 2 (2015): EDISI SEPTEMBER Vol 1 (2015): EDISI JULI More Issue