cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
DWIKEN AULIA SUGESTI
Contact Email
dwiken@pknstan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpbc@pknstan.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : 26206757     EISSN : 2614283x     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
JPBC invite authors to submit papers (research-based articles) related to all aspects of the activities of Customs and Excise, for example, exports, imports, public accounting, auditing, law, management, logistics, taxation, public policy, economics, administration, information technology and communications for Customs and Excise. The author(s) who willing to submit must use journal template and include the following forms: Ethics statement and Copyright statement.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1: 2019" : 8 Documents clear
KAJIAN PENERAPAN EARMARKING CUKAI HASIL TEMBAKAU DI INDONESIA (PERIODE TAHUN 2006 S.D. 2016) Sukmono, Renny
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 1: 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.703 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i1.434

Abstract

Sebagai bentuk earmarking cukai hasil tembakau, pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ke sejumlah propinsi di Indonesia. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau dan sekaligus membantu masyarakat umum yang berada di sekitar konsumen produk tembakau dan industri produk tembakau yang menanggung dampak negatif akibat produksi dan konsumsi produk tembakau. Namun, sampai dengan tahun 2016 proporsi penduduk yang menghisap/mengunyah tembakau makin meningkat. Di satu sisi, daerah yang menerima alokasi DBH CHT sudah berupaya untuk mengalokasikan DBH CHT sesuai dengan ketentuan yaitu untuk mendanai lima kegiatan utama yaitu peningkatan kualitas tembakau sebagai bahan baku, pengembangan industri tembakau,  pengembangan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal. Sitepu (2016) menyatakan bahwa kebijakan yang mendukung tujuan earmarking hanya pada program pembinaan lingkungan sosial. Bedasarkan laporan realisasi anggaran DBH CHT, realisasi terbesar pada tahun 2016 memang pada program pembinaan lingkungan sosial dan yang kedua adalah peningkatan kualitas bahan baku. Pada program pembinaan lingkungan sosial, dinas kesehatan paling banyak mendapatkan alokasi anggaran dan digunakan untuk menambah dan melengkapi fasilitas kesehatan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak asap rokok. Upaya ini lebih menekankan pada tindakan penanggulangan, bukan tindakan preventif. Proporsi anggaran yang menempati peringkat kedua adalah anggaran yang digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku. Dengan semakin maraknya iklan rokok, tentunya upaya-upaya ini tidak bisa berkata banyak. Sangatlah wajar jika pengonsumsi rokok makin meningkat. Selain digunakan untuk fasilitas kesehatan, dana program pembinaan lingkungan sosial juga digunakan untuk memberikan pembinaan, pelatihan keterampilan kerja warga di sekitar industri rokok agar tidak bergantung pada keberadaan industri rokok. Pada daerah penerima alokasi DBH CHT memang terbukti jika tingkat penganggurannya lebih rendah dibandingkan dengan daerah bukan penerima. Rata-rata tingkat pengangguran dari tahun 2012 s.d 2016 cenderung meningkat. Namun rata-rata peningkatan pada daerah penerima lebih rendah dibandingkan daerah bukan penerima yaitu 6,756% sedangkan pada daerah bukan penerima sebesar 11,83%. Hal ini memang menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia. Di satu sisi, industri rokok dapat menyerap tenaga kerja, namun rokok menyebabkan dampak negatif yang tidak kalah hebat misalnya biaya kesehatan yang besar yang dikeluarkan baik oleh  masyarakat maupun pemerintah dan turunnya produktifitas nasional. Sedangkan untuk rata-rata penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2012 s.d 2016, penerima alokasi DBH CHT memiliki rata-rata penurunan tingkat kemiskinan yang lebih besar jika dibandingkan daerah bukan penerima DBH CHT yaitu 2,4% sedangkan pada daerah bukan penerima turun rata-rata 2,1%. Untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 s.d 2016 pada daerah penerima lebih besar jika dibandingkan dengan daerah bukan penerima, yaitu 4,44% sedangkan pada daerah bukan penerima sebesar 3,69%. Kata Kunci : DBH CHT, Earmarking, Pembinaan Lingkungan Sosial, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.
PENGARUH KEBIJAKAN TARIF DAN HARGA JUAL ECERAN TERHADAPPRODUKSI DAN PENERIMAAN CUKAI ROKOK SIGARET KRETEK MESIN Nugrahini, Wisnu
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 1: 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.764 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i1.426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) terhadap produksi dan penerimaan cukai rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM). Analisis menggunakan data sekunder berupa data tahun 2008-2017, yang bersumber dari Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linier. Berdasarkan hasil analisa, variabel tarif cukai dan HJE berpengaruh positif terhadap produksi rokok SKM baik golongan I maupun golongan II pada tingkat kepercayaan 94,63%,  atau berpengaruh positif  terhadap produksi rokok SKM golongan I dengan tingkat kepercayaan 99,99% dan berpengaruh positif terhadap rokok SKM golongan II dengan tingkat kepercayaan 99,99% juga. Pengaruh kebijakan tariff cukai dan HJE terhadap  penerimaan Negara  sangat signifikan dengan kepercayaan sebesar 100%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan tariff  cukai berpengaruh positif terhadap produksi rokok SKM dan penerimaan Negara. Implikasi dari penelitian ini apabila arah kebijakan masih menitikberatkan pada penerimaan cukai, maka berdasarkan Undang-undang Cukai, prosentase tarif cukai masih dapat ditingkatkan sampai sebesar 57% dari prosentase tariff saat ini sebesar 52%,
DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR KAKAO INDONESIA TAHUN 2001-2017 DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR KAKAO INDONESIA Gautama, Bryan Habib
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 1: 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.088 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i1.432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan bea keluar terhadap ekspor kakao Indonesia dengan beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor kakao, yakni jumlah produksi kakao, harga kakao dunia, dan nilai tukar rupiah. Penelitian ini menggunakan analisis Ordinary Least Square (OLS). Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa secara simultan jumlah produksi kakao, harga kakao dunia, nilai tukar rupiah, dan kebijakan bea keluar berpengaruh signifikan terhadap ekspor kakao Indonesia. Secara parsial, jumlah produksi kakao dan kebijakan bea keluar berpengaruh signifikan positif terhadap ekspor kakao Indonesia. Sedangkan variabel harga kakao dunia dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor kakao Indonesia. Variabel penelitian ini mencakup 73,98% dari seluruh sebab yang mempengaruhi ekspor kakao Indonesia, sedangkan sebab lainnya tidak dibahas dalam penelitian ini.
TINJAUAN TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO PENETAPAN TARIF KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK Firdiansyah, Akhmad
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 1: 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpbc.v3i1.424

Abstract

Penetapan tarif kepabeanan adalah pemeriksaan administrasi kepabeanan untuk menentukan klasifikasi barang guna perhitungan bea masuk yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara self assesment. Penetapan tarif yang benar adalah penetapan yang tepat sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), tidak melanggar aturan larangan dan pembatasan serta tidak menciptakan peluang korupsi. Penetapan tarif kepabeanan yang tidak benar menciptakan risiko kegagalan. Untuk menghindari kegagalan perlu dilakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang baik dapat memitigasi risiko untuk diantisipasi serta diminimalkan melalui kegiatan pengendalian risiko. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok membuat identifikasi risiko terkait penetapan tarif kepabeanan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah proses identifikasi risiko telah dilakukan dengan benar, karena identifikasi risiko adalah langkah awal,dalam antisipasi dan meminimalisasi risiko : fiskal, kebijakan, kepatuhan, fraud, legal, operasional dan  reputasi serta upaya penyalahgunaan kewenangan untuk mencegah korupsi. Penelitian ini berbentuk deskriptif studi kasus terhadap penyusunan identifikasi risiko pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan identifikasi risiko pada  Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok belum mengakomodir risiko yang komprehensif untuk mencapai sasaran strategis organisasi dan mencegah korupsi.
TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENDISTRIBUSIAN DATABASE NILAI PABEAN I (DBNP I) Telaumbanua, Brian Viki Satriawan; Adhitama, Satria
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 1: 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.93 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i1.425

Abstract

Sektor kepabeanan merupakan salah satu unsur yang termasuk dalam penyumbang pendapatan negara terbesar. Pemenuhan kewajiban kepabeanan dilakukan secara self-assessment. Penerapan sistem self-assessment ini memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam memberitahukan jumlah, jenis, dan asal barang. Dalam Rangka Impor. informasi yang diperoleh oleh PPD  hanya sebatas yang dituangkan PIB dan dokumen pelengkapnya. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika barang yang diimpor memiliki jenis yang sangat beragam dan jumlah yang sangat banyak, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama pula dalam melaksanakan pemeriksaan dokumennya. Direktorat Teknis Kepabeanan membuat Database Nilai Pabean sebagai alat bantu bagi PPD dalam melakukan pengujian kewajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atas Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I).Penelitian ini menggunakan paradigm konstruktivis, pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan strategi studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai pada Direktorat Teknis Kepabeanan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I) di Direktorat Teknis Kepabeanan telah dijalankan dengan baik dan benar, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi, bahkan terdapat ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean yang belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Permasalahan tersebut adalah Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) dan Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (DBNP II) belum terintegrasi dengan baik, terdapat banyak data nilai pabean yang telah berada di Sistem Aplikasi DENISA selama lebih dari dua tahun sejak tanggal pemutakhiran terakhirnya, melebihi batas waktu yang diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016, serta Database Nilai Pabean I (DBNP I) masih belum lengkap. 
HILIRISASI INDUSTRI SAWIT DI SUMATERA UTARA Matupalesa, Andi; Nauly, Yudhi Dharma; Fanani, Ivan
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 1: 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.18 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i1.280

Abstract

This study aims to provide an overview of the potential downstream of the palm oil industry in North Sumatra, by conducting a series of visits to companies that act as an anchors in the palm oil industry, particularly those located in KEK Sei Mangkei, Kuala Tanjung and KIM. The writing of this study was conducted by using descriptive-explorative analysis method which relies on primary data from companies considered to have a key role in palm industry in North Sumatra. The research method used in the form of identification of value chain, hub-and-spoke and assess the value added of the downstream stages of palm oil. In the end, the downstream of palm oil industry also needs to prioritize the role of anchor companies as locomotives for palm oil industry development in the future.
DO INSTITUTIONAL AND POLITICAL REFORMS MATTER TO CUSTOMS COLLECTION? EVIDENCE FROM INDONESIA Rifa'i, Achmad
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 1: 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.858 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i1.415

Abstract

Sustainable development requires resources that are not small, especially in terms of funding. The government has always tried to maintain the state revenue post as a form of business to become a sovereign state through financing strategic projects through state revenues. Customs and Excise is one of the main components that are a source of development funding. Several issues related to reform in the government sector were carried out to improve the management of the country including in order to increase customs and excise revenues. This research focuses on analyzing the issue of reform which has become the spirit of the government in collecting customs and excise. The model used in this study is the Error Correction Model (ECM). Based on empirical results show that several institutional and political reform proxies play an important role in increasing customs and excise revenues. In addition, several issues for further research in the future are delivered to further refine the analysis.
DAMPAK AUTO GATE SYSTEM (AGS) TERHADAP PERCEPATAN KONTAINER DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK Hartono, Yuafanda Kholfi
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 1: 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.407 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i1.430

Abstract

Salah satu permasalahan di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pelabuhan terbesar Indonesia adalah kongesti yang diakibatkan lambatnya arus keluar masuk kontainer. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pihak pelabuhan dan pemerintah, salah satunya adalah penggunaan Auto Gate System (AGS). Makalah ini bertujuan untuk mendapatkan analisis tentang dampak implementasi AGS di pelabuhan Tanjung Priok, sehingga dapat dijadikan referensi bagi pelabuhan lain untuk medapatkan solusi efisiensi arus kontainer. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah Two Group Posttest Only design, desain evaluasi yang membandingkan dampak suatu kebijakan antara grup yang mendapatkan kebijakan tersebut dengan grup yang tidak merasakan dampak dari kebijakan. Kajian ini juga menggunakan Box-cox transformation dan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sistem TPS online periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018. Dengan mengambil TPS KOJA sebagai sebagai treatment group dan TPS New Priok Container Terminal One sebagai comparison group, hasil perbandingan rata-rata waktu masuk sampai dengan keluar kontainer di masing-masing terminal peti kemas tersebut menunjukkan bahwa TPS KOJA memiliki selisih 6 jam 55 menit atau 7,75% lebih cepat dalam memproses kontainer. Berdasarkan data tersebut, disimpulkan bahwa implementasi Auto Gate System di pelabuhan Tanjung Priok berpengaruh signifikan terhadap percepatan kontainer.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1: 2019 Vol 2, No 2 Vol 2, No 1 Vol 1, No 1 More Issue