Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam Muhammad Dahri
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.882 KB)

Abstrak: Pengimpementasian UU No. 1 PNPS Tahun 1965 menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum di Indonesia. Dalam kontroversi itu dinilai peraturan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 beseberangan dengan UUD Pasal 29 ayat (2), tidak sesuai dengan hukum Islam, sejalan antara UUD 1945 Pasal 29 dan UU No.1 PNPS Tahun 1965 dengan Hukum Islam. Artikel ini akan mengkaji peraturan UU No. 1 PNPS 1965, konsep Islam terhadap penodaan agama, dan perbandingan antara Perundang-undangan dengan hukum Islam. Dengan melihat sejarah dan kajian mashlahat ad-dharuriah (hifzh ad-dîn) dan teori murtad yang pada kesimpulannya, pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia adalah bahagian dari kejahatan terhadap agama dan bertujuan mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara, karena Indonesia adalah negara beragama (religions state), mencegah terjadinya konflik agama serta untuk mempertahankan keharmonisan sosial. UU PNPS sejalan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pengaturan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 untuk kejahatan terhadap agama sedangkan Pasal 156a KUHP untuk kejahatan agar tidak beragama. Konsep penodaan agama dalam Islam, disebut dengan Istilah istihza, tadnis, tha’an, adza yaitu perbuatan menghina, melecehkan, mencaci-maki/mencerca atau mengolok-olok, menjadikan pelakunya murtad harby atau mughallazhah, diberi sanksi hudud. Akan tetapi jika hanya keluar dari Islam tanpa ada maksud dan perbuatan menginjak kebebasan beragama atau aturan-aturan dalam beragama, atau semata-mata atas kebodohannya maka tergolong kepada murtad dzimmi/jahily. Adapun perbandingannya adalah bahwa Islam memberikan kebebasan memilih agama sebagaimana Q.S. al-Kafirun: 1-6 dan Q.S. al-Baqarah: 256 demikian pula peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kemudian pelarangan melakukan penodaan, penghinaan, atau pelecehan terhadap agama diatur dalam UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan KUHP 156a sejalan dengan Q.S. al-An‘am: 108 tentang dilarangnya melakukan penodaan terhadap agama, hanya saja butuh penyempurnaan dan penyesuaian.Kata Kunci: hukum Islam, penodaan agama, pidana, Indonesia

ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN: Suatu Kajian Sosiologi Hukum Ilham Dani Siregar
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.858 KB)

Abstrak: Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki maksud dan tujuan untuk saling berbagi dengan orang yang kurang berutung nasibnya. Dari sudut pandangan sosial, zakat disyari’atkan bertujuan untuk memberantas kefakiran dan kemiskinan dikalangan ummat Islam, sehingga Allah SWT membuat suatu aturan dan ketentuan dalam pendistribusian zakat seperti waktu dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Allah juga menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, agar zakat tersebut tepat pada sasarannya dan agar terhindar dari kekeliruan dalam penyalurannya seperti yang terjadi di kecamatan Sipirok Kabupaten tapanuli Selatan Muzakki menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakannya dari mustahik zakat yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Bagaimana pelaksanaannya dan apa faktor penyebab masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakannya daripada mustahik zakat yang lain.Kata Kunci: Islam, hukum, zakat, Tapanuli

PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Ilgafur Tanjung
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.444 KB)

Abstrak: Sebagaimana biasanya hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai, niat pemberinya tidak dapat terlepas dari salah satu dari dua perkara, yaitu pemberi hadiah bertujuan untuk merebut hati pejabat/pegawai agar mendapatkan kemudahan dan keringanan pada setiap urusannya baik pada saat itu maupun saat yang akan datang. Pemberi hadiah yang memang memberikannya atas dasar kasih-sayang dan tidak mengharapkan imbalan apapun, baik materi maupun jasa. Dalam permasalahan ini, penyusun lebih menekankan terkait pandangan hukum Islam dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang hukum hadiah yang diberikan kepada pejabat dan syarat-syarat yang membolehkan pejabat menerima hadiah. Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai karena pekerjaan dan kedudukannya hukumnya adalah haram bagi yang memberi dan menerima sebagaimana dilarang oleh agama Islam dan undang-undang. Dasar keharaman dan ketidak-bolehan hadiah tersebut adalah tidak terealisasinya persamaan hak antara sesama manusia, baik itu individu maupun sosial. Adapun hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat bukan karena pekerjaan dan kedudukannya, maka hukumnya boleh bagi pemberi dan yang menerima. Terlebih jika pemberi tersebut berniat untuk mempererat tali silaturrahim dan menguatkan hubungan antar sesama. Kata Kunci: hukum, pegawai, hadiah, undang-undang

PEMIKIRAN SOFYAN SYAFRI HARAHAP TENTANG AKUNTANSI SYARIAH DAN PENERAPANNYA Ahmad Riyansyah
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.832 KB)

Abstract: This research was aimed to find out the thoughts of Sofyan Syafri Harahap about sharia accounting. The research used qualitative analysis with descriptive approach. The data obtained from study of literature through the books, articles and dissertation that related to the discussion. Based on this research found the thoughts of Sofyan Syafri Harahap about sharia accounting that the fundamental thing is the conventional accounting has problems and weaknesses, it also proves the existence of the contents of the Quran and Islamic scientists who first revealed the accounting than Lucas Pacioli was.

ALAT BUKTI ZINA MENURUT QANUN JINAYAH NO. 6 TAHUN 2014 DAN FIKIH SYAFI‘IYAH Abdullah Abdullah
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.944 KB)

Abstrak: Artikel ini bertujuan bisa memberikan perbandingan tentang Qanun Jinayah Aceh dan fikih Jinayah Syafi‘iyah, yang diterapkan di Aceh. Bagaimana ketentuan alat bukti zina didalam Qanun No. 6 tahun 2014 dan fikih Syafi‘iyah serta apa perbedaan keduanya. Untuk memperoleh jawaban tersebut penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). Seluruh sumber data diperoleh dari literatur yang tersedia di perpustakaan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif analisis dan metode interpretasi. Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan dalam suatu penulisan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dan masalah-masalah yang timbul untuk dianalisa sesuai dengan pembahasan. Sedangkan metode interpretasi adalah mengambil kesimpulan dari pemahaman penulis sendiri terhadap pendapat yang dikutip dari suatu rujukan. Hasil dari penelitian ini bahwa alat bukti zina yang terdapat dalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014 merupakan hasil dari kombinasi dari mazhab fikih termasuk didalamnya fikih Syafi’i. Namun didalam qanun jinyah tidak termuat secara terperinci kriteria yang akan dijadikan alat bukti zina, berbeda dengan fikih syafi‘i yang menjelaskan secara rinci. Kemudian didalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014 ditambahkan hasil tes DNA menjadi sebuah alat bukti zina bagi wanita hamil dan hasil itu tidak ditemukan di fikih Syafi’i. Kata Kunci: Aceh, fikih, qanun, jinayah, Syafi‘iyah

PERAN DAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI WARGA KELURAHAN SEI KERA HILIR II KOTA MEDAN Muhammad Anshar
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.833 KB)

Abstrak: penelitian ini bertujuan menganalisis program kesejahteraan keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sei kera Hilir II Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan obyek penelitian kader PKK beserta warga kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKK Kelurahan Sei Kera Hilir II dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun belum optimal. Diperlukan berbagai upaya lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan yang optimal bagi warga di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan.Kata Kunci: ekonomi, PKK, program pemberdayaan

PERANAN LAZ SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF: Studi Kasus Rumah Zakat Medan Sri Wahyuni
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.397 KB)

Abstrak: Pendayagunaan zakat secara produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan mendatangkan mashlahat bagi tegaknya sendi-sendi Islam dan meningkatnya sumber daya sosial ekonomi ummat Islam di Indonesia. Pendayagunaan ZIS secara produktif sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemashlahatan bagi ummat. Terlebih hal itu telah diatur (diundangkan) oleh pemerintah. Rumah Zakat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini telah mencoba memberikan zakat tidak dengan cara konsumtif yaitu memberikannya secara langsung kepada delapan asnāf tanpa didayagunakan sehingga zakat itu habis tidak tersisa. Rumah zakat ini telah mencoba menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh rumah zakat memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih intens untuk melihat bagaimana hukum zakat produktif, apakah memberikan modal untuk usaha mandiri dari harta zakat kepada mustahik dibenarkan dalam syariat, apakah dalam pendayagunaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah zakat.Kata Kunci: LAZ, Rumah Zakat, Zakat Produktif, Medan

ISBAT NIKAH: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama Muhammad Adami
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.401 KB)

salah satu akibat perceraian dari pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan adalah berkaitan dengan hak bagian istri terhadap harta bersama. Sebab dalam pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan tidak ada ketentuan tentang pembagian harta bersama. Ketentuan tentang pembagian harta bersama hanya diatur pada perkawinan yang tercatat sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka 3 huruf (a) bahwa isbat nikah memberikan jalan bagi kepentingan suami istri yang pernah menikah secara sirri atau di bawah tangan untuk dicatatkan secara hukum negara. Secara yuridis empiris, 120 orang yang menjadi peserta sidang isbat nikah pada tanggal 21 April 2017 yang dilaksanakan pertama kali di kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, menjadi bukti bahwa isbat nikah diyakini masyarakat menjadi solusi terbaik.

ABORSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA: PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI Mulkan Nasution
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.799 KB)

Pada pertengahan tahun 2014, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai aturan turunan/amanat dari Undang-Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam peraturan tersebut, terdapat sembilan pasal yang mengatur masalah aborsi, yang mana sebelumnya aborsi merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun. Dalam peraturan tersebut pemerintah memberikan pengecualian untuk melakukan aborsi berdasarkan dua hal; 1). Karena adanya indikasi kedaruratan medis, dan 2). Karena kehamilan akibat perkosaan, dan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia empat puluh hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dalam hukum Islam, menggugurkan kandungan tanpa adanya ‘u©ur merupakan perbuatan yang dilarang. Para ulama telah bersepakat melarang menggugurkan kandungan apabila janin sudah berusia seratus dua puluh hari dan telah ditiupkan padanya ruh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukh±r³ dan Muslim yang mengatakan bahwa setelah fase mu«gah (120 hari), malaikat diutus kepadanya dan ditiupkan ruh padanya. Mengenai pembolehan aborsi sebelum usia kandungan seratus dua puluh hari, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, imam al-Gaz±l³ dan imam al-Dusq³ melarang menggugurkan kandungan ketika sperma laki-laki dan ovum perempuan telah bercampur di dalam rahim, sedangkan Ibnu ‘²bid³n membolehkan aborsi sampai batas waktu usia janin seratus dua puluh hari dan telah ditiupkan padanya ruh. Pendapat yang pertengahan diantara dua kelompok tersebut ialah Ibnu Rajab yang membolehkan menggugurkan kandungan dengan batasan waktu sampai empat puluh hari usia janin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Alat dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan yang sedang dihadapi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA