Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS I A KOTA MEDAN: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan Indra Bachri
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.054 KB)

Abstrak: Kajian ini beranjak dari sebuah putusan hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan yang menerima dan menetapkan permohonan Isbat Nikah yang didaftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas nama Arifin bin Mhd Isya dan Dahniar binti Burhanuddin yang dinikahkan oleh Wali Hakim atas nama Anwar yang dalam hal ini adalah berstatus sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan pemohon tersebut mengalami cacat hukum, sebab hakim tidak menjadikan PMA RI sebagai bahan pertimbangan, hakim hanya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor nomor 3 tahun 2014 sebagai pertimbangan dimana Pengadilan Agama dapat mengesahkan permohonan Isbat yang diajukan dengan pertimbangan memberikan fasilitas kepada pemohon agar dapat melengkapi administrasi kependudukan dan catatan sipil yang akhirnya mengabaikan perintah Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengamanahkan kepada Kementerian Agama untuk melakukan pencatatan pernikahan juga untuk menertibkan syarat pernikahan dimana posisi wali nikah adalah posisi yang sangat urgen didalam sebuah pernikahanKata Kunci: hukum Islam, putusan hakim, wali hakim, Isbat nikah

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI UUP NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI Zuhdi Hasibuan
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.115 KB)

Abstract: Tujuan dari Penelitian Tesis ini adalah untuk mengetahui konsep UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang pembagian Harta bersama, kemudian untuk mengetahui pembagian Harta bersama Di Kecamatan Panyabungan Kota, dan kemudian untuk mengetahui faktor yang mendasari pembagian harta bersama di Kecamatan panyabungan Kota tersebut. Sedangkan metode Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan (fieldresearch), dimana semua data diperoleh dari lapangan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Artikel ini mengajukan temuan bahwa pemahaman masyarakat kecamatan Panyabungan Kota tentang pembagian harta bersama secara umum belum paham tentang masalah harta bersama hanya tokoh masyarakatnya sajalah yang paham terhadap pembagian harta bersama itupun hanya sebagaian saja, dan untuk pelaksanaan Pembagian harta bersama yang ada di Kecamatan Panyabungan masih banyak yang tidak yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi sebagian masyarakat ada juga yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi dalam sistem pembagian harta bersama yang ada di kecamatan ini masih jauh dari apa yang sudah di ada dalam peraturan masyarakat masih lebih dominan membagiakan harta bersama ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga tersebut, maka bagian dialah yang paling banyak. Faktor penyebabnya pelaksanaan pembagian harta bersama di masyarakat kecamatan panyabungan kota disebabkan masyarakatnya secara umum tidak paham terhadap pembagian harta bersama, faktor keadilan, dan kemudian faktor ekonomi.Kata Kunci: Kata Kunci: harta bersama, hukum Islam, KHI, Mandailing

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam Muhammad Dahri
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.882 KB)

Abstrak: Pengimpementasian UU No. 1 PNPS Tahun 1965 menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum di Indonesia. Dalam kontroversi itu dinilai peraturan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 beseberangan dengan UUD Pasal 29 ayat (2), tidak sesuai dengan hukum Islam, sejalan antara UUD 1945 Pasal 29 dan UU No.1 PNPS Tahun 1965 dengan Hukum Islam. Artikel ini akan mengkaji peraturan UU No. 1 PNPS 1965, konsep Islam terhadap penodaan agama, dan perbandingan antara Perundang-undangan dengan hukum Islam. Dengan melihat sejarah dan kajian mashlahat ad-dharuriah (hifzh ad-dîn) dan teori murtad yang pada kesimpulannya, pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia adalah bahagian dari kejahatan terhadap agama dan bertujuan mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara, karena Indonesia adalah negara beragama (religions state), mencegah terjadinya konflik agama serta untuk mempertahankan keharmonisan sosial. UU PNPS sejalan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pengaturan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 untuk kejahatan terhadap agama sedangkan Pasal 156a KUHP untuk kejahatan agar tidak beragama. Konsep penodaan agama dalam Islam, disebut dengan Istilah istihza, tadnis, tha’an, adza yaitu perbuatan menghina, melecehkan, mencaci-maki/mencerca atau mengolok-olok, menjadikan pelakunya murtad harby atau mughallazhah, diberi sanksi hudud. Akan tetapi jika hanya keluar dari Islam tanpa ada maksud dan perbuatan menginjak kebebasan beragama atau aturan-aturan dalam beragama, atau semata-mata atas kebodohannya maka tergolong kepada murtad dzimmi/jahily. Adapun perbandingannya adalah bahwa Islam memberikan kebebasan memilih agama sebagaimana Q.S. al-Kafirun: 1-6 dan Q.S. al-Baqarah: 256 demikian pula peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kemudian pelarangan melakukan penodaan, penghinaan, atau pelecehan terhadap agama diatur dalam UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan KUHP 156a sejalan dengan Q.S. al-An‘am: 108 tentang dilarangnya melakukan penodaan terhadap agama, hanya saja butuh penyempurnaan dan penyesuaian.Kata Kunci: hukum Islam, penodaan agama, pidana, Indonesia

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI YAYASAN BAITUL MAAL BANK RAKYAT INDONESIA (YBM-BRI) KANWIL MEDAN TERHADAP KORBAN BENCANA ERUPSI SINABUNG Dedy Efendi
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.839 KB)

Abstrak: Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial untuk dijadikan landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mengintegrasikannya dalam ibadah, yang berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Dalam mendistribusikan zakat, tentunya harus memperhatikan tempat atau lokasi sasaran zakat tersebut, yakni dengan mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan tempat dana zakat itu dikumpukan (wilayah muzakki) atau lembaga zakat dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. Banyaknya kejadian-kejadian baru yang tidak terduga, kebutuhan-kebutuhan umat yang mendesak, serta orang-orang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat. Salah satu golongan yang terdesak dan sangat memerlukan bantuan adalah korban bencana alam, di mana pada saat ini banyak terjadi bencanan alam yang menimpa masyarakat di berbagai daerah.Kata Kunci: bencana, korban, erupsi, zakat, distribusi, hukum Islam, BRI

ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN: Suatu Kajian Sosiologi Hukum Ilham Dani Siregar
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.858 KB)

Abstrak: Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki maksud dan tujuan untuk saling berbagi dengan orang yang kurang berutung nasibnya. Dari sudut pandangan sosial, zakat disyari’atkan bertujuan untuk memberantas kefakiran dan kemiskinan dikalangan ummat Islam, sehingga Allah SWT membuat suatu aturan dan ketentuan dalam pendistribusian zakat seperti waktu dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Allah juga menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, agar zakat tersebut tepat pada sasarannya dan agar terhindar dari kekeliruan dalam penyalurannya seperti yang terjadi di kecamatan Sipirok Kabupaten tapanuli Selatan Muzakki menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakannya dari mustahik zakat yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Bagaimana pelaksanaannya dan apa faktor penyebab masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakannya daripada mustahik zakat yang lain.Kata Kunci: Islam, hukum, zakat, Tapanuli

PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA WARIS YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON: Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK Sabarudin Sabarudin
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.939 KB)

Abstrak: Pembagian warisan adakalanya berjalan dengan lancar tanpa sengketa sama sekali, adakalanya pula harus melalui sengekata. Pembagian warisan yang ditempuh melalui sengketa sering dapat diselesaikan melalui perdamaian namun ada kalanya harus menempuh jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan. Adapun pembagian warisan yang berjalan tanpa sengketa perlu pula mendapatkan penetapan dari pengadilan, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Sifat penelitian ini adalah deskriftif, yaitu mendefenisikan secara sistematis, faktual dan akurat yang fokusnya membahas pelaksanaan putusan atas sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan memakai cara permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Resume mediasi dirumuskan para pihak segera setelah sidang gelar perkara dan dibahas bersama Mediator saat pertama kali mediasi, Mediator melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara secara tertulis dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut. Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan kepada para pihak yang berperkara hanya berupa perintah menaati isi kesepakatan di dalam akta perdamaian dan membayar ongkos perkara.Kata Kunci: hukum Islam, sengketa waris, mediasi, mahkamah syar’iyah, Aceh

PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Ilgafur Tanjung
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.444 KB)

Abstrak: Sebagaimana biasanya hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai, niat pemberinya tidak dapat terlepas dari salah satu dari dua perkara, yaitu pemberi hadiah bertujuan untuk merebut hati pejabat/pegawai agar mendapatkan kemudahan dan keringanan pada setiap urusannya baik pada saat itu maupun saat yang akan datang. Pemberi hadiah yang memang memberikannya atas dasar kasih-sayang dan tidak mengharapkan imbalan apapun, baik materi maupun jasa. Dalam permasalahan ini, penyusun lebih menekankan terkait pandangan hukum Islam dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang hukum hadiah yang diberikan kepada pejabat dan syarat-syarat yang membolehkan pejabat menerima hadiah. Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai karena pekerjaan dan kedudukannya hukumnya adalah haram bagi yang memberi dan menerima sebagaimana dilarang oleh agama Islam dan undang-undang. Dasar keharaman dan ketidak-bolehan hadiah tersebut adalah tidak terealisasinya persamaan hak antara sesama manusia, baik itu individu maupun sosial. Adapun hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat bukan karena pekerjaan dan kedudukannya, maka hukumnya boleh bagi pemberi dan yang menerima. Terlebih jika pemberi tersebut berniat untuk mempererat tali silaturrahim dan menguatkan hubungan antar sesama. Kata Kunci: hukum, pegawai, hadiah, undang-undang

HUKUM SALAT YANG TIDAK SESUAI ARAH KIBLAT: Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik Rizki Muhammad Haris
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.211 KB)

Abstrak: Permasalahan utama dalam penulisan ini adalah tentang perbedaan arah kiblat di tengah masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia karena dipicu perubahan arah kiblat wilayah indonesia yang awalnya menghadap ke arah barat kemudian ke arah barat laut. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini maka untuk menentukan arah kiblat menjadi hal yang mudah, karena menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam melaksanakan ibadah salat, tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai hal ini. Imam Syafi’i berpendapat bahwa keharusan seseorang dalam hal ini adalah tepat menghadap kiblat. Dan jika kenyataannya keliru, berarti ia harus mengulangi salat untuk selamanya. Sedangkan pendapat lain menyatakan tidak perlu mengulangi salatnya jika salatnya sudah dilaksanakan, selama hal itu tidak disengaja, dan tidak mengabaikan upaya mencari ketepatan arah kiblat. Demikianlah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Hanya dalam hal ini Imam Malik menyarankan agar salat (dengan arah kiblat yang keliru itu) diulangi pada waktunya.Kata Kunci: salat, kiblat, masjid, Batak

PEMIKIRAN SOFYAN SYAFRI HARAHAP TENTANG AKUNTANSI SYARIAH DAN PENERAPANNYA Ahmad Riyansyah
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.832 KB)

Abstract: This research was aimed to find out the thoughts of Sofyan Syafri Harahap about sharia accounting. The research used qualitative analysis with descriptive approach. The data obtained from study of literature through the books, articles and dissertation that related to the discussion. Based on this research found the thoughts of Sofyan Syafri Harahap about sharia accounting that the fundamental thing is the conventional accounting has problems and weaknesses, it also proves the existence of the contents of the Quran and Islamic scientists who first revealed the accounting than Lucas Pacioli was.

METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar Ahmad Yunan Siregar
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.16 KB)

Abstrak: Menurut Profesor Syamsul Anwar, metode rukyat ini memiliki aneka kendala, di antaranya kendala alam yakni jangkauan rukyat apalagi pada awal bulan terbatas tampakannya di muka bumi, sehingga akan berbeda antara negara yang telah melihatnya dengan daerah yang belum melihatnya, dengan kata lain rukyat adalah adalah sarana universal tapi berlaku temporal dan lokal. Karenanya menurutnya metode yang dapat menyatukan awal bulan kamariah adalah metode hisab karena metode ini lebih reliable untuk saat ini. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Rukyatul hilal dalam kaitannya dengan penanggalan awal bulan kamariah, (2) bagaimana pemikiran Profesor Syamsul Anwar tentang hisab dan (3) apa upaya yang dapat dilakukan untuk menyatukan momen-momen keagamaan seperti idul fitri, idul adha termasuk perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode rukyat menurut Profesor Syamsul Anwar menimbulkan banyak kendala,karena jangkauan rukyat terbatas tampakannya di muka bumi, mungkin sekali hilal terlihat di Arab Saudi, namun tidak terlihat di Indonesia.Hilal mungkin terlihat di Amerika tetapi tidak di Arab Saudi. Karena perbedaan rukyat di berbagai tempat, maka awal bulan pun jatuh berbeda, hal ini berbeda dengan hisab, karena hisab tidak mengalami kendala dengan faktor alam, karena ia ,menghitung gerak bulan yang sesungguhnya, sehingga metode hisab dapat menjatuhkan awal bulan dengan serentak di seluruh dunia.Kata Kunci: rukyah, hisab, al-maqashid asy-syari’ah, puasa Arafah, kalender Islam unifikatif

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA