Articles
11 Documents
Search results for
, issue
" Vol 21, No 1 (2019)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[DETEKSI TUMPAHAN MINYAK MENGGUNAKAN METODE ADAPTIVE THRESHOLD DAN ANALISIS TEKSTUR PADA DATA SAR ]]>
<![CDATA[Sulma, Sayidah]]>;
<![CDATA[Rahmi, Khalifah Insan Nur]]>;
<![CDATA[Febrianti, Nur]]>;
<![CDATA[Sitorus, Jansen]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 21, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1426.618 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2019.21-1.925
<![CDATA[Metode untuk deteksi tumpahan minyak menggunakan data SAR telah berkembang dari metode manual hingga metode otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode analisis tekstur dan adaptive threshold untuk deteksi tumpahan minyak menggunakan citra SAR Sentinel 1. Wilayah kajian meliputi perairan utara Bintan yang hampir rutin terjadi kasus tumpahan minyak khususnya pada musim barat/utara, serta perairan Teluk Balikpapan yang mengalami kejadian tumpahan minyak yang cukup besar pada akhir Maret 2018. Tahap awal dilakukan koreksi data meliputi koreksi atau kalibrasi radiometrik, filtering dan land masking. Tahap selanjutnya adalah deteksi dark spot yang dilakukan menggunakan dua pendekatan dan dibandingkan metode yang memberikan hasil terbaik. Metode pertama adalah analisis tekstur menggunakan Grey Level co-occurrence matrix (GLCM) dengan perhitungan homogenity, entropi dan Angular Second Moment (ASM), kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan Maximum Likelihood, sedangkan pendekatan kedua adalah menggunakan adaptive threshold. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode tekstur analisis GLCM dan adaptive threshold pada citra SAR Sentinel 1 memberikan hasil yang cukup baik untuk area tumpahan minyak yang cukup tebal. Namun untuk area tumpahan minyak yang tipis atau pada wilayah pencampuran air, metode adaptive threshold memberikan hasil yang lebih baik. Modifikasi berupa masking kapal (atau objek dengan backscatter tinggi) sebelum diterapkan metode adaptive threshold dapat mengurangi kesalahan seperti terdeteksinya objek minyak di sekitar kapal.]]>
<![CDATA[PERANCANGAN POTENSI LOKASI JEJARING STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA DI DAERAH URBAN BERBASIS DATA SPASIAL STUDI KASUS DI DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Riqqi, Akhmad]]>;
<![CDATA[Fawaid, Ahmad]]>;
<![CDATA[Driejana, Driejana]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 21, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (976.292 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2019.21-1.876
<![CDATA[Kota besar seperti Jakarta memiliki masalah dalam mengelola kualitas udaranya. Dampak pencemaran udara akan mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Dalam rangka pengendalian pencemaran udara diperlukan model jaringan stasiun pemantauan kualitas udara. Penelitian pemodelan jaring stasiun pemantau kualitas udara telah dilakukan untuk mencari lokasi yang potensial bagi stasiun pengamatan kualitas udara yang didasarkan pada model densitas populasi penduduk dan variasi spasial sumber pencemar di wilayah Jakarta. Pemodelan jejaring lokasi berpotensi untuk stasiun pemantauan kualitas udara dilakukan dengan dua pentahapan. Tahapan pertama adalah pemilihan lokasi potensi stasiun. Tahapan kedua adalah penyeleksian lokasi potensi stasiun berdasarkan zonasi, kepadatan penduduk, tutupan lahan sekitar, dan kemudahan akses dan perizinan. Pemodelan jaringan pemantauan kualitas udara menghasilkan luaran zona potensi titik pantau serta 81 titik potensi lokasi pemantauan kualitas udara. Potensi titik-titik tersebut diseleksi dengan mempertimbangkan landuse, jarak antartitik, dan kemudahan perizinan untuk mendapatkan 53 lokasi stasiun pemantauan udara untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Hasil pemodelan ini selanjutnya digunakan untuk menempatkan titik pemantauan kualitas udara pada riset Urban hybriD model for AiR pollution exposure Assessment (UDARA).]]>
<![CDATA[APLIKASI WEB MAP DALAM PEMETAAN KESESUAIAN FISIK PERAIRAN UNTUK BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG DI TELUK LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Estigade, Andiyanti Putri]]>;
<![CDATA[Astuti, Ariani Puji]]>;
<![CDATA[Wicaksono, Arief]]>;
<![CDATA[Maitela, Tika]]>;
<![CDATA[Widyatmanti, Wirastuti]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 21, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.912 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2019.21-1.867
<![CDATA[Budidaya keramba jaring apung di Provinsi Lampung menjadi salah satu pengembangan budidaya perikanan laut yang potensial dalam meningkatkan produksi pangan. Akan tetapi, penelitian mengenai kesesuaian fisik perairan untuk budidaya perikanan pada wilayah tersebut belum banyak dilakukan karena wilayahnya yang luas dan juga mahalnya biaya analisis kualitas air. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis spasial untuk menentukan lokasi potensial budidaya keramba jaring apung menggunakan citra Landsat 8 OLI dan SIG; dan menyajikan peta kesesuaian fisik perairan untuk budidaya keramba jaring apung ke dalam Web Map. Lokasi penelitian berada di sebagian Teluk Lampung. Parameter biofisik yang dipertimbangkan untuk kesesuaian keramba jaring apung antara lain kecerahan, suhu, salinitas, pH, kedalaman, material padatan tersuspensi, dan klorofil-α. Pengambilan sampel biofisik di lapangan menggunakan metode sistematis. Model akhir diperoleh dari hasil pembobotan kuantitatif berjenjang tertimbang. Setelah dihasilkan model kesesuaian fisik perairan, selanjutnya peta akhir dan semua data parameter dimasukkan ke dalam ArcGIS Online untuk disajikan ke dalam Web Map. Dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh ArcGIS Online maka informasi mengenai kesesuaian fisik perairan untuk budidaya keramba jaring apung di Teluk Lampung diharapkan dapat tersebar luas dan dimanfaatkan secara umum, khususnya bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bekerja dalam bidang perikanan budidaya. Hasil penelitian ini mampu menunjukkan bahwa integrasi antara data penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan teknologi informasi geospasial dapat dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya tujuan nomor 14 dari agenda pembangunan keberlanjutan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMETAAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT DARI FOTO UDARA NON METRIK MENGGUNAKAN ANALISIS BERBASIS OBJEK ]]>
<![CDATA[Syetiawan, Agung]]>;
<![CDATA[Haidar, Muhammad]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 21, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2016.713 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2019.21-1.990
<![CDATA[Beberapa tahapan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) yang digunakan dalam kegiatan perkebunan sawit dengan luas kurang dari 25 ha yaitu pemeriksaan lapangan dan pemetaan. Penerbitan STD-B harus melampirkan peta sebagai persyaratan dalam pendaftaran STD-B, yaitu peta yang memiliki skala 1:2.000. Untuk itu diperlukan teknologi pemetaan yang mumpuni guna memenuhi kebutuhan pemetaan tersebut. Tujuan penelitian adalah mengkaji kemampuan pemetaan udara menggunakan kamera non-metrik untuk pembuatan peta sawit rakyat. Proses akuisisi pemetaan sawit rakyat dilakukan di daerah Labanan Makmur Kalimantan Timur. Proses pemetaan udara menggunakan wahana tanpa awak (WTA) fixed wing dengan ketinggian terbang 420 meter diatas permukaan tanah menghasilkan 186 foto dengan sidelap dan overlap foto sebesar 70% dan 80%. Proses identifikasi tanaman kelapa sawit rakyat menggunakan pendekatan Object Based Image Analysis (OBIA). Output akhir yaitu menghasilkan foto udara dengan nilai GSD (Ground Sampling Distance) sebesar 13 cm/pix. Proses pengolahan foto udara dilakukan dengan memasukkan GCP dan tanpa menggunakan GCP. Hasil evaluasi geometrik nilai akurasi horisontal dengan menggunakan GCP diperoleh akurasi sebesar 0,250 meter sementara tanpa menggunakan GCP diperoleh akurasi sebesar 4,222 meter. Dari hasil evaluasi geometrik tersebut maka foto udara dengan menggunakan GCP memenuhi ketelitian geometri untuk pembuatan peta pada skala 1: 1.000, sementara foto udara tanpa menggunakan GCP memenuhi pada skala 1: 25.000. Hasil identifikasi sawit rakyat mendapatkan nilai akurasi objek 57,74% untuk wilayah blok 1 dan 69,54% wilayah blok 2. Proses pemetaan foto udara menggunakan kamera non-metrik ditambahkan dengan pengukuran GCP bisa digunakan sebagai acuan yang digunakan untuk membuat peta lampiran pendaftaran STD-B.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI 30% RUANG TERBUKA HIJAU DI DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Prakoso, Panji]]>;
<![CDATA[Herdiansyah, Herdis]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 21, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (637.481 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2019.21-1.869
<![CDATA[Pertambahan jumlah penduduk di DKI Jakarta berdampak pada proses pertumbuhan kota. Hal ini identik dengan kegiatan pembangunan kota secara masif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Akan tetapi terdapat permasalahan dalam pemenuhan syarat tentang keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena telah mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas, yang seharusnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 memiliki luas sebesar 30% dari luas wilayah administrasi. Persyaratan ini belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah DKI Jakarta karena keberadaan RTH di DKI Jakarta kurang dari 10%. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan RTH DKI Jakarta secara kualitatif melalui pendekatan luas wilayah administrasi dan jumlah penduduk. Penelitian ini juga menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk merumuskan prioritas solusi kebijakan yang lebih tepat untuk dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan terkait. Kebutuhan RTH DKI Jakarta melalui pendekatan peraturan perundangan adalah sebesar 198,70 km², sedangan jika dilakukan melalui pendekatan jumlah penduduk kebutuhan RTH sebesar 96,78 km². Berdasarkan hasil perhitungan AHP, prioritas kebijakan yang dapat diimplementasikan adalah dengan mewujudkan kolaborasi antar pemangku kepentingan (57,15%), meningkatkan partisipasi masyarakat (33,72%), dan melakukan penguatan regulasi (9,13%). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya memenuhi persyaratan RTH 30% perlu dilakukan perencanaan dan kerja sama dari berbagai pihak, yaitu kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan regulasi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. RTH sebagai ruang publik juga merupakan tempat berinteraksi yang mampu meningkatkan harmoni sosial sehingga keberadaannya mutlak ada dalam perencanaan tata ruang.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK POLA SPEKTRAL PADA LAHAN TAMBANG TIMAH BERBASIS CITRA ]]>
<![CDATA[Haryani, Nanik Suryo]]>;
<![CDATA[Fitriana, Hana Listi]]>;
<![CDATA[Effendy, Iskandar]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 21, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1215.242 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2019.21-1.846
<![CDATA[Obyek yang berada di permukaan bumi mempunyai nilai spektral yang berbeda, sehingga setiap obyek yang terekam dalam citra satelit pada setiap panjang gelombang elektromagnetik akan mempunyai nilai spektral yang berbeda pula. Permasalahan yang muncul pada lahan bekas tambang ini adanya lahan terbuka yang secara visual terlihat adanya beraneka ragam kenampakan. Kondisi ini menarik untuk dilakukan penelitian masalah karakteristik spektral pada obyek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik spektral pada lahan bekas tambang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data citra Landsat tahun 2005, 2010, dan 2015, dengan mengkonversi nilai digital menjadi nilai reflektansi, selanjutnya melakukan konversi ke spektral radiansi Top of Atmosphere (ToA), konversi ke reflektansi ToA, dan konversi spektral radiansi ke temperatur kecerahan. Karakteristik pola spektral pada lahan bekas tambang yang dihasilkan berdasarkan reflektansi yang diperoleh dari citra tersebut. Hasil karakteristik pola spektral yang diteliti dari obyek pada lahan bekas tambang yang dikelaskan menjadi 4 kelas yaitu daerah terbuka secara visual berwarna abu-abu, putih terang, coklat dan kolong (bekas lahan tambang berbentuk cekung yang terisi air) yang secara visual berwarna biru. Perbedaan spektral yang terlihat jelas adalah pola spektral pada band 1, band 2, dan band 5, sedangkan band 3 dan band 4 mempunyai pola yang hampir sama. Korelasi antara nilai spektral hasil pengolahan citra terhadap nilai spektral hasil pengukuran di lapangan pada lahan terbuka bekas tambang timah mempunyai nilai korelasi terbesar pada obyek timah coklat dengan nilai korelasi sebesar 83,70%, sedangkan nilai korelasi terkecil pada obyek kolong dengan nilai korelasi sebesar 67,90%.]]>
<![CDATA[TEKNIK GEOVISUALISASI UNTUK PERCEPATAN PEMETAAN BATAS DESA DI DAERAH BERBUKIT ]]>
<![CDATA[Pratama, Abimanyu Putra]]>;
<![CDATA[Wibowo, Totok Wahyu]]>;
<![CDATA[Ambhika, Nafian]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 21, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1119.917 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2019.21-1.908
<![CDATA[Pemetaan desa menjadi salah satu fondasi untuk melakukan pembangunan desa. Metode kartometrik menjadi cara yang banyak digunakan untuk menarik batas desa yang didukung dengan berbagai macam data geospasial misalnya Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan Digital Elevation Model (DEM). Peta kerja yang digunakan sebagai data utama dalam diskusi para pemangku kepentingan untuk menarik batas desa, semestinya disusun secara optimal untuk mempermudah penarikan garis batas. Umumnya pengenalan batas desa pada daerah perkotaan terbantu dengan penggunaan CSRT, karena objek yang menjadi penanda batas mudah dikenali. Namun demikian, pada daerah berbukit pengenalan batas desa dari CSRT relatif lebih sulit dilakukan, karena minimnya unsur buatan manusia yang umumnya menjadi penanda batas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi peta kerja dengan memanfaatkan kombinasi geovisualisasi 2D, 2,5D, dan 3D untuk penarikan garis batas desa pada daerah berbukit. Geovisualisasi tersebut didukung dengan menggunakan data DEMNAS untuk menghasilkan hillshade yang disajikan dengan teknik multi hillshade. DEMNAS digunakan karena memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi (0.27-arcsecond) dan bersifat open access. Data lain yang digunakan adalah CSRT, peta kontur, dan peta jaringan sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penarikan batas desa pada daerah berbukit, diperlukan peta kerja yang mengombinasikan geovisualisasi dari berbagai dimensi. Dalam hal ini visualisasi 2,5D dan 3D dapat membantu pengenalan objek perbukitan seperti punggung dan lembah, sehingga delineasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Informasi tambahan seperti adanya data pilar batas dan ketersediaan sumber daya manusia yang mengerti batas desa akan semakin mempermudah proses penarikan garis batas desa.]]>
