cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2012)" : 8 Documents clear
Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang) Bagas Haryotejo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.01-10

Abstract

AbstrakIklim investasi suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia tidak dalam kondisi memuaskan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan indikator kemajuan atau kondusifitas iklim investasi di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan tujuan khusus adalah, survei pada indikator iklim investasi berbagai kunci secara rinci, baik dari segi peraturan dan pelaksanaannya yang dapat diukur, dianalisis dan disajikan secara transparan dan lebih mudah untuk melakukan antisipasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei mengenai aspek bisnis (mikro) dengan Daerah Jawa Tengah sebagai daerah studi. Untuk analisa, sedang mempertimbangkan berbagai aspek makro yang mendasarinya. Hasil pembobotan iklim investasi, untuk melihat tingkat kepentingan atau skala prioritas diperoleh, lima indikator prioritas dinilai dampak/efek luas pada iklim industri, yaitu: 1) lisensi indikator (0,146); 2) keamanan kondisi (0,146); 3) kondisi lingkungan bisnis (0,127); 4) layanan infrastruktur publik (0.114) dan hukum tenaga kerja; 5) (0,102). Sementara indikator dianggap berpengaruh adalah akses ke pembiayaan korporasi (dengan nilai bobot 0,059). Hasil penilaian iklim investasi di Semarang dengan menggunakan 10 indikator tertimbang menunjukkan bahwa Semarang telah dihargai 3,058 dan dikategorikan sebagai cukup kondusif. Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar adalah keamanan kondisi (3,441), pelayanan infrastruktur publik (3,030), dan akses pembiayaan (2,923), sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah pajak (2,631), kondisi lingkungan bisnis (2,742), dan kondisi jalan (2,864). Implikasi kebijakan adalah bahwa kemungkinan perbaikan iklim investasi, iklim investasi masih sangat diperlukan untuk meningkatkan, setidaknya dengan meningkatkan kinerja berbagai indikator yang disebutkan sebelumnya.AbstractInvestment climate of a country or a region reflects the performance of the relevant government policies and regulations in controlling both concept and operational level. In general, currently the investment climate in Indonesia is not in a satisfactory condition. The main objective of this research is to develop indicators of progress conduciveness or the investment climate in Semarang, Central Java. While the specific aim are, survey on various key investment climate indicator in detail, both in terms of regulation and its implementation that can be measured, analyzed and presented in a transparent and easier to do anticipate policy. Research method used, was a survey on the business aspects (micro) with the Region of Central Java as a study area. For the analysis, was considering various aspects of the underlying macro. The result of weighting the investment climate, to see the degree of importance or priority scale obtained, five priority indicators are assessed an impact / pervasive effect on the industry climate, namely: 1) licensing indicator (0.146); 2) the security conditions (0.146); 3) business environment conditions (0.127); 4) public infrastructure services (0.114); and 5) labor laws (0.102). While the indicator is considered to be no effect is access to corporate financing (with weight value 0.059). The result of the assessment of investment climate in Semarang by using 10 weighted indicators shows that Semarang, had valued 3.058 and categorized as quite conducive. Three indicators that provide the largest contribution are security condition (3.441), public infrastructure services (3.030), and financing access (2.923), while the three indicators that have the lowest value is taxation (2.631), business environment conditions (2.742), and road condition (2.864). Policy implication is that the chances of improving the investment climate, the investment climate still very necessary to improve, at least by improving the performance of various indicators mentioned earlier.
Bayang-bayang World Trade Organization (WTO) dalam Kebijakan Desentralisasi Indonesia M. Nur Alamsyah
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.11-20

Abstract

AbstrakMekanisme sistem dunia seperti yang diperkenalkan oleh Wallerstein, meletakkan harapan akan adanya kemakmuran dan kesejahteraan serta upaya survive dalam perkembangan dan kemajuan dunia adalah dengan mengikuti sistem dunia yang hadir melalui sistem pasar yang merupakan mekanisme terjadinya globalisasi di dunia. Desentralisasi dengan peletakkan kebijakan pada hak asasi dan partisipasi, akan memudahkan agen negara maju untuk melakukan hegemoni dan penetrasi ke wilayah pertahan terakhir negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dikarenakan lemahnya posisi bargaining pada mekanisme tukar yang dalam konteks ekonomi berdiri pada modal dan investasi atas nama pembangunan. Upaya setiap daerah untuk mengejar pundi-pundi kesejahteraan dengan masuk dalam mekanisme global adalah sesuatu yang terlalu terburu-buru disebabkan kondisi ketidaksimbangan yang dialami daerah dalam mekanisme tersebut. Berbagai aturan, yang dalam konteks politik pemerintahan negara pasti akan menempatkan dirinya sebagai bagian yang diuntungkan menyebabkan negara-negara terkebelakang selalu tidak memiliki kemampuan untuk membargaining hasil produksinya melalui diplomasi yang ulet. Organisasi dunia merupakan alat bagi langgeng dan dominanya sebuah kekuatan terlepas bahwa ada sebagian kecil negara yang dapat menikmati hal tersebutmeskipun dalam waktu yang sementara. AbstractMechanism of the world system as introduced by Wallerstein, lay the hope of prosperity and welfare as well as efforts to survive and progress in the development of the world is to follow the present world system through the market system is the mechanism of the onset of globalization in the world. Decentralization by laying down the policy on human rights and participation, will allow agents to perform the hegemony of developed countries and penetration into the last defense that countries such as Indonesia is growing, due to a weak bargaining position in the exchange rate mechanism in the context of the economy and capital investment stood at over name of development. Any effort to pursue the welfare coffers to enter the global mechanism is something that too in a hurry due ketidaksimbangan conditions experienced in the area of such a mechanism.Various rules, which in the context of the political government of the country would have established itself as the beneficiary causes backward countries always lack the ability to membargaining its products through a tenacious diplomacy. World organization is a tool for lasting and dominanya a force notwithstanding that there is a small country that can benefit all the time while though.
Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat Sorni Paskah Daeli
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.57-66

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab penyimpangan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalimantan Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan meliputi aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor menyebabkan penyimpangan peran LSM, antara lain: mencari motif keuntungan; ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme; ideologi yang tidak jelas; regulasi yang terlalu longgar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan peran LSM, antara lain LSM harus melakukan perubahan mendasar demi meningkatkan kapasitasnya dan LSM harus membangun kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat dan pemerintah AbstractThis study was conducted to identify the cause factors on the role deviation of Non Governmental Organization (NGO) in West Kalimantan. The method of approach used is descriptive qualitative method. Informants that included are local government officials and public source. The results showed that some of the factors that cause deviations role of NGOs, are: profiteering motives; lack of funds and lack of professionalism, the ideology is unclear; loose regulations. Efforts that should be made to restore the role of NGOs, includes fundamental changes that NGOs must make in order to enhance its capacity and establish NGOs credibility and credentials in the society and government view.
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Unit Pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman Imam Radianto Anwar Setia Putra
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.67-72

Abstract

AbstrakPelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan desentralisasi. Aparatur yang acuh tak acuh dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan waktu pelayanan yang tidak jelas menjadi bagian dari permasalahan pemberian pelayanan. Studi ini melihat kinerja aparatur pemerintah daerah pada unit pelayanan kesehatan di Kota Pariaman. Penelitian ini mengunakan metode deskripif dengan pengukuran kinerja berdasarkan hasil akhir dan perilaku. Tuntutan debirokrasi danpeningkatan keahlian aparatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi akan mempercepat perubahan penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih baik.AbstractPublic services is one of the goal of decentralization. Apparatus which is indifferent in providingservices to the community and the service time that is not obviously a part of the problem of servicedelivery. The study looked at the performance of local government officials in health care units in thePariaman city. This study uses a method description with performance measurement based on outcomes and behavior. de bureaucracy demands and increasing expertise in the provision of personnel services to the community through the use of technology will accelerate the implementation of service changes for the better.
Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Lingkungan: Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja Gunawan, Gunawan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.35-44

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan landasan yang kuat bagi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penegakan perda,ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mengalami kendala dan hambatan. Mencermati permasalahan yang muncul terkait dengan eksistensi Satpol PP dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, diperlukan profil yang mampu menggambarkan komposisi personal, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sesuai dengan kondisi realistik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyusun profil Satpol PP dalam menunaikan tugas-tugas pemerintahan umum terutama di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Metode penelitian deskriptif statistik kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan belum seluruhnya mengacu kepada PP 6 Tahun 2010, ketatalaksanaan belum semua membuat Standard Operating Procedure, sumber daya aparatur belum sesuai, sumber daya lainnya anggaran masih minim. AbstractLaw Number 32 Year 2004 on Regional Government And Government Regulation Number 6 Year 2010 Concerning Civil Service Police Unit is a strong foundation for the existence of Civil Service Police Unit, the duties and carry out functions to law enforcement, public order and public peace and protection of the public have obstacles and barriers. Observing the problems that arise related to the existence of Civil Service Police Unit in carrying out the duties of public administration and local governance in Indonesia, needed profile that can describe the composition of personal, institutional, management, human resources and other resources in accordance with the conditions realistic in the field. This study aims to identify and develop profiles Civil Service Police Unit in fulfilling the tasks of public administration, especially in the field of public order, peace and protection of the public. Statistical descriptive qualitative research methods. This study concluded institutions are not entirely refer to Regulation Number 6 Year 2010, management has not all make the Standard Operating Procedures, resources apparatus not appropriate, other resources budget is still minimal.
Manajemen Perubahan dalam Paradigma Pengembangan Sumber Daya Manusia Guna Mendukung Keunggulan Kompetitif Organisasi Narutomo, Teguh
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.29-34

Abstract

AbstrakPerkembangan dunia yang sangat cepat menuntut persaingan di semua sektor yang semakin ketat. Untuk dapat mengungguli pesaingnya, setiap organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif tertentu. Keunggulan ini dapat dibentuk melalui penciptakan produk dengan desain yang unik, penggunaan teknologi modern, dan yang paling strategis adalah manajemen sumber daya manusia yang efektif. Tulisan ini bertujuan memberikan memaparkan hubungan erat antara perubahan pola manajemen sumber daya manusia dengan keunggulan kompetitif suatu organisasi. Dalam konteks perubahan pola manajemen sumber daya manusia ini, peran pimpinan sangat strategis guna meningkatkan potensi sumber daya manusia agar berdayaguna secara optimal untuk meningkatkan kinerja organisasi,sehingga organisasi mampu memiliki keuanggulan kompetitif. AbstractCompetition among business become more intense as the business world quickly changes. To win the competition, every organization, public or private sector should have a competitive advantage. This advantage can be established through various means, such as creating a product with unique design,using of modern technology, and most importantly applying the management of human resources effectively. This article aims to descript the direct relationship between the shift of human resources management pattern and competitive advantage of organization. In the context of human resource management, leadership needs to increase the range of potential human resources in order to be able to empower them in achieving applying their potential to build the organization competitive advantage.
Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.21-28

Abstract

AbstrakDampak gerakan reformasi tahun 1998 yang cukup besar terhadap pola organisasi pemerintah adalah dilaksanakannya desentralisasi. Desentralisasi merupakan teknik manajemen yang mencoba meningkatkan ukuran-ukuran kinerja kelembagaan seperti efektvitas dan efesiensi dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, faktanya semenjak kebijakan desentralisasi dilaksanakan pada tahun 2001, banyak problem yang belum terselesaikan. Sehingga jalannya desentralisasi belum mencapai paripurna yang diharapkan. Tulisan ini mencoba memaparkan perjalanan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia serta bagaimana problem yang terjadi di dalamnya. AbstractThe impact of the reform movement in 1998 which is quite large on the pattern of government organizations is the implementation of decentralization. Decentralization is a management technique that tries improve institutional performance measures such as efektvitas and efficiency in the form of delegation of authority from central to local government. However, the fact that since decentralization policy implemented in 2001, many unresolved problems. So that the course of decentralization has not reached the expected complete. This paper attempts to describe the journey implementation of decentralization policies in Indonesia and how the problems that occur in it.
Studi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Nadeak, Hasoloan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.45-56

Abstract

AbstrakPermasalahan studi ini adalah bagaimana perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan, dan strategi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pendekatan terhadap permasalahan tersebut adalah menggunakan pendekatan metode gabungan antara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis SWOT. Berdasarkan pendekatan dimaksud, maka diketahui bahwa dalam pelimpahan dan penugasan urusan Kemendagri melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum optimal, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih ada yang menggunakan mekanisme di luar musrenbangnas melainkan melalui usulan non formal lewat surat-menyurat/proposal, penyerahan (daftar isian penggunaan anggaran) DIPA kepada satuan unit perangkat daerah (SKPD) sering terlambat yang berakibat pada pencairan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terlambat, penetapan pejabat pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD sering terlambat. Kemudian dengan perhitungan terhadap kondisi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan Skala Likert, diperoleh hasil bahwa yang mendapatkan nilai yang kecil yaitu variabel laporan realisasi anggaran dan penatausahaan barang. AbstractProblems of this study is how the planning and budgeting, implementation and reporting, and strategies to improve implementation of Deconcentration and Assistance Duty in the Ministry Home Affairs.Approach to these problems is to use a combined method approach of qualitative and quantitative descriptive techniques SWOT analysis. Based on the intended approach, it is known that the transfer and assignment of the affairs of the Ministry of Home Affairs through the Deconcentration and Assistance Duty have not been optimal, in planning and budgeting activities Deconcentration and Assistance Duty still exist that use a mechanism outside Musrenbangnas but through non formal proposal through correspondence / proposal, the submission (budget use of checklists) DIPA to the local units (SKPD) is often delayed, resulting in the withdrawal of funds Deconcentration and Assistance Duty too late, the determination of executive officers on Deconcentration and Assistance Duty SKPD often too late. Then the calculation of the condition of the implementation and reporting by using a Likert Scale, obtained results that are getting little value that the variable budget reports and administration of goods.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol 1 No 3 (2009) More Issue