Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Academica PEDAGOGIA Jusikom : Jurnal Sistem Komputer Musirawas IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) Building of Informatics, Technology and Science KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Jurnal Tana Mana Informatics and Computer Engineering Journal Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur Prosiding Seminar Riset Mahasiswa Jurnal Andragogi Pedagogi dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesian Journal of School Counseling: Theory, Application, and Development Jurnal Pengabdian Masyarakat Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi Journal of Innovative and Creativity Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Muhammad Nur Alamsyah
Universitas Tadulako
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
FENOMENA ELECTOCRACY DALAM PILKADA LANGSUNG DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 4, No 1 (2012)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.692 KB)

Abstract

Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagaikeseluruhan dengan ciri khasnya bahwa pendekatan itu terjadi dalamkerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagaikeseluruhan. Pilkada langsung adalah sebuah ruang yangdiperuntukkan bagi perwujudan nilai tertinggi dari esensi politikmanusia dalam sebuah wilayah tertentu yaitu pemegang utama darilegakitas akan sebuah kedaulatan. Seyogyanya, serpihan harapanyang terdapat dalam nilai demokrasi yang tertuang dalam proses dancontent dari pilkada langsung mampu memberikan nilai kesepadananatas kedaulatan yang diamanahkan kepada penguasa.Keadaan tersebut tidak menjadi bumerang yang berbalikarah menjadi senjata yang memakan tuannya yang dalam kontekskajian ini dikenal dengan electocracy yaitu keadaan dimanapemerintahan dipilih secara demokratis namun pejabat yang terpilihtidak memeiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaanmanajemen pemerintahan yang telah banyak dikenal secara luasdalam kajian masyarakat dunia ketiga masih sangat mempengaruhipola hidup masyarakat yang cendrung masinh sangat patron client.Kata Kunci: Electocracy, Demokrasi, Pilkada, Pemerintahan
MEMAHAMI PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.263 KB)

Abstract

Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesiazaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah "collegial"Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahirsebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelumlahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yangpenuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsipemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagaimasyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain diluar Indonesia. Contohnya, barangay di Filipina, panchayat di IndoPakistan, sultanates di Malaysia, small kingdoms di Nepal, gamsabbawas di Sri Lanka, desa di Jawa, dan sakdina di Thailand.Nama-nama di atas merupakan struktur politik dengan fungsi-fungsitertentu yang sudah dikenal dan dipraktekkan sangat lama dalammasing-masing masyarakat.Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telahmerobak sejarah panjang hasil buah karsa dan karya perjalananpanjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalismekearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tigaperempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehinggaselalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunyaadalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dankota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilanpembangunan secara nasional. Sementara, dampak umumpembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebihmembahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidakmenjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasiterhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehinggasemakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yangmembangun komunitas desa.Kata Kunci : Desa, Pembangunan, Otonomi
BUDAYA POLITIKDAN IKLIM DEMOKRASI DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.666 KB)

Abstract

Masyarakat Indonesia dan elitnya pada penyelenggaraan kekuasaansering memakai kekuasaannya tanpa control atau kendali akibatnya,aturan permainan dan hukum kerap tidak dijadikan koridor dalampelaksanaan kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan.Kepercayaan (trust) masyarakat menjadi sangat lemah terhadaphukum atau aturan, budaya politik. Hal tersebut melemahkan disiplinsosial yang telah memiliki cikal bakal dan catatan sejarah dalammasyarakat Indonesia secara luas.Pada setiap aktifitas dalam setiap proses politik masyarakat, akansenantiasa terjadi dalam lingkup budaya, yang dapat digambarkanbahwa pada jangka waktu tertentu, akan selalu terjadi prosesdialektika timbal balik antara kehidupan politik di satu pihak dengansistem nilai budaya masyarakat pada pihak lain, yang kemudianmembentuk sebuah kepercayaan yang luas dan dijadikan sebagaisebuah komitmen meskipun hadir sebagai consensus yang tidaktercatat, tetapi dilakukan dan mengalami perbaikan secara kualitatifsetiap saat. Keberhasilan penguatan budaya politik pada setiapbangsa dapat tercapai melalui proses sosialisasi politik. Proses inilahyang mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasiberikutnya.Kata Kunci: Politik, Budaya Politik, Demokrasi
BIROKRASI LOKAL DALAM TANTANGAN AKSELERASI PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.839 KB)

Abstract

Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapatmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasiyang diberikan oleh rakyat. Perubahan sistem yang merupakansebuah akselerasi terhadap perubahan yang berlangsung dalamsirkulasi kepentingan elit yang ada, seharusnya dapat menciptakaniklim baru dalam mekanisme kerja yang harus diselesaikan olehsebuah pengorganisasian.Peran birokrasi pemerintah adalah menjalankan kebijakan politikyang telah ditetapkan oleh makanisme politik yang berlangsung danmenungkannya sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan yangdiinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bangsa. Pembangunanbagi sebuah negara adalah wujud kongkrit yang merupakan bentukevaluasi secara komprehensif atas kehidupan masyarakat dalamsuasana yang adil, makmu dan sejahtera sebagaimana tujuan utamapembentukan negara.Ukuran riil akan keberhasilan birokrasi Indonesia dalammengakselerasi perubahan hingga pada level local adalah tercapainyatujuan negara yang dikonstruksi dalam bentuk pembangunan daerahyang ditetapkan melalui rencana pembangunan daerah sesuaimekanisme yang ada. Dengan demikian kegagalan dalammengimplementasikan rencan dan tujuan pembangunan daerahadalah kegagalan dalam pengabdian yang diamanahkan masyarakatdaerah kepada mekanisme birokrasi yang ada.Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan, Pembangunan
EKSISTENSI NILAI-NILAI FILOSOFI KEBANGSAAN DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 1 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.773 KB)

Abstract

Kepemimpinan nasional yang terbangun dalam cara pandang,strategi, pilihan kebijakan dan orientasi sebagai proses dalammencapau tujuan negara semestinya harus berorientasikan nilaipancasila didalamnya. Ini merupakan perwujudan dari esensinasionalisme yang menempatkan mekanisme kepemimpinannasional sebagai perwujudan dari proses kedaulatan yangterlegitimasi oleh rakyat.Keutuhan impelementasi nilai tersebut, harus terdapat pada seluruhkomponen kepemimpinan bangsa baik formal maupun informalsehingga mengukuhkan sinergitas proses kepemimpinan yang dapatmembawa suasana kedamaian yang menciptakan keamanan sehinggasetiap masyarakat dapat beraktifitas secara baik sehingga akanmampu mencapai tahapan kesejahteraan yang merupakan cita-citanasional indonesia. Kondisi yang diciptakan dari mekanismetersebutlah yang dapat mewujudkan kepemimpinan nasional yangkokoh yang dapat diterima oleh seluruh lapisan dan berbagaikomponen masyarakat yang ada.Kata kunci: Pancasila, Kepemimpinan, Nasional
Food Security and the Futures of Farmers in Decentralisation Era: a Case Study From Sigi District Central Sulawesi Alamsyah, Muhammad Nur; Sultan, Sultan; Sayuti, Sayuti
KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol 7, No 1 (2015): Komunitas, March 2015
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v7i1.3620

Abstract

Decentralization is a form of democratization used to push development at district level. The formation of new autonomous regions results into more land conversion and politicization of society, rather than the strengthening of food security and the wellbing of farmers. This study examines the effectivity of local policy of Sigi District South Sulawesi to strengthen food security and elevate the prosperity of farmers. Through qualitative methods to bring together stakeholders (farmers, local authorities) through focus group discussions and in-depth interviews, the study found that the district policy still is formalistic. There is no standard information dissemination,no better attitude and commitment to the policy, limited resources, and there is no work standard. The role of regional food security council is not optimal, a lot of institutional barriers, there is no involvement of the community in accessing the programmes and also high politicization of this top down policy. Key Word: Policy, Local Goverment, food security, DecentralizationDesentralisasi merupakan wujud demokratisasi daerah untuk pembangunan. Pembentukan daerah otonom baru (DOB) melahirkan terjadinya alih fungsi lahan dan politisasi masyarakat seperti petani daripada penguatan ketahanan pangan dan penguatan petani. Penelitian ini bertujuan meneliti kebijakan Kabupaten Sigi dalam hal penguatan ketahanan pangan dan petani. Melalui metode kualitatif dengan mempertemukan pemangku kepentingan (petani, pejabat daerah) melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam, diketahui bahwa kebijakan masih bersifat formalistik. Tidak ada sosialisasi informasi secara baik, sikap dan komitmen terhadap kebijakan kurang, keterbatasan sumber daya, tidak ada standar kerja. Dewan ketahanan pangan daerah belum optimal, hambatan struktur dan kelembagaan, tidak ada keterlibatan masyarakat dalam mengakses penyusunan program serta tingginya politisasi pada bidang pertanian yang semuanya dikelola secara top down di daerah.
Group of Expansion Movements in the Formation of New Regions in Indonesia; Study of Movement Mobilization on Formation of Parigi Moutong Regency Alamsyah, Muhammad Nur; Subekti, Valina Singka
KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol 9, No 1 (2017): Komunitas, March 2017
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v9i1.7710

Abstract

Tulisan ini menjelaskan dimensi struktur mobilisasi sumber daya dalam gerakan politik pembentukan daerah baru di Indonesia. Pembentukan daerah selama ini hanya dilihat sebagai pemanfaatan struktur formal semata, meskipun pada kenyataannya keterlibatan organisasi non formal memberikan andil penting dan menentukan sebuah pemekaran. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder terkait pembentukan kabupaten Parigi Moutong. Data yang diperoleh, melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kelompok pemekaran. Data sekunder diperoleh dari media massa dan lembaga pemerintah juga dokumentasi pribadi. Teori yang digunakan adalah dimensi struktur mobilisasi sumber daya dari teori Struktur kesempatan politik (POST). Studi ini menemukan bahwa struktur mobilisasi sumber daya formal/non formal umumnya menggunakan hubungan dan jejaring kedekatan sehingga bersifat pribadi dan juga primordial. Pengaruh politik nasional untuk pemekaran, meningkatkan motivasi dan semangat mobilisasi sumberdaya gerakan sebagai dampak cycles protes yang telah berlangsung lama dari generasi-generasi gerakan pemekaran sebelumnya di Parigi Moutong.
The Role of Expansion Movement in the Establishment of New Region in Indonesia: A Study of Parigi Moutong Regency Alamsyah, Muhammad Nur; Subekti, Valina Singka
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 9, No 1 (2017): Komunitas, March 2017
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v9i1.7710

Abstract

The study explains the dimension of the structure of resource mobilization in the political movement of new region establishment in Indonesia. The establishment of new regions has been seen only in the utilization of formal structures. In fact, the involvement of non-formal organizations also contributes to the importance and determines a region expansion. The study employed a qualitative approach with the support of primary and secondary data related to the establishment of Parigi Moutong Regency. The data was obtained through in-depth interviews with the group figures of the expansion. The secondary data was obtained from mass media and government agencies as well as personal documentation. The theory used was the dimension of the resource mobilization structure of the political opportunity structure (POST) theory. The study reveals that the success of the expansion movement in Parigi Moutong Regency for their structure resource mobilization by civil society organizations or non-formal to formal institutional build up pressure by using lobbying based on personal, professional and primordial networks. The influence of national political reforms motivated and mobilized the mobilization of movement resources as a repetition of the movement that had taken place in the previous expansion movement in Parigi Moutong Regency.
Food Security and the Futures of Farmers in Decentralisation Era: a Case Study From Sigi District Central Sulawesi Alamsyah, Muhammad Nur; Sultan, Sultan; Sayuti, Sayuti
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 7, No 1 (2015): Komunitas, March 2015
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v7i1.3620

Abstract

Decentralization is a form of democratization used to push development at district level. The formation of new autonomous regions results into more land conversion and politicization of society, rather than the strengthening of food security and the wellbing of farmers. This study examines the effectivity of local policy of Sigi District South Sulawesi to strengthen food security and elevate the prosperity of farmers. Through qualitative methods to bring together stakeholders (farmers, local authorities) through focus group discussions and in-depth interviews, the study found that the district policy still is formalistic. There is no standard information dissemination,no better attitude and commitment to the policy, limited resources, and there is no work standard. The role of regional food security council is not optimal, a lot of institutional barriers, there is no involvement of the community in accessing the programmes and also high politicization of this top down policy. Key Word: Policy, Local Goverment, food security, DecentralizationDesentralisasi merupakan wujud demokratisasi daerah untuk pembangunan. Pembentukan daerah otonom baru (DOB) melahirkan terjadinya alih fungsi lahan dan politisasi masyarakat seperti petani daripada penguatan ketahanan pangan dan penguatan petani. Penelitian ini bertujuan meneliti kebijakan Kabupaten Sigi dalam hal penguatan ketahanan pangan dan petani. Melalui metode kualitatif dengan mempertemukan pemangku kepentingan (petani, pejabat daerah) melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam, diketahui bahwa kebijakan masih bersifat formalistik. Tidak ada sosialisasi informasi secara baik, sikap dan komitmen terhadap kebijakan kurang, keterbatasan sumber daya, tidak ada standar kerja. Dewan ketahanan pangan daerah belum optimal, hambatan struktur dan kelembagaan, tidak ada keterlibatan masyarakat dalam mengakses penyusunan program serta tingginya politisasi pada bidang pertanian yang semuanya dikelola secara top down di daerah.
BIROKRASI LOKAL DALAM TANTANGAN AKSELERASI PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.839 KB)

Abstract

Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapatmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasiyang diberikan oleh rakyat. Perubahan sistem yang merupakansebuah akselerasi terhadap perubahan yang berlangsung dalamsirkulasi kepentingan elit yang ada, seharusnya dapat menciptakaniklim baru dalam mekanisme kerja yang harus diselesaikan olehsebuah pengorganisasian.Peran birokrasi pemerintah adalah menjalankan kebijakan politikyang telah ditetapkan oleh makanisme politik yang berlangsung danmenungkannya sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan yangdiinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bangsa. Pembangunanbagi sebuah negara adalah wujud kongkrit yang merupakan bentukevaluasi secara komprehensif atas kehidupan masyarakat dalamsuasana yang adil, makmu dan sejahtera sebagaimana tujuan utamapembentukan negara.Ukuran riil akan keberhasilan birokrasi Indonesia dalammengakselerasi perubahan hingga pada level local adalah tercapainyatujuan negara yang dikonstruksi dalam bentuk pembangunan daerahyang ditetapkan melalui rencana pembangunan daerah sesuaimekanisme yang ada. Dengan demikian kegagalan dalammengimplementasikan rencan dan tujuan pembangunan daerahadalah kegagalan dalam pengabdian yang diamanahkan masyarakatdaerah kepada mekanisme birokrasi yang ada.Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan, Pembangunan
Co-Authors Abdullah, Mu’tashim Balich, Rama Pratama Cahyadi, Setiaji Dwi Budi Santoso Fathoni, Rois Fatmawati, Denisa Dewi Febriansa, Febriansa Indah Pratiwi Karman, Joni Latang, Latang Latif, M. Ali Latif, Suciani Lukman Hakim Marzuki, Kartini Moch. Solikin, Moch. Mubarak, Fauzi Muhammad Asri Ndaru, Rere Ingga Dewa Nur Aklis Nur Hidayah Pratama, Rian Ardi Rahmawati, Rahmawati Ramang, Afriyani Ratih Yulia Hayuningtyas Rosmini Rosmini Rudi Amir, Rudi Sayuti Sayuti Sinta Purnamasari, Sinta Sultan Sultan Sunardi, Lukman Syukur, Muhammad Abdhul Umar VALINA SINGKA SUBEKTI, VALINA SINGKA Wisnu Setiawan Yayi Arsandrie Yolandika Arsyad Yuliati Holifah Zahra, Shofyatun