cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2015)" : 7 Documents clear
Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah Catur Wibowo Budi Santoso; Herman Harefa
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.01-19

Abstract

AbstrakKajian Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di daerah. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah. AbstractUrgency Surveillance Study of Social Organizationaims to describe the reality of the problems in the a real of Social Organization; describe the implementation of the role of government (including local government) in controlling the Social Organization; and provider ecommendations on matters that need to beregulated in the draft regulations on the supervision of organizations. This studyused a qualitative approach, withthe aim that can be obtained in-depth and complete information about matters relating to the existence and dynamic sinregiona lorganizations. The study results presented can be:  that on the one hand the existence of organizations that do not contribute little in development, buton the other hand there are many community organizations that act an archic and disturbing in society; for the entire operational provisions for the implementation of Social Organization must be available; things that need to be arranged substantially in the massur veillance by the government.
Daya Dukung Lingkungan dalam Pengembangan Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PI-UMKM) Peternakan Domba-Kambing di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Muhlisin Muhlisin; Suroso Mukti Leksono; Devi Triady Bahrudin
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.37-50

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Daya Dukung Lingkungan (DDL) dan strategi  dalam Pengembangan PI-UMKM Peternakan Domba dan Kambing Kelurahan Juhut, Kabupaten Pandeglang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan instrumen kuesioner yang diberikan kepada  stakeholder serta pemerintah yang berkaitan dengan peternakan domba dan kambing di Kelurahan Juhut Pandeglang. Data yang terkumpul diolah denga penskoran dan Analitical Hierarchy Process (AHP) menggunakan software expert choice 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat DDL PI-UMKM berada pada katagori cukup, dengan variabel yang berproporsi paling tinggi adalah aspek fasilitasi dan yang terrendah pada aspek akses informasi. Strategi pengembangan PI-UMKM adalah melalui upaya peningkataan variabel-variabel yang mempengaruhi DDL dalam pengembangan PI-UMKM yang masih kurang atau belum memenuhi standar melalui usaha sinergi Kemenristek dan Dikti, Pemrov. Banten, Pemkab/Pemkot, BPTP, dan Perguruan Tinggi. AbstractThe study aims to determine environmental carrying capacity strategies for developing MSMEs Innovation Center. The study research using quantitative descriptive method and  instruments questionnaire given to stakeholders and government related to sheep and goats in the Juhut village, Pandeglang. Data collected was processed premises scoring and Analitical Hierarchy Process (AHP) method used software of expert choice 11. The results showed that the Caryng Capacity levels of MSME was in the quite category, while aspect of facilitation as the highest proportions and  the lowest was access to information. Innovation Center of MSME strategies are through the efforts increased Environment Carrying Capacity’s  variables of Innovation Center of MSME are still lacking or not meet the standards through synergy efforts by Ministry of Research of Technology and Higher Education, Provincial Government. Of Banten, district/municipal government, Institute for Agricultural Technology of Banten, and universities.
Kajian Evaluasi Tenaga Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim Muhammad Soleh Pulungan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.51-62

Abstract

AbstrakPeningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam proses pembangunan sektor pendidikan  di era globalisasi. Tujuan pengkajian ini adalah; Untuk mengevaluasi penempatan tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi, Untuk  menganalisis  standar kualifikasi tenaga pendidikan, Untuk mengetahui standar kualitas pendidikan di Kab. Kutai Kartanegara. Metode Penelitian yang dilakukan secara survey, dengan  populasi adalah kepala sekolah  dan  guru SD, SMP dan SMA, dengan tiga zona, yakni: zona I, II, dan III di Kutai Kartanegara. Hasil Penelitian; Standar Pendidikan yang dimiliki para  guru cukup tinggi, dengan spesialisasi tertentu. Kekurangan tenaga pendidik bidang studi tertentu, mengakibatkan sebagian guru  mengajar tidak sesuai keahliannnya. Untuk lebih meningkatkan kualitas guru disarankan untuk aktif mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan. Strategi pembangunan pendidikan tidak hanya berdasarkan pada input oriented saja, tetapi juga  harus  lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Peranan pemerintah melalui Dinas Pendidikan diharapkan untuk melakukan analisis kebutuhan guru setiap tahun, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana sekolah, sesuai kebutuhan  masing-masing. AbstractImproving the quality of human resources is absolutely necessary in the process of education sector development in the era of globalization. The purpose of this study is; To evaluate the placement of education according to the competence, To analyze the qualification standards of education, To determine the quality standards of education in the district Kutai Kartanegara. Methods Research conducted a survey, the population is the principal and elementary teacher, junior high and high school, with three zones, namely: zone I, II, and III in Kutai. Research Result; Education standards that teachers have high enough, with a particular specialization. Disadvantages educators particular field of study, resulting in the majority of teachers do not teach according keahliannnya. To further improve the quality of teachers are advised to actively participate in seminars, workshops, and training. Education development strategy is not only based on the input oriented, but also must pay more attention to the educational process factors. The role of the government through the Department of Education is expected to conduct a needs analysis of teachers every year, repair and improvement of school infrastructure, according to the needs of each.
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati Sutrisno Sutrisno
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.63-73

Abstract

AbstrakPengembangan tanaman mangrove merupakan usaha yang sangat komplek untuk dilaksanakan, karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif masyarakat sekitar pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove di Kabupaten Pati. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan sumber data primer berasal dari survei terhadap 282 responden petani yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan tanaman mangrove, data sekunder diambil dari dokumen yang relevan, adapun analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 49,94 termasuk kategori cukup, (2) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 41,81 termasuk kategori cukup.  AbstractDevelopment of mangrove plants is a very complex effort to implement, because the activity needs accommodative nature of the community around the coastal. This study aims to determine the government's role in the empowerment of coastal communities and public participation in the development of coastal mangrove plant in Pati regency. The research used descriptive approach with primary data was obtained from survey toward 282 respondents whom directly involved in mangrove development, while secondary data were obtained from relevant documents. The data were analyzed using descriptive method. The results of research are: (1) The score of government’s role on coastal community empowerment and mangrove development is 49.94 (categorized as enough). (2) Community empowerment on mangrove development get score 41.81 (categorized as enough).
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta) Celly Cicellia; Bambang Sunaryo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.75-86

Abstract

AbstrakPeningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut. AbstractCapacity building of local finance management becomes important on decentralizations era. Empirically this research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative- procedural policy domain cannot release from phenomena on the existence of problematic pathology for regional financial management. District of Bantul Banguntapan characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus in sub-urbanarea, began to metamorphose into a parking tax revenues fromregionsthat contribute to the area thoughnot as big financial contribution income tax parking taxinurbanareas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis unit in this research to represent the issue of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the dynamic of local finance managing problems can be observed and in-depth analyzed in Banguntapan sub district to seek the comparison of those 2 parking tax collection systems.
Pemberdayaan Masyarakat pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya (Konteks Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014) Rahmawati Ahfan; Asrori Asrori; Hotnier Sipahutar
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.89-99

Abstract

 AbstrakSebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatory, dengan teknik analisis kualitatif. Program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini fokus pada 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya) tidak sepenuhnya relevan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dimana keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan secara struktural masih lemah. Pemerintah desa belum melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Sementara pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pada aspek: keterlibatan aktor penyelenggara pemberdayaan masyarakat; Arah pemberdayaan masyarakat; Aspek kolaboratif pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Pelaksana pemberdayaan masyarakat; Pelembagaan percepatan pemberdayaan masyarakat; dan Etika/ norma pemberdayaan masyarakat.AbstractBefore Undang-Undang Number 6 Year 2014 about Village was issued, there is no legislation that explicitly set the task, the function, the authority, budget the village government in the context of community empowerment. Objectives of the study is to identify rural community empowerment program before the enactment of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 and assess the empowerment community aspect in Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. This study used a qualitative approach and are explanatory, with qualitative analysis techniques. Community empowerment programs in this study focus on 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR and  Posdaya) not entirely relevant to Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 because government institutions in empowering involvement village structurally weak. The village administration has not carried out the empowerment function caused the absence of the community delegation of authority and financing from the district government. While community empowerment models villages that in accordance with Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014  focused on aspects: the involvement of the community empowerment actor; The direction of community empowerment; A collaborative aspects village development in community empowerment; Community empowerment implementing; Institutionalization of  community empowerment acceleration; and ethics/ a norm community empowerment.
Pembentukan Kelembagaan Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi dan Kota Bitung Moh. Ilham A. Hamudy
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 1 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.21-36

Abstract

AbstrakPenelitian ini adalah tentang penyelenggaraan urusan keluarga berencana di daerah. Kendati begitu, penelitian ini berfokus pada pembentukan kelembagaan yang mengurus dan mengatur urusan KB di daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran utuh peran lembaga KB yang sudah berdiri sendiri dalam mengimplementasikan urusan KB yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, ada kesan tarik menarik kepentingan (ego sektoral) di antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kependudukan dan KB Nasional mengenai pembentukan lembaga BKKBD di provinsi, dan kabupaten/kota. Kedua, dua daerah, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bitung yang telah membentuk BKKBD memiliki fokus perhatian dalam mendukung keberhasilan program KB. Keempat, integrasi program keluarga berencana ke dalam RPJMD, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Bitung dan Kabupaten Sukabumi, menjamin keberlangsungan program dan dianggarkan dalam APBD. Akhirnya, kajian ini menyimpulkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan KB mesti dilakukan oleh BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri. AbstractThis study is about the implementation of family planning (KB) in regional affairs. Nevertheless, this study focuses on the establishment of institutional care and family planning in the area set up. The purpose of this study is to get a complete picture of the role of family planning agencies that had stood alone in implementing family planning matters that have been handed over to the local government. By using the methods of descriptive and qualitative approach, this study found several things. First, there is impression of conflicts of interest (sectoral ego) between Ministry of Home Affairs (MoHA) and National Population and Family Planning Board (BKKBN) on forming a population and family planning (BKKBD) institutions in province, county and city. Second, the two regions, Sukabumi County and Bitung City that have shaped BKKBD has focused attention in supporting the success of family planning programs. Third, the integration of family planning into the regional medium-term development plan, as did the City of Bitung and Sukabumi County, ensure the sustainability of the program and budgeted in the regional budget revenue and expenditure (APBD).Finally, this study concludes, coordination and synchronization policies on family planning should be done by the BKKBN and MoHA.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue