cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2017)" : 19 Documents clear
KOMPARASI SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Novi Ratna Sari
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article was written to compare the terms of its agreement valid according to the Book of the Law of Civil Law and Islamic Law. Indonesia is a Constitutional State is therefore in the legal world. Every man is either a citizen or a foreigner is the bearer of rights and obligations that have the right to take legal actions including making agreements with other parties. Agreement which gave birth to the most important source of the engagement. contract and a contract is an agreement or a joint commitment well spoken, gestures, or written between two or more parties that have legal implications which bind to implement them. The contract is very much to be the one to perform a variety of business cooperation. A contract or agreement to be valid and legally binding for the parties who made it. Contract law in Indonesia is in fact very varied due to the different legal systems in each of these countries. This writing mengguunakan normative legal research methods with the comparative study approach. In civil law terms legitimate its agreement including by their ability to make an engagement (bekwaamheid), their licensing as an agreement voluntarily from those who make agreements (toestemming), regarding a case or a particular object (bepaalde onderwerp), as well as their causes (causes) is justified (georloofde oorzak). While the terms legitimate under Islamic law among its agreement with the subject of Engagement (Al›Aqidin), the object of engagement (Mahallul ‹AQD), the purpose of the engagement (Maudhu› ul›Aqd) as well as their Ijab and Kabul (sighat al-›Aqd). Based on the description of the discussion can be drawn a conclusion that the terms of agreement in civil law and Islamic law is almost the same, namely to protect the interests of the parties are mutually entering into a contract. Agreements in Civil Law understood from Western law, while Islamic law is based on Sharia law.Keyword : Legal requirements of the Treaty, the draft Civil Law, Islamic Law \ AbstrakArtikel ini ditulis untuk mengetahui perbandingan syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum. Setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak sangat banyak dipergunakan orang dalam melakukan berbagai kerja sama bisnis. Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak di Indonesia pada kenyataanya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Penulisan ini mengguunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perbandingan. Dalam hukum perdata syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid), adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian  (toestemming), mengenai suatu hal atau obyek tertentu (bepaalde onderwerp), serta adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (georloofde oorzak). Sedangkan dalam hukum Islam syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya subjek Perikatan (Al’Aqidin), adanya objek perikatan (Mahallul ‘Aqd), tujuan perikatan (Maudhu ‘ul’Aqd) serta adanya Ijab dan Kabul (Sighat al-‘Aqd). Berdasarkan uraian pembahasan dapat ditarik sebuah simpulan bahwa syarat perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam hampir sama, yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Perjanjian dalam Hukum Perdata difahami dari hukum Barat, sedangkan dalam Hukum Islam didasarkan pada hukum syariat.Kata Kunci: Syarat sah nya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN DALAM PELELANGAN (STUDI KPKNL MADIUN) Eko Setyo Pambudi; M. Irnawan Darori
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe research purposes were determined and reviewed the roles and responsibilities of auction officer to the document legality in auction process and determined and reviewd the party that responsible if in auction process there are loss in the third party. This is empiric law research with the descriptive qualitative approach. The research location in the Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun. Data including of primary and secondary data. Data collection techniques were used field study and library study. Data analysis technique was used qualitative analysis technique. The researcg results showed that the roles and responsibilities of auction officer to the legality of the auction documents can be seen on the stage of the auction process including of auction preparation stage, the implementation stage and after the auction stage relating to the auction documents. The auction officer must responsible to the auction document legality related to the formal propriety, whereas in the material document legality the supplicant or goods owners or other party concerned must be responsible.Keywords: Auction, Auction Officer, Roles and Responsibilities AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai peran dan tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen dalam proses pelelangan dan untuk mengetahui dan mengkaji pihak yang bertanggung jawab apabila dalam peroses pelelangan merugikan pihak ketiga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Madiun. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab Pejabat Lelang terhadap keabsahan dokumen lelang dapat dilihat dari tahap ke tahap dalam proses pelelangan diantaranya adalah tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang dan tahap setelah lelang yang berkaitan dengan dokumen lelang. Pejabat Lelang harus bertanggung jawab dalam hal keabsahan dokumen lelang yang menyangkut kebenaran formil, sedangkan dalam hal keabsahan dokumen yang bersifat materil maka yang bertanggung jawab adalah pemohon atau pemilik barang atau pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang.Kata kunci: Lelang, Pejabat Lelang, Peran dan Tanggung Jawab
PEMBUATAN AKTA SYARIAH OLEH NOTARIS DI WILAYAH PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Saksi) Ari Nankanti Purbatin; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe article of this research is to find out and analyse the implementation of the designation of a witness in the sharia made by deed of notary public. Research methods used are non doctrinal research methods included in empirical sociological research. The results of this research show that the witnesses in the syariah certificate specified by law number 2 by 2014 about changes in the law number 30 of 2004 concerning the office of a notary, without specifying the gender of the witness from the perspective of Islamic law be accepted if it consists of two male witnesses or one male and two female witnesses, because in matters of property (mu’amalah) women’s testimony can only be accepted if the two female witnessesKeyword : witnesses, notary, deed of sharia AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penunjukan saksi dalam akta syariah yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal termasuk dalam penelitian Sosiologis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi didalam akta syariah yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu dengan dua orang saksi tanpa menjelaskan jenis kelamin dari saksi tersebut menurut Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 dan perspektif hukum islam dapat diterima apabila terdiri dari dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan, karena dalam urusan harta (mu’amalah) kesaksian perempuan hanya dapat diterima apabila dengan dua orang saksi perempuan.Kata kunci : Saksi, Notaris, Akta Syariah
ASPEK KEADILAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN (Studi Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo) Zullaika Tipe Nurhidayah; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis articel find and analyze the legislation of the implementation of the conversion of agricultural land to non-agricultural industrial area Nguter in Sukoharjo regency to balance the interests of food and industry sector. Further study on the justice aspects of the conversion of agricultural land to non-agricultural areas of Nguter Industrial Area in Sukoharjo Regency in balancing the interests of the food and industrial sectors. The research method used is normative which is peskriptif with approach of Act (statue approach). To know and analyze used among others the principle of legality, theory of bureaucratic theory stuffen, and theory of justice. The results showed that the national legislation is sufficient in balancing the agricultural sector and industrial sector, but in terms of local policy with the local regulation number 14 of 2011 on the spatial plan and Regulation of Sukoharjo Regent No. 67 of 2011 on Space Utilization Permit still unable to balance the agricultural sector as well as the industrial sector. Implementation of agriculture land conversion to nonagricultural areas Nguter Industrial Estate has not fully fulfilled the justice aspect as it tends to increase economic growth from industrial development, although the amount of rice production tends to increase but as population growth keeps increasing and agricultural land keeps decreasing significantly, come food needs can not be fulfilled.Keywords: conversion of agricultural land, justice aspect; Spatial Plan; food; industry AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo untuk menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri. Kajian selanjutnya mengenai aspek keadilan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo dalam menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui dan menganalisis digunakan antara lain prinsip legalitas, teori stuffen teori birokrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan secara nasional sudah cukup dalam menyeimbangkan sektor pertanian dan sektor industri, namun dari segi kebijakan daerah dengan adanya peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang masih belum mampu untuk menyeimbangkan sektor pertanian maupun sektor industri. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan karena lebih cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pembangunan industri, meskipun jumlah produksi padi cenderung meningkat namun karena pertumbuhan penduduk terus meningkat dan lahan pertanian terus menurun secara signifikan, maka di di masa datang kebutuhan pangan bisa tidak terpenuhi.Kata Kunci: alih fungsi lahan pertanian; aspek keadilan; Rencana Tata Ruang Wilayah; pangan; industri.
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS EKSPOR/ IMPOR BARANG KENA PAJAK (Studi Kasus PT Astra Honda Motor yang Melakukan Impor Kendaraan Toyota Dari Jepang) Retno Bunga Widowati
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis artcle aims to determine the effectiveness of policies or tax laws that exist in preventing and combating the transfer pricing practices of multinational companies on a case by PT Astra Honda Motor and tax privileges granted to importers to increase acceptance of import value-added tax (VAT) taxable goods. In conducting this study, the authors use the method of normative juridical approach. Toyota suspected of ‹playing› with a related party transaction prices and adds to costs through royalty payments are not fair. Thousands of car production Toyota Motor Manufacturing Indonesia exported overseas with reasonable prices. This mode is thought to be the transfer pricing strategy. Therefore diadakanlah Advance Pricing Agreement (APA), which is useful for reducing the practice of transfer pricing by multinational companies. Facilities that are likely to be enjoyed by employers taxable imports taxable goods is the tax payable is free and exempt from valueadded tax (VAT).Keywords : transfer pricing , value-added tax , import AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan atau peraturan perpajakan yang ada dalam mencegah dan menanggulangi praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional berdasarkan kasus PT Astra Honda Motor serta fasilitas perpajakan yang diberikan kepada importir untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor Barang Kena Pajak. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Toyota diduga ‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Ribuan mobil produksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia diekspor ke luar negeri dengan harga yang tidak wajar. Modus ini diduga merupakan strategi transfer pricing. Maka dari itu diadakanlah Advance Pricing Agreement (APA) yang berguna untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Fasilitas yang kemungkinan dapat dinikmati oleh pengusaha kena pajak yang mengimpor Barang Kena Pajak adalah pajak terutang yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Kata kunci: transfer pricing, pajak pertambahan nilai, impor
PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI MAATSCHAP DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SERTA IMPLEMENTASINYA PADA NOTARIS Galih Cakra Wigusta; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to compare the Maatschap terms of the draft Civil Code and the Law on Notary, and Maatschap as what can be implemented on Notary. In doing this, the author of writing using the method of normative approach. Maatschap according to the book of law civil law is the agreement between two or more persons, who promised to put something in that communion with the purpose to gain an advantage and divided between them, unlike the maatschap according to law the office of notary public is a cooperation agreement the Notary in the running of the office as a notary by entering all the requirement to establish and take care and join in a shared office of notary public. The notary can run the office in the form of the maatschap with still pay attention to the independence and impartiality in the exercise of his set in the regulation of the Minister of law and human rights of Republic Indonesia Number: m. HH. 01. AH. 02 in 2010 about the requirements of running the office of notary public in the form of Civil Union.Keywords: Maatschap, Notary, Implementation AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan Maatschap ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Maatschap seperti apa yang dapat diimplementasikan pada Notaris. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Maatschap menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dibagi di antara mereka, berbeda dengan Maatschap menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Maatschap dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata.Kata Kunci: Maatschap, Notaris, Implementasi
PEMBATALAN SERTIPIKAT TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH HAKIM (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.) Damar Ariadi; Agus Saptono; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article to find out and analyze the legal reasoning of judges in canceling the certificate of property rights and know the protection granted by law to holders of certificates of property rights has been rejected by the judge. The method used is a normative legal research, where the research was based on reviewing the literature study and document research. The survey results revealed that the legal reasoning of judges in the decision to cancel the certificate is more likely to see evidence that the proposed defendant is proof copy of Ngawi District Court number 11 / Pdt.G / 2010 / PN.Ngw and witnesses brought by the plaintiff, while written evidence submitted by the defendant that the certificate number 227 will be ignored. So in this case the law protects defendants preventively and repressively, namely by the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and preventive, namely the role of the judge in determining the legitimate holder of land rights to their certificate land ownership, and by providing remedies include legal remedies resistance (verzet), appeal, and cassation.Keyword: legal considerations, cancellation of certificate, legal protection AbstrakTujuan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan sertipikat hak milik dan mengetahui perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pemegang sertipikat hak milik yang dibatalkan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian didasarkan dari mengkaji studi kepustakaan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan membatalkan sertipikat lebih cenderung melihat bukti yang di ajukan tergugat yaitu bukti fotocopy putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Ngw dan saksi-saksi yang dibawa oleh penggugat, sedangkan bukti tertulis yang di ajukan oleh tergugat yakni sertipikat nomor 227 cenderung diabaikan. Sehingga dalam hal ini hukum memberi perlindungan tergugat secara preventif dan secara represif yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara preventif, yaitu peran hakim dalam menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah, dan dengan memberikan upaya hukum yang mencakup upaya hukum perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.Kata Kunci: pertimbangan hukum, pembatalan sertipikat, perlindungan hukum
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel) Retno Puspo Dewi; Pranoto ,; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article was made to analyze the reasons (ratio decidendi) decision on the cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement of land by the judge. Writing this law using non-doctrinal approach or normative research. The results showed that the defendant did not pay the remaining price of the land until the promised time period, the defendant is not good intention to pay off with no immediate sign the deed of sale of land, the act of default by the defendant, the judges indicated their assessment Deed Sale and Purchase Agreement No. 12 dated September 12, 2011 has qualified the validity of an agreement pursuant to Article 1320 of the Civil Code. The court decision stated the defendant to pay compensation of material does not meet the values of justice because they do not pay attention to faith buyer that will pay off through giro and buyers have never enjoyed such land either physically or use thisKey Words : cancellation of the Deed,Binding sale and Purchase Agreement, Tort, Reason of Judges AbstrakArtikel ini di buat untuk menanalisis (ratio decidendi) pengambilan keputusan atas pembatalan Akta perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah oleh hakim.Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan non doctrinal atau penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat tidak melunasi sisa harga tanah sampai jangka waktu yang dijanjikan, tergugat tidak beriktikad baik untuk melunasi dengan tidak segera menandatangani akta jual beli tanah, tindakan wanprestasi oleh tergugat, ditandai adanya Penilaian Majelis Hakim Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 12 September 2011 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Keputusan hakim yang menyatakan tergugat harus membayar gantirugi materiil kurang memenuhi nilai keadilan karena tidak memperhatikan iktikad pembeli yang akan melunasi lewat bilyet giro serta pembeli belum pernah menikmati tanah tersebut baik menguasai secara fisik maupun menggunakannya.Kata kunci: Pembatalan Akta, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Wanprestasi, alasan pertimbangan hakim
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK BERDASAR UU NO 11 TAHUN 2016 SESUAI ASAS KEADILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA Kristin Maryani; Djoko Wahju Winarno
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn essence, every country needs financing source for development, and people welfare. One of internal financing sources is tax. Tax evasion leads to greater tax burden that honest tax payers should bear. This leads to high injustice. Tax amnesty program was conducted due to severe tax avoidance. This study aims to determine implementation of tax amnesty policy based on Law number 11/2016 in Surakarta Tax Office. This is juridical empirical research that based on result of field research. It used qualitative approach with descriptive analysis. It means the research was expected to obtain clear, detail and systematical description. Data consisted of primary and secondary data. The results indicate that Surakarta Tax Office was successful in doing tax amnesty. Redemption money was Rp 844,950,026,925.Keywords: Implementation, Tax Amnesty, Equity Principle AbstrakPada hakekatnya setiap negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan, mengembangkan, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan internal utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan pajak. Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar ajak menjadi lebih berat.Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, dimana penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, yang berbentuk Deskriptif Analistis, maksudnya bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dinilai berhasil dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak dan diperoleh data sebagai berikut, perolehan uang tebusan yang masuk adalah sebesar Rp. 844.950.026.925,00Kata kunci: Implementasi, Pengampunan Pajak, Asas Keadilan
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor300/Pid.B/2015/PN.Dps) Sari, Devi Nurmala; Saptanti, Noor; Novianto, Widodo Tresno
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe article is aimed to analyze the basic consideration in the judge ruled on the criminal liability of the accused. As well as analyzing the judge›s decision if it is associated with tort theory and the theory of legal certainty. Normative research type, nature descriptive study, with any form of evaluative research, using deductive logic analysis, using normative juridical approach .sumber data using literature data. The results of writing stating that the consideration of judges in imposing criminal sanctions of a criminal offense of tax evasion fees for acquisition of land and buildings (BPHTB) is not appropriate, as should the judge handed down the criminal liability of the accused as the self, not as a notary. The judge›s decision does not create legal certainty for the defendant and the injured party. According to the theory of tort, the judge›s ruling was appropriate, because the terms of an act is referred to as an unlawful act is if it fulfills all the elements that exist in the criminal offense.Keywords: Criminal Fraud, Tax BPHTB, Notary Public AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa. Serta menganalisis putusan hakim tersebut jika dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum dan teori kepastian hukum. Jenis penelitian normative, Sifat penelitian deskriptif, dengan bentuk penelitian evaluative, dengan menggunakan analisis logika deduksi, menggunakan metode pendekatan yuridis normative .sumber data menggunakan data kepustakaan. Hasil penulisan menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana penggelapan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak tepat,karena seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa sebagai diri pribadi, bukan sebagai Notaris. Putusan hakim tersebut tidak menciptakan kepastian hukum bagi terdakwa dan pihak yang dirugikan. Menurut teori perbuatan melawan hukum, putusan hakim sudah tepat, karena syarat suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum adalah bila memenuhi semua unsur yang ada dalam delik pidana tersebut.Kata kunci :Pidana Penggelapan, Pajak BPHTB, Notaris

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)